Bertolak dari kesadaran historis akan nilai dan makna dari perjuangan para bapak bangsa yang melahirkan bangsa dan negara Indonesia modern serta akan luhur mulianya tujuan pembentukan negara itu sendiri.

Bertolak pula dari kesadaran kekinian, kesadaran akan arah yang salah dari regim Orde Baru yang telah menyimpang dari cita-cita murni pembentukan negara Indonesia modern, bahkan menyimpang dari cita-cita Orba sendiri. Api Indonesia memberi catatan tersendiri tentang hal ini :

Walaupun secara historis lahirnya Orba masih menyimpan beberapa misteri, namun wujud Orba secara konsepsional, memberi harapan. Dalam memperkenalkan Orde Baru di tahun 1967, pejabat Presiden Soeharto menggambarkan Orba sebagai reaksi atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Lama dan oleh karena itu harus dilakukan koreksi total. Apa yang harus dikoreksi dirinci dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1967, di mana dikatakannya:

"Penyelewengan serius terhadap UUD 1945 terjadi dengan memusatnya kekuasaan secara mutlak pada satu tangan, yaitu kepala negara. Asas dan sendi negara hukum lambat laun ditinggalkan, sehingga akhirnya menjadi negara yang berdasarkan kekuasaan. Asas dan sendi sistem konstitusi, dalam praktek berubah sehingga bersifat absolutisme. Kekuasaan tertinggi bukan lagi ditangan MPR(S), melainkan ditangan Pemimpin Besar Revolusi. Presiden bukannya tunduk pada MPR(S), bahkan sebaliknya MPR(S) yang ditundukkan di bawah Presiden".

"Sila peri-kemanusiaan yang adil dan beradab ditinggalkan; hak-hak asasi manusia hampir hampir lenyap sebab semuanya ditentukan oleh kemauan penguasa. Jaminan dan perlindungan hukum hampir tidak ada".

"Sila kedaulatan rakyat menjadi kabur; yang ada adalah kedaulatan pemimpin".

"Sila keadilan sosial semakin jauh, sebab kekayaan negara dipakai untuk kepentingan pribadi..."

"Sistem ekonomi terpimpin dalam praktek menjadi sistem lisensi yang hanya menguntungkan segelintir orang yang dekat penguasa".

Jadi Orde Baru ini memproklamirkan dirinya sebagai wujud pelurusan kembali perjalanan bangsa menuju cita cita bangsa, dengan " melaksanakan Pancasila & UUD ` 45 secara murni dan konsekwen ". Cita cita Orde Baru kelihatan merupakan suatu formulasi baru, suatu penyegaran dari cita cita bangsa. Namun kemudian, format politik yang diambil, sejak awal sekali telah menimbulkan tandatanya besar .

Pendewaan Stabilitas telah membunuh dengan sadar prinsip prinsip kedaulatan rakyat yang sebenarnya merupakan cita cita bangsa. Kita dapat menyusun daftar panjang dari kebijaksanaan kebijaksanaan yang jelas jelas merupakan pemerkosaan terhadap cita cita bangsa sendiri, mulai dari adanya Litsus, 57,5% MPR diangkat langsung, monoloyalitas ABRI dan KORPRI terhadap GOLKAR, pewadah-tunggalan setiap ormas yang kemudian hanya merupakan perpanjangan tangan kepentingan Golkar, konsep massa mengambang yang miring, UU Pemilu, NKK, campur tangan eksekutif atas partai politik yang ada lewat definisi pembina politik dll dll. Jawaban yang selalu diberikan, jika hal hal tersebut dipertanyakan adalah bahwa : kita membutuhkan stabilitas politik untuk mengejar perbaikan ekonomi.

Alasan ini pada saat saat awal ORBA, dengan agak terpaksa, dapat diterima. Dipertimbangkan, bahwa kita membutuhkan masa transisi dari suasana chaos secara politik maupun ekonomi menuju ke suasana normal, suatu keadaan semi darurat. Dengan pertimbangan inilah, kiranya pemerkosaan demokrasi secara sementara dengan sangat berat hati diterima.

