Jumat

Buruh Tani Sulit Menyekolahkan Anak

Bandung, Kompas - Para buruh tani di Rancabolang, Kota Bandung, serta buruh di kota-kota lain di Jawa Barat, mengalami kesulitan menyekolahkan anak-anaknya. Pendapatan yang mereka peroleh tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Menurut pengamatan Kompas, para buruh tani berpenghasilan rata-rata Rp 1 juta per empat bulan. Dengan pendapatan sekecil ini sejumlah buruh tani di Rancabolang mengaku sulit menyekolahkan anak-anak mereka. Bahkan, buruh-buruh tani yang ditemui Kompas mengaku memiliki anak yang putus sekolah.

"Dua tahun lalu, anak saya terpaksa keluar dari sekolah menjelang Ebtanas," kata Eem (41) tentang nasib anaknya Eep Saiful Anwar (13).

Eep keluar karena tidak bisa membayar tunggakan sekolah menjelang diselenggarakannya Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) untuk Sekolah Dasar. Kini Eep hanya tinggal di rumah.

"Saya sakit hati waktu dia terpaksa keluar. Saya sudah bolak-balik datang ke sekolahnya untuk meminta keringanan biaya. Tapi, guru dan kepala sekolahnya bilang kalau tidak punya uang berhenti saja," ujar Eem tentang ketidakpedulian pendidik di sebuah SD di daerah Rancabolang.

Padahal, kata Eem, anaknya masih ingin melanjutkan sekolah. Sekarang jika melihat temannya sekolah, Eep suka berkata pada Eem, "Emak, lihat tuh, temen Eep mah pada sekolah," tiru Eem.

Kini setelah anaknya putus sekolah, harapan Eem tentang masa depan anaknya yang lebih baik semakin tipis. "Saya tidak mau anak saya menderita seperti saya. Nyari duit susah, karena cuma jadi buruh tani. Tapi, kalau tidak sekolah, mau jadi apa lagi kalau bukan jadi kuli," ujar Eem yang kini tengah berpikir untuk memberhentikan lagi pendidikan adik Eep yang duduk di kelas dua SD.

"Sudah tiga bulan saya tidak bayar utang ke renternir. Hutang saya dikenai bunga 20 persen," ujar Eem yang memiliki hutang Rp 200.000. Kemungkinan utangnya kini sudah menjadi Rp 370.000.

Utang itu di luar utang pada tetangganya Rp 800.000 yang digunakan untuk membangun rumah mereka yang terbakar. "Uang itu untuk beli semen dan batako. Untuk pasir dan batu, tiap hari saya dan Eep mengumpulkannya dari pinggir jalan," kata Eem. Karena rumahnya dibangun bukan oleh ahlinya, kata Eem, tiap ada angin, keluarganya keluar karena rumah mereka bergoyang-goyang.

Untuk membantu keluarga, Eep sering membantu Eem menjadi buruh tani. Saat ditemui, Eep tengah menjemur padi. Ia tidak berani bermimpi bisa sekolah lagi karena ibunya kesulitan mencari uang.

Ayah Eep sudah lama meninggalkan ia dan ibunya. Ibunya menikah lagi dengan tukang becak berpenghasilan Rp 6.000 sehari. Dari ayah barunya, Eep memiliki satu adik.

Tidak seperti ibunya, Eep mengaku masih yakin masa depannya akan lebih baik dari orang tuanya. "Saya ingin jadi pemain sepak bola," ujar Eep tentang cita-citanya yang menurutnya tidak perlu ijazah sekolah formal. Hampir setiap hari, Eep bermain bola di lapangan bola dekat rumahnya.

Enad (54), buruh tani, juga dari Rancabolang mengaku anak bungsunya tidak melanjutkan sekolah ke SMU karena tidak punya uang. Anak Enad lulus SMP pada tahun 2004.

"Saya harus sedia uang Rp 3 juta. Saya punya uang dari mana? Dapat Rp 1 juta kalau panen saja, habis buat makan dan modal kerja," kata Enad yang biasa panen empat bulan sekali. Menurut Enad, sampai kini anaknya masih ingin sekolah, namun Enad tidak memiliki tabungan.

"Kapan itu, sekolah digratiskan? Denger-denger mau gratis," kata Enad. "Saya bersyukur sekali kalau pemerintah mau membebaskan biaya sekolah," kata Enad.

Aning (53), pria dengan delapan anak ini mengaku anak sulung dan keduanya terpaksa hanya lulus SMP karena tidak ada biaya. Karena ia tidak ingin anak-anaknya yang lain putus sekolah, selain menjadi buruh tani, Aning menjual tenaganya sebagai buruh bangunan dan satpam. Ia nyaris tidak punya waktu beristirahat. Dengan berbagai pekerjaan itu, penghasilannya sebulan rata-rata sekitar Rp 200.000.

Transportasi

Di sisi lain, beban pendidikan anak justru makin bertambah lantaran biaya transportasi menuju sekolah meningkat sejak kenaikan harga BBM.

Utoh (35), warga Desa Majalaya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, mengaku hanya sanggup menanggung biaya pendidikan Marno (14), anaknya, sampai lulus sekolah dasar (SD). “Karena lokasi sekolahnya dekat dengan rumah, saya tidak perlu mengeluarkan uang transpor anak-anak ke sekolah. Jadi, saya cuma membayar uang SPP," ujarnya.

Namun penghasilannya sebagai buruh tani yang berkisar Rp 250.000 per bulan, tidak mencukupi untuk menanggung biaya pendidikan dan transportasi anaknya dari rumah ke sekolah menengah pertama terdekat. Untuk mencapai SMP berjarak enam kilometer dari rumahnya, Marno membayar ojek Rp 2.000 sekali jalan.

Utoh berharap, nantinya dana kompensasi BBM yang disalurkan pemerintah pusat tidak terbatas pada pembebasan uang sekolah tetapi juga ada subsidi transportasi bagi murid bersangkutan. “Saya ingin anak saya bisa melanjutkan sekolah, tidak hanya membantu orangtua kerja di sawah seperti sekarang. Tapi kalau ongkos transpornya terus naik, saya tidak sanggup," ujarnya.

Mengutip data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Cianjur tahun 2003, jumlah anak usia tujuh sampai 15 tahun sebanyak 378.152 orang. Sebanyak 83,22 persen dari total jumlah anak usia sekolah itu masih duduk di bangku sekolah. Ini berarti sebanyak 63.443 anak yang menjadi sasaran wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) putus sekolah.

“Ini merupakan data yang kami himpun di lapangan," kata Kepala BKKBN Cianjur Saeful Millah. Menurut dia, kemungkinan sebagian anak usia sekolah itu memilih untuk belajar melalui program pendidikan non formal untuk memperoleh ijazah persamaan. (Y09/EVY)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/23/utama/1636602.htm