MEMASYARAKATKAN BUDAYA DISIPLIN DI DKI JAKARTA *Ditinjau dari Aspek Agama
Oleh : Nurcholish Madjid
Event Artikel : Seminar Sehari Memasyarakatkan Budaya Disiplin
Diupdated pada: Senin 9 April 2001

1. Secara mendasar, ditinjau dari sudut ajaran keagamaan, disiplin adalah sejenis perilaku taat atau patuh yang sangat terpuji. Tetapi agama juga mengajarkan bahwa ketaatan dan kepatuhan boleh dilakukan hanya terhadap hal-hal yang jelas-jelas tidak melanggar larangan Tuhan. Sebuah dalil keagamaan (Islam) mengatakan: "Tidak ada kewajiban taat kepada sesama makhluk dalam hal yang bersifat durhaka (ma'siat) kepada Tuhan."

2. Karena itu, sesungguhnya disiplin, taat dan patuh menyangkut hal yang amat penting tapi cukup pelik, yaitu keabsahan pimpinan masyarakat dan peraturan-peraturan yang dibuatnya. Anggota masyarakat cenderung untuk tidak taat kepada pimpinan atau aturan-aturan yang mereka anggap tidak sah. Oleh karena setiap kepemimpinan dalam arti luas (yakni, dalam hal pengaruhnya kepada masyarakat) ialah kepemimpinan politik, maka sesungguhnya disiplin dan taat juga tersangkut dengan masalah legitimasi politik.

3. Selanjutnya, hal itu berarti bahwa disiplin juga menyangkut masalah tingkat rasa ikut punya (sense of belonging) dan rasa ikut serta (sense of participation) masyarakat. Ketika suatu tatanan dirasakan oleh masyarakat sebagai tidak adil-yang berarti tidak absah-maka sulit sekali diharapkan adanya rasa ikut punya dan ikut serta tersebut, sehingga dengan sendirinya juga sulit terjadinya disipilin. Situasi revolusioner, dimana masalah ketaatan dan kepatuhan kepada susunan mapan terjungkir balikkan, adalah situasi akibat perasaan dan pendapat umum bahwa tatanan yang ada itu tidak adil dan tidak absah.

4. Dalam keadaan pimpinan diterima sebagai absah oleh masyarakat, maka kewajiban untuk menaatinya dan untuk mematuhi segala perintah dan larangannya menjadi kewajiban keagamaan. Kewajiban taat kepada pimpinan yang sah berada pada peringkat ketiga setelah kewajiban taat kepada Tuhan dan kepada Rasul-Nya. (Lihat Al-Qur'an, s. al-Nisa'/4:59). Sebab asumsinya ialah bahwa "pemegang wewenang" (wali al-amr) yang sah tentu menjalankan kepemimpinan dan kekuasaan untuk kebaikan semua anggota masyarakat, sesuai dengan tuntutan ajaran yang benar.

5. Oleh karena itu dasar bagi semuanya, baik bagi pemimpin maupun yang dipimpin, ialah taqwa kepada Allah atau keinsafan yang mendalam akan makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Al-Qur'an menyebutkan bahwa dasar hidup yang benar ialah "taqwa kepada Allah dan keridlaan-Nya" (Q., 9:101), yang wujudnya ialah sikap menempuh dan menjalani hidup dengan kesadaran bahwa Allah menyertainya di setiap saat dan tempat. Kesadaran itu akan membimbingnya kepada perilaku yang baik, yaitu budi luhur atau akhlaq karimah, karena menginsafi sedalam-dalamnya bahwa Allah rela hanya kepada kebaikan, dan tidak rela kepada sikap membangkang dan durhaka.

6. Dasar taqwa itu diperlukan, karena disiplin yang sejati tidak tergantung kepada adanya pengawasan lahiriah. Ketulusan dalam perilaku, termasuk disiplin, mengharuskan adanya keyakinan bahwa semua perbuatan orang bersangkutan itu ada yang mengawasi secara gaib dan mutlak, yaitu Tuhan. Karena itu Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa seseorang yang berbuat kejahatan, pada waktu sedang menjalankan kejahatannya itu tidaklah beriman, karena pada waktu itu dia menolak (kufur) kepada adanya pengawasan Tuhan.

7. Oleh karena itu, dalam rangka menanamkan budaya disiplin, memang penting sekali ditanamkan keimanan kepada Allah yang mendalam, khususnya keimanan dalam arti keinsafan akan adanya Dia Yang Maha Hadir (Omnipresent), yang selalu menyertai manusia dan tidak pernah "absen" barang sedetikpun dalam mengawasi tingkah laku manusia itu.

