Masariku Update, 17 April 2003
Interaksi Masyarakat (II)
Dear All,
Melanjutkan Masariku Update 16 April 2003, dapat dikatakan bahwa manajemen
ketegangan publik di Ambon semakin didorong intensitasnya. Hari Selasa yang lalu,
ditemukan bendera RMS di persekolahan Rehoboth-Batu Gantung Ambon. Bendera
yang ditemukan oleh penjaga sekolah pada siang hari itu kemudian diserahkan pada
aparat keamanan dari Yonif 743 yang bertugas di daerah itu, dan selanjutnya
diteruskan ke mapolres pulau-pulau Ambon & Lease. Sampai hari ini belum diketahui
siapa yang meletakan bendera di kompleks Sekolah Dasar Rehoboth tersebut. Berita
penemuan bendera itu segera disambut publikasi media dengan gencar, yang segera
memicu ketegangan ditingkat wacana. Pengdam mengeluarkan statement bahwa
telah digelar operasi intelejen terbuka maupun tertutup. Intensifitas patroli dilakukan
siang dan malam. Menurutnya tindakan yang akan diambil oleh TNI berdasarkan
keputusan PDS Daerah Maluku No. 16, yang isinya antara lain menekankan
dilakukannya proses hukum bagi orang-orang yang tertangkap tangan mengibarkan
bendera. Pengembangan eskalasi di tingkat wacana juga dipicu dengan penemuan
selebaran yang dikeluarkan oleh 'Sentra Informasi Untuk Maluku Nunusaku (SIUMAN)'
isi selebaran dimaksud diantaranya "Tahun 2003 adalah momentum matinya NKRI,
karena bulan Mei bangsa Aceh akan diberikan referendum oleh masyarakat
international,dan bangsa Papua Barat/Melanesia pada bulan September juga
diberikan referendum. Sedangkan bangsa Maluku/Alifuru akan dikembalikan
kedaulatan negara oleh PBB dalam tahun ini". Tak pernah diketahui sebelumnya
keberadaan 'SIUMAN', bahkan tak jelas pula apakah SIUMAN berada dibawah induk
organisasi FKM. Tapi yang pasti selebaran produk SIUMAN seakan menjadi
tandingan bagi selebaran penolakan FKM, RMS yang disebarkan TNI melalui
helikopter dari udara. Wacana penolakan terhadap FKM, RMS juga dikembangkan
lewat berbagai cara di banyak wilayah. Di Masohi misalnya berbagai spanduk dibuat
Pemda setempat dan digantungkan di berbagai jalan strategis. Isinya cenderung
sama, yakni penolakan terhadap gerakan 'separatis'. Menariknya ditengah berbagai
upaya propaganda ini, masyarakat cederung terlihat acuh tak acuh. Aktifitas
masyarakat, dan bahkan interaksi kedua komunitas yang bertikai tetap berlangsung
dalam intensitas tinggi. Rupanya masyarakat semakin paham terhadap pola-pola dan
design propaganda sejenis yang telah berulang kali terjadi. Orang semakin tahu
bahwa selain FKM, maka ada berbagai kelompok lainnya yang sangat
berkepentingan untuk melambungkan isyu speratis ini untuk tujuan-tujuan tertentu
(Telah disinggung pada Masariku Update 16 April). Bahkan banyak dugaan mengarah
ke pihak-pihak tertentu dalam tubuh TNI (Khususnya TNI AD) dan Polri sendiri.
Menanggapi berkembangnya ketegangan di tingkat wacana Pimpinan Keuskupan
Amboina Mgr. Mandagi mengeluarkan statement keras, yang isinya antara lain
mengutuk upaya memprovokasi masyarakat melalui pengibaran bendera RMS oleh
sekelompok orang. Mengutip Mandagi ditegaskan bahwa "saya nilai orang-orang itu
(yang hendak menaikan bendera RMS) tidak cinta Maluku, dan mereka hanya alat
untuk memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Maluku". Sekalipun tidak
sekeras Mandagi, Ketua Umum Sinode GPM juga menegaskan bahwa sejak awal
berdirinya GPM tidak mendukung RMS, atau kegiatan-kegiatan lain untuk kembali
menghidupkan RMS di Maluku. Pdt. Hendriks menegaskan bahwa saat ini RMS tidak
relevan dikembangkan. Tugas bersama kita, Salam dan Sarani di Maluku adalah
menaruh perhatian bersama terhadap kemanusiaan dan membangun Maluku.
