HTML pages
designed &
maintained by
Alifuru67
Copyright ©
1999/2000 -
1364283024
& 1367286044
|
|
|||||
|
|
||||
From: "Joshua Latupatti" <joshualatu@hotmail.com>
Date: Mon, 12 Mar 2001 12:11:23
JAWABAN KEPADA WOLFGANG (FKM vs Kontras)
download artikel Tanggapan-tanggapan Joshua Lainnya
Salam Sejahtera!
Saudara-saudara sebangsa,
Saya akan memberikan sekedar jawaban terhadap pertanyaan Sdr. "Wolfgang" tentang "FKM - Kontras" melalui situs ini, dengan harapan, ada yang hal-hal bisa bermanfaat untuk yang lain dari kami berdua. Saya tidak akan berpijak di atas 'ulasan atau teori siapa-siapa', dan jawaban saya melulu berasal dari pendapat saya pribadi!!! Karena itu, mohon maaf, karena kedangkalan dan atau kekeliruan analisa saya, yang sempat anda temui di sini!
WOLFGANG M:
From: "Wolfgang Marquardt" <mw.marquardt@tesionmail.de
To: <joshualatu@hotmail.com
Subject: salut dan terimakasih
Date: Wed, 7 Mar 2001 10:30:05 +0100
Salam Sejahtera srd.Joshua.
Saya ingin mengucapkan terimakasih dan salut saya terhadap artikel-artikel yang anda tulis. Bagi kami yang jauh dari tanah air , tulisan anda membuat kami dapat lebih obyektif melihat "peristiwa maluku" selama 2 tahun ini.
JOSHUA:
Salam Sejahtera juga, Sdr. Wolfgang, dan terima kasih atas "salut" dan perhatiannya pada
tulisan-tulisan saya! Semoga makin banyak yang bisa menemukan 'objektifitas' dari dalam
komentar-komentar saya, sebab itulah tujuan utamanya, dan bukan untuk menghasut!
Maafkan saya yang telah membiarkan anda menanti terlalu lama.
WOLFGANG M:
Saya ingin mengetahui apa pendapat sdr.Joshua terhadap pertanyaan yang mengganjal dalam
pikiran saya ini ; " Apakah persamaan dan perbedaan Reaksi FKM terhadap pemerintah dalam
kaitan dengan peristiwa Maluku dengan Reaksi KONTRAS terhadap pemerintah Gus Dur
dalam masalah Sampit?"( Saya berharap sdr.Joshua telah membaca Detik news 07.03.01).
Saya percaya analisa anda yang obyektif akan memuaskan saya. Terimakasih sebelumnya
dan sukses selalu untuk perjuangan pressnya.
En,Cs -
JOSHUA:
Saya berusaha mendapatkan "Detik news 07.03.01", setelah memperoleh pertanyaan anda di
atas, dan saya pikir, ada le- (lebih -red) baiknya saya sertakan di bawah ini (diakhir tulisan ini
-red), untuk memudahkan para pembaca yang belum melihatnya!
Saya melihat "kesamaan" dari aksi FKM dan Kontras, terletak pada "upaya mencari keadilan", sebagai reaksi terhadap "konflik antar warga" yang menelan korban harta dan jiwa, serta membahayakan integritas bangsa! Kesamaan inipun memiliki perbedaan di dalam soal 'waktu'! Kontras, yang sudah lama berdiri, 'spontan bereaksi terhadap kasus Sampit, sedangkan FKM baru lahir, atau katakanlah baru bereaksi setelah konflik Ambon/Maluku berumur 21 bulan.
Kesamaan lain yang bisa saya dapati adalah bahwa keduanya memberikan perhatian kepada "masyarakat Indonesia", tanpa memandang perbedaan agama! Walaupun saya belum bisa meraba, sampai seberapa dalam Kontras menggunakan istilah "masyarakat Sampit", di dalam hubungannya dengan faktor kesukuan, Madura dan Dayak (yang utama) dan suku pendatang lain di Sampit, perbedaannya dangan FKM ialah bahwa FKM lebih menekankan faktor "orang Maluku" atau "suku Maluku"!
Hal ini mungkin berasal dari perbedaan mendasar antara ke duanya, bahwa Kontras, tidak terdiri dari warga Sampit, dan tidak ikut mengalami kesengsaraan yang timbul akibat konflik Sampit, sedangkan FKM lahir dari "dalam Maluku", dan ikut mengalami sendiri, akibat dari konflik Ambon/Ma luku! Saya tidak mengabaikan kenyataan bahwa anggota FKM terdiri dari warga Maluku di "luar" Maluku, dan bahkan di "luar Indonesia", tetapi saya harus mengemukakan juga, bahwa walaupun berada di luar Maluku, sebagian anggota FKM itu masih "terikat erat" dengan Maluku, oleh "sejarah" dan "adat Pela-Gandong"!! Karena itu, sedikit banyaknya, pepatah "potong di kuku , rasa di daging", masih sangat erat melekat!!