".... Maka kemanapun kamu menghadap, di sanalah Wajah Allah." (Al-Qur'an, s. al-Baqarah/2:115).

".... Dan Dia (Tuhan) itu beserta kamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha Tahu segala sesuatu yang kamu kerjakan." (Al-Qur'an, s. al-Hadid/57:4).

"Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui segala yang ada di seluruh langit dan segala yang ada di bumi. Tidak akan terjadi bisikan antara tiga orang kecuali Dia adalah yang keempat, dan tidak akan terjadi bisikan antara lima orang kecuali Dia adalah yang keenam, tidak juga lebih sedikit dari itu atau lebih banyak kecuali Dia mesti bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan membeberkan kepada mereka segala sesuatu yang telah mereka kerjakan, nanti di Hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Tahu atas segala sesuatu." (Al-Qur'an, s. al-Mujadalah/58:7).

".... Maka barangsiapa memperbuat seberat atom kebaikan, ia akan melihatnya; dan barangsiapa memperbuat seberat atom kejahatan, ia pun akan melihatnya." (Al-Qur'an, s. al-Zalzalah/99:7-8).

8. Semua yang di atas itu bersifat dasar, dan dimensinya lebih pribadi. Jika setiap pribadi memiliki rasa tanggung jawab yang mendalam berdasarkan keinsafan Ketuhanan itu, maka dapat diharap ia akan tampil dengan penuh ketulusan, termasuk dalam menaati dan mematuhi pimpinan dan peraturan-peraturannya, karena keyakinan bahwa semuanya itu akan membawa kebaikan umum (mashlahat) masyarakat yang luas. Perilaku seperti itu tentunya akan mendapat ridla Allah.

9. Tetapi agama juga mengajarkan bahwa suatu perilaku yang baik, setelah tumbuh sebagai iktikad pribadi berdasarkan iman dan taqwa, harus dikukuhkan melalui suatu tatanan sosial tertentu. Dalam masyarakat senantiasa diperlukan adanya mekanisme saling mengingatkan dan menguatkan tentang apa yang baik dan benar. Dengan perkataan lain, untuk tegaknya perilaku yang baik, yang akan menguntungkan pribadi bersangkutan sendiri dan masyarakat, perlu adanya "social control" dan "law enforcement." Dalam Al-Qur'an, s. al-'Ashr/103:1-3 kita diingatkan bahwa untuk kesentosaan kita, baik sebagai individu maupun komunitas, diperlukan (1) iman, yaitu komitmen pribadi kepada nilai luhur berdasarkan wawasan tentang ridla Allah, (2) berbuat baik, sebagai perwujudan sosial komitmen pribadi itu, (3) saling mengingatkan sesama anggota masyarakat tentang yang benar dan baik, dalam mekanisme pemantauan dan pengimbangan yang efektif, dan (4) saling mengingatkan tentang perlunya sikap tabah, yaitu, antara lain, tahan mengorbakan kepentingan pribadi untuk kepentingan umum, jadi tidak egois.

10. Berkaitan erat dengan segi sosial masalah disiplin ini penting sekali penampilan yang berwibawa dari para pemegang peran "law enforcement". Dan yang dimaksud dengan para pemegang peran "law enforcement" itu tidaklah terbatas hanya kepada tenaga kepolisian (sekalipun mereka ini yang secara nyata terlibat langsung dalam usaha "law enforcement") tetapi meliputi seluruh aparat yang langsung atau tidak langsung berkaitan dan berkepentingan dengan masalah disiplin, khususnya aparat pemerintahan secara keseluruhan.

11. Salah satu unsur kewibawaan adalah keteladanan. Tidak akan ada wibawa tanpa yang bersangkutan memberi teladan tentang apa yang dikehendaki dan diperintahkan. Ungkapan terkenal "Ing ngarsa sung tulada" adalah kata-kata hikmah yang sangat relevan dengan usaha penegakkan disiplin ini, sebagaimana juga relevan untuk peran kepemimpinan manapun. Sedangkan agama, dalam Kitab Suci Al-Qur'an, dengan keras memperingatkan janganlah sampai kita menganjurkan sesuatu namun diri kita sendiri tidak menjalankannya:

"Wahai sekalian orang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak menjalankannya? Sungguh besar dosanya di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak menjalankannya." (Al-Qur'an, s. al-Shaff/61:3).