Yerhadap kenyataan ini baik Mandagi maupun Hendriks meminta supaya aparat tidak
memberlakukan hukum rimba di dalam penanganan, tetapi menyikapinya
berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Selain kedua tokoh gereja
tersebut, maka melalui media lokal salah satu tokoh grass root --Emang Nikijuluw-
meminta supaya aparat dan pemerintah di daerah ini tidak menjadi panik dan juga
tidak membuat panik masyarakat. Menurutnya sudah sangat jelas ketika melalui
media lokal beberapa tokoh FKM menyatakan akan bertanggung jawab terhadap
pengibaran bendera. Untuk itu bila hal itu terjadi maka sasaran aparat keamanan
sudah jelas, dan karenanya masyarakat tak perlu dibuat panik. Emang bahkan
menduga bahwa aparat keamanan di daerah ini sengaja bermain dengan isu
pengibaran bendera RMS untuk menakut-nakuti masyarakat. Ia menegaskan bisa
saja untuk tujuan mempertahankan kekuasaannya di Ambon, maka aparat akan terus
memainkan isu RMS. Dengan demikian mereka akan terus membuat laporan bahwa
Ambon belum aman, dan menjadi pembenaran untuk mereka tetap berada disini.
Ditengah pertarungan wacana yang terjadi, malam ini sebagian masyarakat di kota
Ambon dikejutkan dengan berita penemuan bom di beberapa tempat. Dari laporan
Polda Maluku yang diperoleh Masariku, diketahui bahwa pada beberapa lokasi telah
ditemukan bom. Diantaranya; Depan Kantor Kejaksaan Negeri Maluku, Pohon Puleh,
Diponegoro Dalam, Batumerah, dan Passo. Lokasi tepatnya belum diketahui pasti,
namun beberapa ruas jalan segera diblokir untuk mempermudah tugas penjinakan
bom oleh tim gegana. Masariku Network Ambon mencoba melintasi beberapa wilayah
dimaksud untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Ternyata benar pada
beberapa ruas jalan terlihat barikade pagar kawat melintang menutupi badan jalan.
Sementara puluhan aparat keamanan bersenjata lengkap memenuhi wilayah TKP.
Diantaranya pada perempatan di depan polsek Sirimau (pos kota), ataupun di daerah
Air Mata Cina. Menariknya lokasi-lokasi penemuan bom terletak sangat berdekatan
dengan penempatan pos-pos aparat keamanan. Ini memunculkan dugaan di banyak
kalangan masyarakat (termasuk teman-teman Muslim yang dijumpai malam ini)
bahwa kelompok hijau (TNI AD) disinyalir bermain di balik teror bom malam ini.
Sinyalemen ini dikaitkan dengan pernyataan DPRD Maluku beberapa hari lalu bahwa
situasi di Maluku secara keseluruhan sudah aman dan kondusif, sehingga
memungkinkan dilaksanakannya proses suksesi gubernur. Selain itu telah
dipublikasikan juga rencana kedatangan Menko Kesra Yusuf Kalla ke Ambon pada
tanggal 25 April mendatang. Bila sinyalemen tersebut benar, maka tak sulit untuk
menduga bahwa pada Yusuf Kalla akan disodorkan bukti bahwa manejemen
keamanan masih perlu dipertahankan di Maluku, karena situasi belum aman dan
kondusif. Design ini akan kait mengait dengan penggelembungan isu separatis untuk
menjustifikasi perlunya keberlanjutan penerapan UU Darurat Sipil di Maluku.
Banyak dugaan dan prediksi bisa dibuat, tapi satu yang pasti bahwa masyarakat
kelihatannya semakin sulit untuk terpancing. Semoga saja ketahanan masyarakat
terus bisa berkembang, dan tidak terpuruk untuk masuk pada jebakan-jebakan baru
lagi.
MASARIKU NETWORK AMBON
|