Faktor "ikatan sejarah" di atas, ikut memberikan warna lain pada FKM, dan ini berhubungan erat dengan sejarah RMS! Mohon agar "sejarah RMS" dibedakan dari "RMS"!!! Keberpihakan beberapa oknum sampai pada tingkat "kesatuan" TNI/Polri dan "penyusupan laskar jihad", menghantar FKM kembali ke zaman "kesengsaraan warga Maluku", ketika Pemerintah lewat TNI, "merampas Kemerdekaan Maluku" dengan menumpas RMS! Saya pribadi tidak melihat "satupun" alasan penumpasan tersebut, karena Proklamasi RMS saat itu (25 April 1950), "tidak bertentangan" dengan konvensi atau atau aturan internasional manapun juga, bagi sebuah negara!!! Saya sekarang sadar bahwa "pengetahuan dan pengertian sejarah Maluku tentang RMS, yang saya terima dari 'Sekolah dan lingkungan bukan Maluku', adalah sebuah "kesalahan catatan sejarah"!! Tanpa mengurangi kadar kewarganegaraan Indonesia saya, saya harus jujur juga untuk mengatakan bahwa "RMS TIDAK memberontak, tetapi melaksanakan HAK-nya, pada 25 April 1950 yang lalu!!! Setidak tidaknya, itulah juga "pemahaman FKM"!!!
Dari sanalah, menurut FKM, "kesengsaraan warga Maluku" dimulai! Perhatikan bahwa saya sedang berbicara tentang "hilangnya kemerdekaan warga Maluku", dengan melihat salah satu contohnya, yang berkaitan dengan "sejarah Penumpasan Republik Maluku Selatan" (RMS)!!! Pengerukan kekayaan alam Maluku, pengebirian kesempatan anak Maluku untuk memimpin Daerahnya sendiri, pengambil alihan sarana bagi kemajuan Maluku, seperti Proyek Gula Makariki di Pulau Seram, Dok Apung Wayame dan Insititut Kelautan Ambon (Fakultas Teknologi Ambon - FTA), adalah bentuk-bentuk lain dari "hilangnya kemerdekaan Maluku", yang disoroti oleh FKM!!! "Kemerdekaan Maluku", sebagai warga yang "sah" dari sebuah merdeka, untuk berpartisipasi di dalam kegiatan bernegara pada posisi-posisi tertentu, seperti menjadi "menteri" atau "jenderal", "juga dikebiri"!!!
Di dalam hal "kemerdekaan" ini, Kontras 'mungkin' melihatnya dari segi "hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara", atau secara sempit, mungkin dapat saya katakan sebagai "hak untuk pergi dan menempati wailayah negara, di mana saja"! Begitupun, menurut hemat saya, Kontras "belum mendiagnosa penyakit" penyebab kerusuhan di Sampit, dan karena itu, hanya mempersoalkan masalah "pencegahan" saja! Sebaliknya, FKM sudah menemukan "penyakit penyebab kesengsaraan Maluku", termasuk yang diakibatkan oleh konflik Ambon/Maluku, dan karena itu, "menawarkan obatnya" dengan sedikit memaksa!
Jika istilah "memaksa" ini dikaitkan begitu saja dengan istilah "kedaulatan" pada nama FKM, orang akan cenderung menarik kesimpulan keliru, bahwa FKM berjuang semata mata untuk mendirikan Negara Maluku!!! Padahal inti dari argumentasi FKM adalah bahwa, "jika hakekat dari kehidupan berbangsa dan bernegara itu sudah begitu memudar, dan nasionalisme hanya dihargai dengan "kesengsaraan berkepanjangan", maka "konsep berkebangsaan itu dapat ditinjau kembali"!!! Sebuah Negara Merdeka dan Berdulat, harus terdiri dari individu-individu dan kelompok-kelompok warga Negara yang merdeka dan berdaulat juga! Kedaulatan Negara akan terpancar di dalam kemerdekaan individu dan kelompok warganya, untuk memilih profesi yg. sesuai dengan bakatnya, memilih agama kepercayaan yg. sesuai dengannya, menduduki posisi apa saja yang sesuai dengan kemampuanya, di sepanjang koridor "persamaan di dalam hukum dan keadilan", bagi kepentingan bersama dan kepentingan pribadi!! Mengabaikan hal-hal seperti di atas ini di dalam waktu yang lama, akan memaksa warga yang merasa diterlantarkan, untuk tidak lagi memikirkan kemerdekaan dan kedaulatan di dalam ikatan kebangsaan, tetapi "kemerdekaan dan kedaulatan secara mutlak"!!!