Namun, kini telah 30 tahun waktu berlalu. Situasi sebenarnya sudah sangat "normal" namun berbagai kebijakan yang dulunya dimengerti sebagai kebijakan transisi yang melahirkan lembaga lembaga dan UU yang a-demokratis kini dipertahankan terus. Format politik transisi yang sebenarnya hanyalah alat sementara telah dijadikan format politik yang baku untuk kepentingan kekuasaan.. Api Indonesia menyadari bahwa kita berada dalam suatu orde yang menerapkan suatu format politik yang memperkosa asas kedaulatan rakyat dengan cara membakukan kondisi semi darurat.

Orde Baru juga mengklaim dirinya sebagai Orde pembaharu ekonomi bangsa (dan karenanya stabilitas diperlukan ). PJPT I telah dilewati dan kini bangsa Indonesia berada dalam era PJPT II. Dalam angka dan kurva kita benar benar maju. Selama periode 1969 - 1983 pertumbuhan ekonomi rata rata 7,25 % pertahun dan dalam periode 1983 - 1993 rata-rata 6.60 % pertahun. Dari tahun 1993 - 1995 kembali diatas 7 %. Ini jelas adalah sebuah prestasi. Api Indonesia juga menyadari hal ini sebagai sebuah prestasi, sebagai sebuah kemajuan dalam bidang fisik dari tubuh bangsa.

Namun, pendewaan pertumbuhan ekonomi yang berlebihan juga membawa dampak dampak negatip. Pada awal periode ini, dengan bermodalkan tenaga kerja murah dan melimpahnya bahan mentah, Orba membuka pintu yang seluas luasnya pada modal asing. Modal asing mengalir masuk, bumi pertiwi habis habisan dieksplorasi. Namun ketika itu, hanya sekelompok kecil saja dari bangsa ini yang siap memanfaatkan kesempatan mengalirnya investasi asing tersebut. Kesiapan kelompok kecil ini didukung oleh pemerintah dengan berbagai kemudahan dan fasilitas khusus. Alasannya jelas: kita memang dituntut untuk segera memperbaiki ekonomi kita yang morat marit waktu itu. Jadi sebagian kecil yang siap tersebut harus didorong. Sebagian besar rakyat hanya siap menjadi buruh murah, atau bahkan tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Pulau Jawa yang relatip lebih siap dari pulau pulau lainnya, menjadi ajang tumbuhnya industri industri dengan modal asing. Sedangkan pulau pulau lain dengan bahan mentah yang kaya, menjadi ajang eksplorasi besar-besaran. Kawasan kawasan eksplorasi ini menjadi pusat pusat pertumbuhan di pulau pulau yang, sekali lagi karena ketidaksiapan masyarakat setempat menyambut hadirnya pusat pertumbuhan tersebut, menjadi kawasan asing bagi penduduk asli pemilik kawasan tersebut. Sebagian besar rakyat hanya menjadi modal pembangunan, sebagian lagi menjadi penonton pembangunan, tidak terlibat karena tidak dilibatkan dan atau memang belum siap terlibat, sedangkan sebagian lagi tidak tahu apa itu pembangunan dan masih hidup di jaman neolitikum. Penyiapan sumber daya manusia yang merata di wilayah wilayah Indonesia belum menjadi faktor utama.

