Puluhan orang daii Aliansi Masyarakat untuk Kota Pro Publik berunjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (27/2). Mereka mendesak Pemerintah Jepang menghentikan bantuan untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Aliansi yang terdiri daii Arus Pelangi, Asosiasi Pedagang Kaki Lima, LBH APIK, Institut Ecosoc Right, Jakarta Center for Street Children, Serikat Pengamen Indonesia, PMKRI dan GMKI itu mempertanyakan rencana Pemerintah Jepang memberi bantuan imtuk Satpol PP. Menurut mereka, bantuan itu lebih tepat untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Apalagi, selama ini sepak terjang Satpol PP sangat buruk dan penuh kekerasan.
Koordinator Aliansi Rakyat Miskin, Heru Suprapto kepada di Jakarta, SP Rabu, mengatakan, aksi ini dilakukan karena tidak ada transparansi dari Pemerintah Jepang dan Indonesia terkait pemberian bantuan ke Satpol PP. "Kami mau menjelaskan kepada Pemerintah Jepang mengenai pemberian bantuan untuk Satpol PP agar dihentikan. Kami juga ingin menunjukkan kepada Pemerintah Jepang bahwa sepak terjang Satpol PP tidak layak untuk mendapatkan bantuan," tegas Heru.
Menurut Heru, dalam kasus penggusuran paksa hingga pembersihan di beberapa daerah, Satpol PP telah bertindak di luar kewenangan hingga ada yang tewas. "Seperti Eli Susana, waria yang dianiaya di Kali Setiabudi. Juga Iwan Maulana yang dianiaya 9 Satpol PP hingga meninggal dunia, lansia yang dianiaya dan dibuang mayatnya di hutan. Itu beberapa contoh. Masih banyak lagi," katanya. Selain aksi demonstrasi itu Traffic Management Centre Polda Metro Jaya mencatat hari ini ada 12 aksi unjuk rasa di Ibukota. IMAR/Y-4/L-8] |