Ekonomi Indonesia: Kenaikan Harga BBM

Inilah proses pemiskinan massal rakyat Indonesia oleh pemerintah. Dengan menaikan harga BBM yang diikuti oleh kenaikan harga-harga barang lainnya, otomatis mayoritas rakyat bertambah miskin akibat biaya kebutuhan hidup yang bertambah, sementara penghasilan tetap. Dulu yang bisa menyekolahkan anaknya, sekarang tidak bisa. Dana kompensasi seperti beras raskin seharga Rp 1000 per liter, hanya menjangkau kurang dari 5% penduduk Indonesia. Padahal jumlah rakyat miskin Indonesia menurut Bank Dunia (dengan penghasilan kurang dari US$ 2 per hari) ada 60% atau 132 juta penduduk.

 

Hanya segelintir orang saja yang bertambah kaya akibat kenaikan harga BBM, yaitu pegawai Pertamina dan perusahaan minyak lainnya, serta para pejabat Negara. Mereka kaya dengan cara memeras rakyat.

 

Kemiskinan Akibat Kenaikan Harga BBM

Oleh Hanik Uswatun Khasanah

 

 

Selasa, (22-03-'05)

Persoalan kemiskinan kembali menjadi menu menarik yang banyak dibicarakan orang pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Karena, kenaikan harga BBM disinyalir kuat telah menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Tanah Air sekitar 2 persen dari angka sebelumnya.

 

Hal ini dapat dibenarkan dengan merujuk pada berbagai penelitian yang dilakukan banyak pihak terhadap efek dari kenaikan harga BBM yang berkisar rata-rata secara keseluruhan mencapai 29 persen. Kenaikan harga BBM yang baru diberlakukan awal bulan Maret lalu akan tetap menambah jumlah penduduk miskin di Tanah Air kendatipun dana kompensasi pencabutan subsidi BBM dikucurkan oleh pemerintah.

 

Berdasarkan prediksi Kepala Subdirektorat pada Direktorat Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Hamonangan Ritonga, dapat ditarik kesimpulan bahwa kenaikan harga BBM akan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Besarnya tambahan orang miskin yang bakal terjadi adalah sebanyak 2 persen dari total penduduk atau sekitar 4 juta orang. Sebuah angka fantastis yang sangat memprihatinkan.

 

Dalam penjelasannya itu, dana kompensasi yang dibutuhkan oleh setiap penduduk miskin sebesar Rp 23 ribu rupiah. Dengan patokan itu, dana kompensasi dari kenaikan harga BBM senilai Rp 18,1 triliun (dikurangi biaya monitoring) yang akan dikucurkan oleh pemerintah nanti hanya akan menjangkau sekitar 30 persen penduduk miskin. Dari angka ini kemudian dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin akan berkurang sebanyak 2 persen.

 

Namun demikian, di sisi lain terdapat sekitar 40 persen dari penduduk yang sedikit berada di atas garis kemiskinan (10,5 persen dari total penduduk) yang tidak menerima dana kompensasi tersebut. Dengan kenaikan harga BBM itu, penduduk golongan ini akan langsung merosot statusnya menjadi masyarakat miskin. Hal ini menjelaskan bahwa sebanyak 40 persen dari 10,5 persen penduduk hampir miskin di Indonesia atau setara dengan 4 penduduk kita akan jatuh miskin. (Koran Tempo, 14/03/2005).

 

Dari gabungan data-data di atas, maka tidak salah bila diungkapkan, kenaikan harga BBM yang dijelaskan Pemerintah Indonesia akan cukup mampu meminimalisir angka kemiskinan di negara yang sedang mengalami sengketa teritorial di Ambalat ini, hanyalah isapan jempol belaka. Kenaikan harga BBM justru ikut menyumbang peningkatan angka kemiskinan yang beberapa waktu lalu sudah bisa sedikit dieliminir dengan penurunan status 40 persen penduduk hampir miskin di Indonesia.

 

Karena itulah tidak mengherankan bila sebanyak lima fraksi besar DPR RI tetap menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah tanpa persetujuan pihak DPR itu. Pun dalam Rapat Konsultasi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan DPR RI soal kebijakan kenaikan harga BBM (14/13) di Pustaka Loka Nusantara IV, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (FDIP) melakukan walk out. Bahkan Rapat Paripurna DPR yang membahas kenaikan harga BBM sejak tanggal 15 Maret 2003 berlangsung alot, berbuntut ricuh dan berakhir buntu setelah Fraksi PDIP dan PKB juga melakukan walk out, Kamis (17/3).