12. Dalam hal ini patut sekali dipikirkan kebenaran ungkapan bahwa: "Bahasa perbuatan adalah lebih fasih daripada bahasa ucapan"Lisan-u 'l-hal-i afshah-u min lisan-i 'l-maqal-i). Sesuatu yang mungkin memerlukan seribu kata untuk menerangkannya kadang-kadang cukup dan lebih baik diterangkan dengan satu tindakan nyata saja. Karena itu ada ungkapan hendaknya kita mengajak masyarakat ke arah kebaikan, termasuk disiplin, "dengan bahasa perbuatan (al-da'wah bi lisan-i 'l-hal) , dan tidak hanya "dengan bahasa ucapan" (bi lisan-i 'l-maqal) saja.

13. Unsur lainnya guna menegakkan wibawa dan ketauladanan ialah konsistensi atau istiqamah. Sesuatu, apalagi yang berupa aturan umum, yang dijalankan tidak secara konsisten akan dengan sendirinya merusak wibawa sesuatu atau aturan itu. Akibatnya, tumbuhnya disiplin juga tidak mungkin dapat diharap. Dalam amalan keagamaan, konsistensi atau istiqamah merupakan syarat agar amalan itu dapat mencapai hasil yang dihendaki secara optimal. Misalnya, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa "Mereka yang berkata, 'Pangeran kami ialah Allah,' kemudian mereka ber-istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka...." (Al-Qur'an, Fushshilat/41:30). Jadi mereka yang konsisten dalam iman kepada Allah itu akan mendapatkan kebaikan yang optimal. Juga difirmankan, "Kalau saja mereka itu ber-istiqamah di atas jalan kebenaran, maka pastilah Kami (Tuhan) siramkan (anugerahkan) kepada mereka air (kehidupan yang bahagia) yang melimpah." (Al-Qur'an, s. al-Jinn/72:16).

14. Itu semua menunjukkan faedah yang menjadi segi kebaikan (merit) konsistensi. Maka karena diperlukan adanya konsistensi atau istiqamah ini, suatu ketentuan tidak akan mengundang ketaatan, kepatuhan dan disiplin jika dapat diubah atau berubah dengan mudah. Id‚-id‚ tentang "tertib hukum" dan "kepastian hukum" sangat erat terkait dengan masalah ini. Jadi tuntutan untuk berdisiplin tidak cukup hanya dengan menekankan kewajiban "pihak bawah" untuk selalu tunduk kepada "pihak atas", melainkan memerlukan pendekatan yang cukup menyeluruh seperti dicoba kemukakan di atas.

15. Selanjutnya, jika disebut "budaya disiplin", maka pengertiannya ialah suatu perilaku tertentu, yaitu disiplin, yang berakar dalam budaya, atau ditopang oleh budaya. Dalam kaitannya dengan agama, budaya adalah wujud nilai-nilai keagamaan yang diserap oleh peribadi-pribadi (internalisasi), dimasyarakatkan dalam sistem pergaulan hidup bersama (sosialisasi), dan dilembagakan dalam pranata-pranata tradisi (institusionalisasi). Dengan begitu, dalam kaitannya dengan agama, budaya adalah "penentu" nilai baik-buruk serta benar-salah dalam masyarakat secara umum.

16. Dalam pengertian itu, budaya adalah hasil akumulasi pengalaman dan pengamalan suatu nilai dalam masyarakat, dalam kurun waktu yang panjang, maka budaya selalu ada bersama tradisi dan terkait dengan tradisi. Karena "tradisi" adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang (dalam bahasa Arab disebut 'adat-un,- "adat" - artinya, sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang), maka budaya pun adalah hasil pengulangan yang lumintu, lestari dan konsisten. Karena itu faktor pembiasaan (habitualization) menjadi amat penting dalam penanaman budaya disiplin. Karena pentingnya pembiasaan ini, maka Nabi s.a.w., misalnya, memberi petunjuk agar kita membiasakan diri berbuat baik, meskipun sekedar menyingkirkan sepucuk duri dari jalanan, dan meskipun sekedar tersenyum kepada kawan. Jika pembiasaan berhasil, dan kebiasaan pun tumbuh, maka akan menjadi budaya, dan tidak terasa lagi sebagai beban. Dalam bahasa Inggris terkenal pepatah, "Habit is second nature" (Kebiasaan adalah watak kedua).

17. Usaha pembiasaan akan berjalan dengan baik kalau tidak ada faktor-faktor yang memutus atau mengintrupsinya. Jadi memerlukan nilai konsistensi dan istiqamah di atas tadi. Pemutusan atau interupsi kepada proses pembiasaan dapat terjadi dari berbagai penjuru. Umpamanya, jika kita ambil contoh yang paling kongkret saja, pembiasaan dan kebiasaan mematuhi ketentuan harus berhenti pada lampu merah di jalanan akan dengan sendirinya buyar, dan jiwa kebiasaan baik yang mulai tumbuh itu runtuh, kalau lampu merah itu sering mati, atau menyala secara tak terduga (unpredictable) akibat mekanismenya yang rusak, misalnya. Jadi, dalam skema besarnya, ketidakpastian lampu lalu lintas itu menyala atau tidak mengandung makna "ketidak pastian aturan atau hukum" yang lebih mendalam, dan ini jelas merusak proses penumbuhan taat, patuh dan disiplin lalu lintas.