Politik ekonomi Orba selain memberikan pertumbuhan , juga menghasilkan banyak sekali bentuk bentuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan antara sekelompok kecil bangsa yang lebih siap dengan mayoritas bangsa lainnya, kesenjangan antara IBT dan IBB, kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, kesenjangan antara kota dan desa, dan lain lain. Sama seperti format politik, format kebijaksanaan ekonomi juga menunjukkan gejala yang sama. Kebutuhan yang mendesak akan perbaikan ekonomi pada masa transisi tersebut telah menghadirkan berbagai kepincangan, yang sebenarnya juga bertentangan dengan cita-cita kebangsaan kita. Dan format itu, seperti pemberian fasilitas fasilitas khusus kepada sekelompok kecil, sampai saat ini masih terus dipertahankan. Menyimak pidato pejabat presiden tanggal 16/8/67 di atas, sebenarnya kesalahan Orde lama diulang lagi, malah dengan kondisi yang lebih buruk. Ini berarti penolakan praktek praktek yang dijalankan Orde baru sekarang ini sebenarnya hanyalah konsekwensi dari cita cita Orde Baru sendiri.

Sebagai warga dunia, Indonesia ikut dipengaruhi oleh berbagai gejolak dan trend yang kini melanda dunia. Dua gelombang besar yang melanda dunia sekarang ini adalah: demokratisasi dan liberalisasi. Demokratisasi ditandai dengan pergeseran dari sistem pemerintah yang otoriter ke sistem pemerintahan demokratis sedangkan liberalisasi, per definisi, menghadirkan suatu sistem ekonomi yang semakin tergantung pada mekanisme pasar dan persaingan bebas. Dua gelombang ini dengan cepat melanda dunia disebabkan oleh globalisasi informasi yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Adalah bukan kebetulan bahwa dua trend global di atas kelihatannya sekaligus merupakan antitese dari kebijakan kebijakan politik ekonomi masa transisi yang kini masih dipertahankan.

Api Indonesia menyadari bahwa Orde Baru adalah sebuah cita-cita. Orde Baru bukanlah suatu format politik, bukan pula sebuah sistem ekonomi, tidak pula identik dengan Golkar, juga tidak identik dengan militer serta jelas sekali tidak identik dengan suatu pribadi. Format Politik, sistem ekonomi, institusi politik serta juga kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang tidak abadi, tidak kaku melainkan dinamis, fleksibel yang harus selalu disesuaikan dengan situasi situasi kontemporer, dengan semangat semangat jaman serta aspirasi rakyat yang terus menerus berkembang.

Kesadaran historis dan kesadaran kekinian di atas mendorong Api Indonesia untuk sampai pada kesadaran baru bahwa satu-satunya kewajiban pemuda bangsa bukanlah kesetiaan pada suatu format politik, bukan pula kesetiaan pada suatu orsospol, termasuk juga bukan pada Golkar dan ormas-ormasnya, juga bukan kesetiaan pada suatu pribadi, tetapi kesetiaan pada cita-cita bangsa. Kesadaran ini mendorong Api Indonesia menyusun agenda perjuangan pemuda bangsa, sebagai berikut:

Pertama, Pemurnian sejarah bangsa.

Kita menuntut sekaligus memperjuangkan untuk memiliki sebuah sejarah yang jujur. Untuk itu kita menghendaki diperlakukan sebagai bangsa yang dewasa, yang berhak atas informasi informasi lain yang berbeda dengan informasi informasi resmi dan kemudian secara dewasa menyaring informasi informasi itu. Jika informasi yang diberikan dianggap sebagai pemutar-balikan fakta atau fitnah dll, maka sumber informasi tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku, digugat dan diadli secara fair sehingga pihak tersebut mendapat kesempatan membela pendapat pendapatnya, membuktikan versinya. Langkah pelarangan yang semena-mena malah menimbulkan tanda-tanya sekaligus kecurigaan. Sebuah sejarah yang jujur adalah hak sebuah bangsa yang bermartabat. Sebuah sejarah yang jujur menyimpan pelajaran pelajaran masa silam yang dapat direfleksikan kesituasi konkrit masa kini. Sebuah sejarah yang dipalsukan menyimpan pelajaran pelajaran palsu yang dapat menyesatkan perjalanan kehidupan bangsa. Sebuah sejarah yang jujur akan memberikan kebanggaan kebanggaan sejati atas keberhasilan bangsa serta memberikan kearifan-kearifan sejati atas kegagalan kegagalan. Sebuah bangsa yang besar tidak saja mampu menghargai pahlawan-pahlawan sejatinya, tetapi juga mampu mengakui kesalahan kesalahannya.