Hal ini menambah butir perbedaan pada perjuangan FKM dan Kontras, ialah bahwa "mengabaikan tuntutan Kontras, tidak akan melahirkan Sampit Merdeka", tetapi "mengabaikan tuntutan FKM bisa berkakhir pada Maluku Merdeka"!! Sikap keliru dan tidak fair, yang diperlihatkan DPR dengan menolak bertemu dengan FKM, dan tuduhan "makar" mem-babi-buta terhadap FKM, malah akan memaksa FKM, yang memang sudah tersebar secara Internasional, untuk membawa PR kita ini ke luar 'rumah', dan menyelesaikannya secara Internasional pula! Walaupun saya pribadi belum melihat "uluran tangan RMS" kepada FKM, saya kuatir, tindakan "mengusir anak nakal dari rumah", akan mendorong dunia Internasional dan PBB untuk "membuka file RMS lagi"! Selama hubungan dan kepentingan politik Internasional terhadap Indonesia masih dominan, hal ini mungkin tidak akan terjadi! Tetapi, sedikit saja posisi politis Indonesia bergeser turun di mata dunia, maka file-file tersebut bisa saja diserahkan untuk dianalisa ulang, dan dipermasalahkan oleh Mahkamah Internasional,atau Badan HAM Internasional , misalnya!! Saya percaya, di dalam berhadapan dengan dunia Internasional, yang berbicara tentang "faktor keadilan dan kemanusiaan" di dalam "penumpasan RMS", Indonesia tidak punya 'banyak patah kata' untuk diucapkan!!! Mungkin kedengarannya seperti "terlalu dibesar besarkan", tetapi sejujurnya, itulah yang saya kuatirkan!!! .
Sebagai akhir dari komentar saya, saya ingin katakan bahwa "jika gugatan Kontras dan FKM" ditujukan kepada Pemerintah untuk mempertanyakan "kepemimpinan Presiden Gus Dur, 'saja', maka keduanya telah membuat "kesalahan yang sama", sebab pada dasarnya, baik MPR, DPR, DPA, dan sebagian tokoh politik serta tokoh Militer/Polri, = belum pernah memberikan kesempatan bagi Presiden , untuk benar-benar menjadi pemimpin negara ="!!! Ketika terjadi "Pembangkangan terhadap Larangan Presiden" melalui penyusupan laskar jihad ke Ambon/Maluku, "tidak satu Lembagapun, satu Institusipun, atau seorang Politisipun, yang mendukung Gus Dur sebagai Presiden, apalagi ikut menjaga kewibawaan Pemerintah??! Apa yang terjadi di Ambon/ Maluku dan Sampit/Palangkaraya, lebih banyak beraroma "kejahatan elit politik", daripada "kelemahan Pemerintah"! Selain dari itu, bukankah yang harus dipersoalkan di dalam sebuah Peradilan adalah "kejahatan" dan bukan "kelemahan"!!
Sekian jawaban saya, dan semoga bermanfaat!
Salam Sejahtera!!!
JL.
Gagal Lindungi Masyarakat Sampit
Kontras Ajak Rakyat Gugat Gus Dur
Reporter: Hestiana Dharmastuti
detikcom - Jakarta, Karena dianggap gagal melindungi masyarakat Sampit, Kontras akan menggugat Gus Dur selaku presiden RI dan Kapolri. Dalam gugatannya, Kontras juga akan mengajak serta masyarakat. Rencana gugatan itu disampaikan oleh penasihat Kontras Munir SH, kepada pers di kantornya, Jl. Diponegoro, Jakarta, Rabu (7/3/2001). Kontras juga menerima pengaduan Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan Sudjono C. Atmonegoro yang sebelumnya telah berencana menuntut Gus Dur dan Kapolri sampai Lurah dan Kapolsek di wilayah Sampit, Kalimantan Tengah. Menurut Munir, gugatan dalam bentuk clash action itu akan direpresentasikan oleh yayasan kemanusiaan. "Warga negara yang merasa dirinya gagal dilindungi pemerintah juga bisa mengajukan gugatan," kata Munir. "Kalau kasus sampit diyakini sebagai kejahatan kemanusiaan, yang bertanggungjawab adalah Gus Dur sebagai presiden, pejabat lokal, Kapolri dan kepolisian di tingkat lokal. Dan tak menutup kemungkinan DPR juga akan digugat karena dinilai tak merespon kemungkinan ledakan yang akan terjadi di Sampit," tegas lelaki asal Batu, Malang ini.
Menurut Munir, gugatan itu bukan untuk mencari uang untuk rehabilitasi dan kompensasi, tapi untuk menuntut pertanggungjawaban moral dan politik negara. "Pengakuan salah tak cukup, perlu pertanggungjawaban politik dan hukum dari pemerintah," jelas Munir.
Pada Senin pekan depan, pihak Kontras akan memberikan info menyebarluaskan info, di mana masyarakat bisa menuntut ke pemerintah. "Siapapun yang merasa tidak mendapat perlindungan pemerintah, bisa mendaftar," tambah dia. Sementara, Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan Sudjono C. Atmonegoro yang juga mantan jaksa agung, mengaku pihaknya sudah menemui Kapolri Jenderal S Bimantoro. Dalam pertemuan itu, Sudjono minta para tersangka rusuh Sampit yang ditangkap segera diajukan ke pengadilan.
Received via email from: Alifuru67@egroups.com
Copyright © 1999-2001 - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon
HTML pages designed and maintained by Alifuru67 * http://www.oocities.org/maluku67
Send your comments to alifuru67@egroups.com