HTML pages
designed &
maintained by
Alifuru67
Copyright ©
1999/2000 -
1364283024
& 1367286044
|
|
|||||
|
|
||||
BERITA HARIAN UMUM SIWALIMA
JUMAT, 25 Mei 2001
Gereja Minta Segera Datangkan Pasukan Keamanan PBB
Uskup Mandagi: Tindakan Kaum Teroris Kasar Seperti Binatang
Ambon, Siwalima - Menanggapi semakin brutal dan tidak berperikemanusiaannya tindakan para teroris yang terus menelan korban jiwa di pihak Kristen dalam dua pekan terakhir, membuat kalangan Gereja baik Katolik maupun Protestan mendesak agar segera didatangkan pasukan keamanan internasional (PBB) ke Maluku.
Alasannya, situasi keamanan yang sudah cukup kondusif selama ini kembali tegang dan rusak oleh ulah para perusuh yang beroperasi dengan modus ala teroris, hingga sudah menelan sedikitnya 12 orang warga Kristen dan belasan lainnya luka-luka.
Uskup Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi kepada Siwalima, Rabu (23/5) lalu mengatakan, karena kecenderungan eskalasi konflik di Maluku semakin tajam, pihaknya sudah menyampaikan keinginan mendatangkan pasukan internasional itu kepada Vatikan di Roma. Bahkan Uskup mengaku akan terus memperjuangkan hal ini kepada dunia internasional.
Sampai saat ini saya (baca: Gereja Katolik) tetap berjuang di dunia internasional untuk segera mendatangkan pasukan keamanan internasional. Namun perlu diupayakan secara kontinu melalui lobi-lobi khusus," tegas Uskup Mandagi.
Menurut Uskup, konflik di Maluku yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun ini hingga saat ini sama sekali belum ada tanda-tanda diselesaikan. Bahkan, telah menunjukkan ketidakmampuan aparat militer dan pemerintah, baik di pusat maupun di Maluku (Ambon) sendiri. "Saya lihat aparat militer dan pemerintah tidak mampu menyelesaikan konflik di Maluku, apalagi akhir-akhir ini aksi merka sudah berupa teror yang diikuti dengan pembunuhan," tegas Uskup Mandagi, sembari menandaskan bahwa konflik di Maluku lebih parah jika dibandingkan dengan konflik manapun termasuk di Kosovo.
Uskup juga menegaskan, dalam berbagai kejadian tidak manusiawi dari teroris akhir-akhir ini, ada kemungkinan oknum anggota TNI terlibat, atau juga ada orang-orang oknum tertentu yang dibayar untuk membunuh. Alasannya sebut Uskup, dari modus yang mereka lakukan ada indikasi kuat mereka itu sudah terlatih sehingga beraksi dengan profesional. "Saya tegaskan bahwa dalam insiden-insiden itu ada oknum anggota TNI yang terlibat. Tapi tidak secara lembaga," tandas Uskup mandagi serius.
Kendati mengaku akan terus berjuang untuk bisa didatangkannya pasukan internasional (PBB) ke Maluku, namun Uskup Mandagi juga menandaskan bahwa permintaan ini sama sekali tidak bermaksud merusak atau melecehkan kedaulatan negara Republik Indonesia, namun semata untuk pemulihan masalah kemanusiaan rakyat Maluku yang selama ini tercabik-cabik dan tidak diperhatikan secara serius oleh aparat.
"Dengan meminta bantuan keamanan internasional, bukan berarti kita merusak kedaulatan negara. Kita (Indonesia) berani minta bantuan dari IMF untuk masalah ekonomi, kenapa kita tidak berani minta bantuan juga dari luar untuk masalah keamanan, padahal kita juga lemah dalam keamanan," tandas Uskup Mandagi.
Pernyataan senada juga diungkapkan secara implisit oleh Ketua Umum BPH Sinode GPM, Pdt Dr IWJ Hendriks, MTh. Dia menegaskan, andaikata pemerintah Indonesia khususnya PDSD Maluku tidak mampu menuntaskan konflik di Maluku ini, maka sangat mungkin orang Maluku meminta bantuan pasukan keamanan internasional yang bernaung di bawah bendera PBB untuk segera datang ke Maluku.