Kedua, Reformasi Politik.

Secara terpadu mendorong adanya reformasi sistem politik di tanah air dengan langkah langkah a.l. :

• Mendorong penghapusan setiap kebijakan yang sebenarnya hanya merupakan kebijakan kebijakan darurat, dan mengembalikan asas asas yang tertuang dalam konstitusi negara kedalam kehidupan berbangsa yang normal. Asas kedaulatan rakyat, langsung atau tidak langsung, memberikan konsekwensi dihapusnya 5 UU Politik, yaitu UU Pemilu (UU No.1 /1985), UU tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD (UU No.2 /1985), UU tentang partai politik dan golkar (UU No.3 /1985), UU tentang Referendum (UU No.5 /1985) dan UU tentang Ormas (UU No.8 /1985).
• Dalam kaitan dengan ini pula konsep Dwi Fungsi ABRI perlu diredefinisi agar menemukan bentuk yang pas sesuai dengan realitas yang ada dan juga sesuai dengan cita-cita ABRI sebagai tentara rakyat. Dwi fungsi ABRI dalam pengertian adanya fungsi sosial ABRI disamping fungsi pertahanan negara tidak menjadi masalah. Sumber masalah terletak pada fungsi politik ABRI. Kunci masalah terletak pada masuknya garis komando militer ABRI kedalam lembaga lembaga politik negara bersamaan dengan aktifnya anggota ABRI di dalam lembaga itu. Redefenisi Dwi Fungsi ABRI harus mencegah terjadinya hal tersebut.
• Pengembangan suatu mekanisme kontrol terhadap pemerintah adalah suatu keharusan yang tak dapat ditawar. Untuk itu saluran aspirasi rakyat, lewat partai politik, pers, ormas yang independen harus dibuka dengan berpegang pada kekayaan pluralisme pandangan yang saling mengisi. Adanya perbedaan pendapat adalah sah . Dalam kaitan dengan ini, API Indonesia menolak setiap pewadah-tunggalan berbagai organisasi termasuk organisasi pemuda, apalagi jika pewadah-tunggalan itu mematikan pikiran pikiran alternatif yang sebenarnya harus merupakan bagian dari suatu sistem kontrol. Sebagai konsekwensinya kita harus mendorong berdirinya organisasi organisasi alternatif dalam berbagai bidang. Pers juga sebagai bagian dari sistem kontrol harus didorong sikap independensinya, dan karena itu dewan pers harus dipisahkan dari birokrasi Depen atau malah ditiadakan, serta lembaga SIUPP harus dicabut.
• Pemisahan lembaga kehakiman dari eksekutif agar mendorong tumbuhnya lembaga peradilan yang benar benar bebas dari kekuasaan. Untuk menghindari adanya produk produk hukum yang bertentangan dengan produk hukum di atasnya, dengan memperhatikan prinsip keseimbangan dari tiga lembaga demokrasi, wewenang Mahkamah Agung perlu diperluas sebagaimana fungsi Mahkamah Konstitusi yakni meninjau kembali apakah sebuah produk hukum sudah sesuai dengan konstitusi.
• Segera dikeluarkan UU tentang lembaga Kepresidenan.

Ketiga, Reformasi Ekonomi:

Reformasi politik di atas harus bermuara pada reformasi ekonomi yang diwujudkan dengan langkah langkah a. l. :