18. Masalah lain yang bersangkutan dengan persoalan disiplin ialah masalah kelangkaan (scarcity). Sesuatu yang diperlukan orang banyak namun terjadi kelangkaan padanya (tidak mudah diperoleh) akan dengan sendirinya mendorong orang untuk mengabaikan disiplin atau patuh kepada aturan. Sama dengan hukum ekonomi tentang pengadaan dan permintaan (supply and demand), yaitu bahwa jika terjadi pengadaan yang kurang maka tentu laju permintaan akan relatif menaik dan mendorong kenaikan harga, maka demikian pula dengan hal-hal lain yang menyangkut masalah disiplin. Seseorang berdisiplin karena ia yakin bahwa ia akan memperoleh sesuatu yang dikehendakinya, tanpa berebut dan merusak aturan. Tetapi ketika ia tidak lagi yakin bahwa ia akan memperoleh yang dikehendakinya itu, maka mulailah ia "mencari jalan pintas", dan itu berarti tidak lagi mengindahkan tatanan wajar, kemudian disiplin pun dengan sendirinya rusak. Fenomena semrawutnya lalu lintas kita sehari-hari ada kaitannya dengan masalah ini.

19. Kaedah hukum agama mengatakan bahwa "Keadaan darurat membolehkan hal-hal terlarang" (Al-dlar–rat-u tubih-u 'l-mahzh–rat). Meskipun ketentuan apakah suatu keadaan itu darurat atau tidak bisa sangat subyektif (tergantung kepentingan dan pandangan pribadi bersangkutan), namun ketentuan keagamaan ini perlu diperhatikan dalam rangka memahami persoalan kelangkaan di atas itu. Lebih-lebih karena sesungguhnya ketentuan bahwa keadaan darurat membuat aturan tidak lagi berlaku-berarti tidak perlu disiplin-secara psikologis adalah umum sekali di kalangan umat manusia. Karena itu memberlakukan sesuatu sebagai "darurat", seperti menunda (sementara) suatu aturan yang sedang berlaku dengan alasan ada "kepentingan yang lebih besar", hendaknya dilakukan dengan penuh pertimbangan, termasuk, mestinya, dengan terlebih dahulu dikaji apa dampaknya dalam jangka panjang, dan dikonsultasikan dengan para pemimpin rakyat.

20. Sudah tersirat dalam pembahasan di atas, bahwa akhirnya satu lagi hal yang tidak boleh diremehkan dalam usaha membudayakan disiplin ini, yaitu rasa keadilan. Disiplin akan terwujud dengan baik jika dalam masyarakat ada keadilan yang dirasakan secara umum. Perasaan teringkari dan diperlakukan secara tidak adil akan dengan sendirinya membuka pintu bagi adanya "wawasan revolusioner", yakni, suatu wawasan yang karena terpusat kepada usaha mengubah yang tidak adil menjadi adil, yang akan berdampak kepada memudarnya disiplin, karena setiap aturan akan dipandang hanya menguntungkan mereka yang sedang beruntung. Maka dengan perkara disiplin ini tersangkut pula perwujudan cita-cita dasar kita bernegara, yaitu "dengan mewujudkan keadilan sosial" bagi seluruh rakyat. Dari sudut agama, masalah ini terkait dengan "Hukum Allah" (Sunnatullah) bahwa kehancuran suatu masyarakat biasanya dimulai oleh tidak adanya keadilan sosial dalam masyarakat itu, akibat tingkah laku orang-orang kaya yang tidak lagi peduli kepada kewajiban moral mereka untuk memperhatikan nasib orang miskin, dan sikap mereka yang tidak menjaga perasaan umum kalangan yang kurang beruntung:

"Dan jika Kami (Tuhan) berkehendak untuk menghancurkan suatu negeri, maka Kami perintahkan (untuk berbuat baik) kepada golongan yang hidup mewah (kaya) dalam masyarakat itu, namun mereka durhaka juga. Maka keputusan (vonis) pun pasti jatuh kepada negeri itu, dan Kami pun menghancurkan-luluhkannya." (Al-Qur'an, s. al-Isra'/17:16).

Wallahu a'lam.