DEWA, 09 Oct 2006
Tragis, Nasib Pengungsi Larike
Ambon, Dewa
Selama pengungsi Larike memasuki lokasi yang disediakan oleh pemerintah, Suli
Atas, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, ternyata hingga
kini belum ada bantuan yang diberikan kepada pengungsi tersebut dari kabupaten
yang berwenang menangani masalah mereka, Maluku Tengah. Hal ini terungkap dari
keterangan yang diberikan oleh salah seorang warga di lokasi tersebut, Karel
Hendriks kepada wartawan, Minggu (8/10) kemarin.
Menurutnya, hingga tahun 2005 lokasi tersebut mulai ditempati oleh 16 KK saja. Ini
disebabkan karena tersebarnya para pengungsi di berbagai lokasi, khususnya di
Desa Alang dan Lilibooy serta dalam wilayah Kota Ambon. Sisa pengungsi lainnya,
yakni sebanyak kurang lebih 20 KK, baru menempati lokasi tersebut pada awal bulan
Juni 2006 lalu.
Terkait bantuan yang disediakan, Karel menjelaskan hanya pihak pemerintah Provinsi
Maluku yang sudah memberikan bantuan berupa perumahan untuk pengungsi ini
yang tepat berseberangan dengan lokasi pengungsi Tial. Bantuan lain yang diterima
adalah dibuatkannya sebuah bak penampungan air bersih yang sedianya akan
digunakan sebagai sumber penyaluran air bersih dalam lokasi tersebut, tapi sumber
dananya berasal dari Inpres 06 tahun 2003. menyangkut bak penampungan dan
penyaluran air bersih tersebut, pihaknya menyatakan masih belum menyanggupi
membayar biaya pengoperasian pompanya, mengingat tegangan listrik yang
dibutuhkan sangat besar serta dana untuk menghidupkan tenaga pompa tentu saja
besar pula.
Dia mengakui, pihaknya pernah menyuarakan keluhan-keluhan yang ada di lapangan
seperti lahan yang ada tidak dapat digarap untuk bercocok tanam, jalan sebagai
akses transportasi dan informasi, serta air bersih. Hal ini pernah disampaikan kepada
pihak pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, namun hingga kini belum pernah ada
kabar tentang penyelesaian masalah mereka. Bukan itu saja, CARDI maupun LSM
lokal lainnya sudah pernah didatangi untuk menyuarakan hal ini. Namun, pihak LSM
hanya memediasi masalah ini hingga ke tingkat pemerintah yang berwenang yakni
pemerintah kabupaten.
Tersendat-sendatnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, juga dilatarbelakangi
oleh struktur pemerintahan di desa tersebut yang tidak konsisten. Buktinya, kades di
desa tersebut baru saja dilantik. Apalagi pendeta, motivator pembangunan rohani
maupun fisik dalam masyarakat tersebut juga digantikan. "Sudah barang tentu ini
akan mempengaruhi administrasi maupun birokrasi yang akan dihadapi masyarakat di
lokasi ini, terlebih lagi saat pemberian bantuan," jelasnya. [M7D] |