• Pengurangan sesegera mungkin secara sistematis ketergantungan nasional pada pihak asing dengan mengurangi prosentase utang luar negeri pada keseluruhan anggaran nasional.
• Penghapusan fasilitas fasilitas khusus dan praktek praktek nepotisme, monopoli dan oligipoli karena bertentangan dengan asas demokrasi ekonomi. Secara global ini bertentangan dengan trend yang ada, yang pada gilirannya justru akan membuat ketidakberdayaan dalam menghadapi liberalisasi ekonomi dunia.
• Konglomerasi yang sudah ada didorong untuk berorientasi pada eksport dan menjadi ujung tombak dalam persaingan internasional. Kemudahan kemudahan yang diberikan untuk memonopoli pasar dalam negeri dicabut dan usaha usaha rakyat (kecil dan menengah) dibantu untuk berkembang di dalam negeri, secara adil bersaing merebut pasar dalam negeri.
• Perlindungan usaha kecil dan menengah tersebut tidak didasarkan atas kemauan baik para konglomerat, tetapi merupakan hak rakyat dan tanggung jawab negara, dan karena itu harus dituangkan dalam bentuk UU.
• Penyebaran kawasan kawasan industri ke seluruh tanah air perlu didorong dengan memperhatikan sumber daya alam setempat dengan terlebih dahulu mempersiapkan penduduk setempat agar dapat mengambil manfaat optimal dari kawasan itu. Kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan harus menyatu dengan masyarakat setempat dan tidak menjadi kawasan elit yang asing dari penduduk asli.
• Perlindungan dan perbaikan nasib kaum buruh.

Keempat, Reformasi Sosial.

Reformasi politik dan ekonomi di atas secara bersama-sama diarahkan kepada :

• Realisasi suatu negara kesatuan yang benar benar dirasakan sebagai milik seluruh suku bangsa dari Sabang sampai Merauke, di mana setiap unsur wilayah diperhatikan perkembangannya, dus tak ada pengertian wilayah utama, setiap unsur budaya sama sama dihormati sebagai bagian dari budaya nasional, dus tak ada hegemoni budaya, di mana setiap unsur agama dan kepercayaan dihargai dan dihormati secara seimbang, dikaitkan dengan kekhasan daerah setempat. Pengembangan otonomi daerah yang mendorong pemerataan kesempatan berusaha di seluruh wilayah tanah air. Otonomi daerah juga harus dikaitkan dengan kekhasan sosbud setempat.
• Realisasi suatu sistem pendidikan nasional berbasiskan pendidikan yang memerdekakan manusia Indonesia, baik dalam jalur formal maupun nonformal. Intervensi kepentingan kepentingan politik dalam dunia pendidikan cenderung memenjarakan manusia dalam kotak kotak sempit yang diperbolehkan oleh kepentingan - kepentingan politik. Hal ini menghambat munculnya tunas - tunas bangsa dengan wawasan wawasan universal serta keberanian keberanian moral yang berpijak pada rasionalitas.
• Realisasi dari suatu atmosfer kehidupan berbangsa yang bebas dari Trauma - Trauma, Mytos - Mytos yang cenderung irasional. Penyelesaian berbagai masalah, entah itu perbedaan pandangan dll, dengan berlindung pada Luka - Luka lama, Trauma - Trauma yang terus dipertahankan serta Mytos - Mytos, hanya akan melahirkan reaksi - reaksi yang juga bersifat emosional, bahkan berlindung di balik Mytos - Mytos lainnya.

Kelima, Profesionalisme.

Keyakinan bahwa untuk menghadapi liberalisasi ekonomi dunia, sumber daya manusia Indonesia perlu dikembangkan sejalan dengan kebutuhan dalam bidang Iptek dan management modern. Penguasaan teknologi dan management modern menuju pembentukan suatu negara industri tak dapat dipungkiri adalah modal utama dalam menghadapi era abab 21.Namun penerapannya tetap harus memperhatikan potensi potensi yang ada, aspek pelestarian lingkungan, aspek keseimbangan perkembangan antar wilayah, aspek transparansi dan menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat. Rakyat dilibatkan dengan diyakinkan akan arah yang tepat dari kebijakan tersebut, rakyat, lewat transparasi proyek , diijinkan untuk memperoleh informasi yang jujur tentang proyek proyek teknologi tinggi tersebut. Pada prinsipnya industrialisasi yang didorong adalah industrialisasi yang demokratis, bukan industrialisasi yang didasarkan pada vested interested berbasiskan kekuasaan. Dan oleh karena itu pula, pengertian sumber daya manusia yang dibutuhkan, selain SDM yang menguasai Iptek dan management modern juga SDM yang menghormati asas kedaulatan rakyat. Api Indonesia menyerukan tekad yang harus dimiliki oleh pemuda bangsa..menjadi seorang Profesional Demokrat.

