Dari sisi hukum, pemeriksaan para terdakwa untuk kasus 27 Juli dan juga para anggota PRD (Partai Rakyat Demokratik) rupanya tak sederhana. Setelah puluhan orang anggota PRD ditangkap, puluhan interogator pun disiapkan untuk mengumpulkan keterangan dari sejumlah anak muda ini. Sementara itu ratusan orang yang ditahan karena peristiwa 27 Juli - kebanyakan dari simpatisan Megawati - juga telah membuat penuh rumah-rumah tahanan di sekitar Jakarta.
Tetapi yang menarik justru dari pihak kejaksaan sendiri tak seluruhnya menganggap ini sebagai kerjaan mereka. Artinya apa ? Bahwa mereka merasa di 'fait accompli' untuk menyidik dan menginterogasi para tahanan tersebut. Dalam logika sumber di dalam kejaksaan, muncul keheranan, "Lho kok mereka yang diserang (para pendukung Megawati) malah yang diadili ? Bukankah harusnya yang diadili itu yang justru menyerang ?".
Sebenarnya ini hanya logika sederhana yang memang betul seratus persen. Tapi dalam situasi seperti ini siapa yang masih berani berpikir logis begini? Jadilah ini memang suatu produk titipan dari atas, perintah yang mau tak mau harus dilaksanakan pihak bawahan. Walau tak cukup jelas betulkah Kejaksaan dalam posisi dipojokkan dengan urusan penyidikan ini.
Dari balik gedung bundar Kejaksaan Agung RI, muncul juga kesaksian bahwa, sementara para interogator memeriksa para saksi, seorang berpakaian putih-putih mondar-mandir di ruang pemerik saan. Yang pasti bukan dari pihak kejaksaan karena mereka menggunakan seragam hijau coklat sehari-harinya. Lalu siapakah orang yang satu ini ?
Bapak berpakaian putih-putih ini justru lebih serius memeriksa para saksi dengan segala teori konspirasi yang ada di kepalanya. Jauh lebih serius dari para jaksa yang memang ogah-ogahan mengerjakan pemeriksaan ini. Yah dengan logika seperti yang disebut di atas. Dan terbukti pula sejumlah teori konspirasi yang coba dicocok-cocokan tak semuanya kena. Semisal tuduhan tentang PRD yang PKI, ataupun tuduhan Gereja di belakang PRD dan juga soal para penganut Teologi Pembebasan.
Dengar-dengar pihak BIA lah yang memang intens mengikuti pemeriksaan saksi-saksi ini. Dan momen 27 Juli ini juga menunjukkan adanya persaingan antar kesatuan dalam penangkapan- penangkapan. Pihak intelejen lain, seperti BAKIN, justru kaget dengan penangkapan ini, bahkan mereka sama sekali tak punya pengetahuan atas siapa saja yang ditangkap dan dijadikan saksi nantinya. Ada rivalitas di kalangan intelejen sendiri.
Ini cuma peneguhan bahwa peristiwa politik memang sulit dibawa ke persoalan legal formal belaka, karena segala timbangannya adalah timbangan politis daripada apa yang disebut sebagai hukum itu. Jadi memang hukum kita mengabdi pada kepentingan politik sajakah adanya ? (*mk1)