"Memang kita sangat prihatin dengan tindakan pembantaian di Kota Ambon beberapa hari belakangan ini, yang modus operandinya mirip teroris. Karena itu, kita meminta pressure (tekanan) kepada pemerintah menuntaskannya. Andaikata tidak bisa, maka kemungkinan meminta intervensi pasukan keamanan internasional itu tidak bisa dihindari untuk segera datang ke Maluku," kata Pdt Hendriks kepada Siwalima yang dihubungi per telepon kemarin.
Dia menegaskan lagi, pada prinsipnya Sinode GPM tetap memberikan kesempatan kepada pemerintah RI untuk menyelesaikan berbagai aksi kekerasan itu. "Tapi andaikata tidak bisa, maka Indonesia tidak boleh menghindari kemungkinan intervensi internasional," tegasnya, seraya menambahkan, "intervensi itu merupakan klimaks dari perjuangan yang selama ini dibawa masyarakat Maluku ke luar negeri, baik Islam maupun Kristen. Jadi tinggal bagaimana pemerintah menyikapi kemungkinan intervensi itu," tandas Hendriks.
Ulah para Bandit
Lebih lanjut Uskup Mandagi menuturkan, aksi kekerasan berupa pembunuhan dan pembantaian warga Kristen, baik di Soya Kecil, Karang Panjang, Gunung Nona, dan terakhir di Kusu-Kusu kemarin, merupakan ulah sadis para bandit atupun teroris.
"Saya berpikir para pelakunya adalah sebagian orang yang tinggal di negara ini khususnya di Maluku yang tidak memiliki hati nurani, tidak berperikemanusiaan. Mereka kasar seperti binatang, bahkan tidak beragama, tidak beriman, dan orang-orang ini terkategori bandit. Mereka adalah teroris, juga milisia," tandas Uskup Mandagi sembari menegaskan, ulah para teroris bandit itu pernah dilakukan di Timor Timur dan Aceh.
Lebih keras Uskup menyatakan mengutuk aksi-aksi para bandit atau teroris tersebut yang sama sekali tidak berperikemanusiaan, dan sama seperti binatang. "Saya sangat mengutuk dengan keras aksi-aksi. Sebab tindakan-tindakan mereka itu sudah seperti binatang," tegas Uskup yang adalas putra asli Manado.
Uskup malah menduga, jangan sampai para bandit itu sebelum beraksi sudah disuntik dengan obat perangsang untuk membunuh. "Dalam analisa saya, orang-orang itu adalah orang terlatih atau yang sudah dilatih. Mereka pasti punya organisasi yang mengkordinir aksi mereka itu," timpal Uskup Mandagi.
Menurut dia, dari berbagai insiden dengan modus ala teroris itu, telah mengindikasikan bahwa di Maluku saat ini sedang berkeliaran para teroris, sehingga masyarakat perlu waspada. Dan aparat TNI/Polri harus berusaha mencari dan menangkap para bandit itu untuk diadili.
"Saya minta PDSD segera melakukan sweeping secara besar-besaran. Saya juga ingin menyatakan bahwa imbas dari kejadian itu, Maluku menjadi daerah yang sudah tidak aman lagi. Sehingga saya jadi bertanya kenapa begini? Apa salah orang Maluku sudah dipandang sebagai musuh yang harus dihabiskan dengan cara dibantai? Insiden yang sudah terjadi merupakan etnic rencil atau pembasmian etnik di Maluku," tandas Uskup seraya menambahkan, dari aksi-aksi yang terjadi menunjukkan bahwa aparat TNI/Polri dan PDSD tidak mampu atasi konflik Maluku. Jadi, "Ada baiknya pemerintah pusat maupun lokal perlu diganti," saran Uskup.
Received via email from: Masariku@yahoogroups.com
Copyright © 1999-2001 - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon
HTML pages designed and maintained by Alifuru67 * http://www.oocities.org/maluku67
Send your comments to alifuru67@egroups.com