Kesadaran bahwa kelima point di atas adalah pedoman pedoman dasar yang sangat luas, dan karenanya harus dituangkan dalam langkah langkah konkret yang feasibel, yang disesuaikan dengan tempat, waktu dan kemungkinan kemungkinan yang ada. Langkah langkah itu juga harus menjadi bagian dari fungsi sosial masing masing pribadi, dijalankan secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok / berorganisasi, dan dimengerti sebagai suatu kesatuan, tidak saling merugikan. Gerakan yang mendorong reformasi tidak akan ada artinya bagi masa depan Indonesia jika menghambat gerakan yang meninik-beratkan pada pengembangan profesionalitas. Sebaliknya pengembangan profesionalitas semata tidak akan mampu merubah ketimpangan yang kini ada. Semua langkah yang diambil didasarkan pada kemauan baik, cinta tanah air dan kesetiaan pada cita-cita nasional....tidak didasarkan pada kebencian atau sakit hati pada suatu pribadi ataupun suatu golongan. Semangat perjuangan adalah semangat untuk membangun bukan semangat untuk menghancurkan. Sikap sikap anarkhis hendaknya ditolak.

Api Indonesia yang dibentuk oleh sekelompok pemuda/i Indonesia yang sedang studi di kota Berlin bertekad untuk mengambil bagian, seberapapun kecilnya, dari agenda perjuangan di atas, dengan:

• Membangkitan kesadaran politik intern dan ekstern, dengan melaksanakan diskusi diskusi independen dalam artian, bebas dari intervensi yang mendikte dari penguasa ataupun jaringan birokrasinya, antar mahasiswa di Berlin dan antara tokoh tokoh nasional yang mampir di Berlin dengan mahasiswa Indonesia. Sikap yang independen terhadap birokrasi, tidak harus berarti memusuhi birokrasi.
• Penerbitan majalah Suara Demokrasi sebagai suatu cara untuk menyebarkan kesadaran politik serta membina jaringan dengan teman teman di mana saja berada.
• Mengamati secara intens serta ikut mengambil sikap dalam masalah masalah di tanah air, sejauh dimungkinkan oleh potensi potensi yang ada dalam organisasi ataupun pihak pihak yang bersimpati pada idealisme dan perjuangan API Indonesia.

Api Indonesia juga menyerukan kepada semua rekan/nita di tanah air maupun di luar negeri, untuk secara aktif meningkatkan dan menyebarkan kesadaran politik generasi kita. Langkah ini perlu untuk menghapus ekses ekses depolitisasi oleh Orba yang mengakibatkan sikap sikap apatis secara sosial maupun politik dalam generasi kita. Jika dimungkinkan dibentuklah kelompok kelompok diskusi yang independen, di mana mana. Kontak dengan rekan rekan yang telah ada dapat segera dijalin. Api Indonesia menerima secara terbuka setiap kontak dari teman teman di mana saja berada.

Api Indonesia tidak akan menjadi onderbow dari partai politik apapun, namun tidak melarang anggota-anggotanya untuk berpolitik lewat saluran politik yang ada maupun yang akan ada. Idealisme politik dalam Api indonesia, diharapkan menjadi idealisme perjuangan politiknya.

politik sebagai panglima telah gagal dalam zaman orde lama
ekonomi sebagai panglima juga gagal pada zaman orde baru
kita songsong jaman baru dengan rasionalitas yang bermoral sebagai panglima
Berlin, Desember 1995.
Aliansi Pemuda/i Independen Indonesia.