 

Di samping itu, banyak elemen masyarakat sampai hari ini terus melakukan protes dan demontrasi menolak kenaikan harga BBM dan meminta agar harga BBM diturunkan kembali. Di tengah persoalan sengketa wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, demontrasi menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini masih bisa kita jumpai di berbagai wilayah Indonesia.

 

Minimal ada tiga alasan fundamental kenapa aksi demontrasi itu masih marak dilakukan.

 

Pertama, pemerintah ketika membuat kebijakan menaikkan harga BBM sama sekali tidak memperhatikan kepentingan rakyat sebagai stakeholder utama. Motif kenaikan harga BBM adalah ekonomi dengan standar harga dunia dan pasar serta asumsi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) semata. Dalam hal ini faktor realitas sosial sama sekali tidak menjadi landasan pentimbangan dalam rencana kebijakan pemerintah tersebut. Padahal kenaikan harga BBM itu sangat membebani kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

 

Kedua, kenaikan harga BBM hanya akan semakin menambah beban masyarakat yang sampai saat ini masih juga menanggung beban krisis ekonomi. Khususnya masyarakat marginal yang hidupnya serba kekurangan. Kenaikan harga BBM telah mengakibatkan efek domino di masyarakat sebab selalu diikuti dengan melonjaknya harga berbagai kebutuhan makanan pokok yang selalu dikonsumsi masyarakat akar rumput. Belum lagi ditambah dengan naiknya ongkos angkutan umum yang kian mencekik leher masyarakat miskin kita.

 

Ketiga, adanya kekhawatiran tidak sampainya dana kompensasi dari kenaikan harga BBM ke tangan yang berhak menerimanya. Diprediksikan oleh banyak kalangan akan terjadi lagi apa yang disebut sebagai "tradisi korupsi". Hal ini cukup beralasan sebab mental korupsi masyarakat Indonesia masih tergolong tinggi.

 

Karena itulah, kebijakan menaikkan harga BBM dinilai tidak etis. Bahkan muncul tudingan bahwa pemerintah kurang kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian terhadap defisit APBN. Padahal di luar kebijakan menaikkan harga BBM ini masih terdapat alternatif lainnya yang lebih baik, seperti melakukan pemberantasan korupsi secara serius dan kontinyu serta menerapkan pajak terhadap barang-barang mewah.

 

Kemiskinan Temporal dan Struktural

 

 

Pada dasarnya kemiskinan merupakan masalah klasik yang hingga hari ini belum terselesaikan secara baik. Ia adalah bagian dari masalah kemanusiaan yang selalu dihadapi umat manusia di pelbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sebab dan sifatnya bisa bervariasi, ada yang bersifat temporal atau perorangan, seperti karena sikap mental atau fisik, dan ada pula yang bersifat stuktural karena eksploitasi dalam pola hubungan yang tidak adil dan represif dari seseorang atau suatu kelompok pada seseorang atau kelompok lainnya.

 

Dalam konteks ini, Ahmad Sanusi mengelaborasi lebih jauh bahwa kemiskinan temporal adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh cacat jasmani atau jiwa atau pola akibat malapetaka yang menimpa seseorang. Cacat jasmani atau mental bisa mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja seperti biasanya hingga menyebabkan tidak produktif dan menjadi miskin. Demikian pula bencana alam atau kemarau panjang yang menyerang petani dapat pula menyebabkan kemiskinan.

 

Berbeda dengan kemiskinan stuktural. Dawan Raharjo dalam Esei-esei Ekonomi Politik menganalisa faktor kemiskinan stuktural dengan bertolak dari keadaan struktur sosial yang eksploitatif dalam pola interaksi pada institusi-institusi tertentu. Karena itu, kemiskinan jenis ini tidak semata-mata sebagai akibat dari faktor-faktor yang ada pada dirinya sendiri dan dengan sendirinya, melainkan sebagai akibat dari eksploitasi yang cenderung represif dan dehumanis.

 

Tidak terlalu berlebihan kiranya bila kemiskinan yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM ini dimasukkan dalam kategori kemiskinan struktural yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada nasib masyarakat miskin. Masyarakat miskin hanya dijadikan kedok dari kebijakan pemerintah yang terkesan baik. Namun secara substantif, justru sangatlah buruk dan eksploitatif. ***

 

(Penulis, aktivis sosial, peneliti pada

Serikat Perempuan Merdeka - SPM, Yogyakarta).

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104289

Kembali