ISLAM, MASALAH ETIKA BANGSA, DAN RASA
KEADILAN
Oleh : Nurcholish Madjid
Event Artikel : "Temu Kaji Ilmiah Budaya Islam
Maluku," Ambon, 29 Januari 1994
Diupdated
pada: Kamis 12 April 2001
Muqaddimah
Perkembangan Kepulauan Maluku mempunyai jalinan yang
sangat erat dengan perkembangan Islam di Asia Tenggara.
Sebagai "Kepulauan Rempah-rempah" (Spice
Islands) yang legendaris, Maluku menyimpan daya tarik
luar biasa bagi para pedagang pra zaman moderen. Jauh
sebelum orang-orang Eropa, para pedagang Muslim telah
mengenal dengan baik daerah Maluku. Mereka menjadi makmur
berkat perdagangan hasil bumi Maluku yang mereka bawa ke
negeri-negeri Islam, di anak-benua India dan di Timur
Tengah. Bangsa-bangsa Barat berdatangan ke kepulauan itu
adalah karena daya tarik hasil bumi itu, khususnya
rempah-rempah. Lebih dari itu, perjalanan Christopher
Columbus yang kemudian menemukan "Dunia Baru"
Amerika, itupun pada mulanya didorong oleh keinginan
mencari jalan langsung ke Kepulauan Maluku.
Columbus sendiri tidak berhasil menemukan Maluku. Tetapi
karena ia tidak mau dikatakan gagal, maka tidak saja
secara keliru ia menamakan penghuni asli benua Amerika
"Orang India", malah ia juga memberi nama
"lada" (pepper) untuk bumbu apa saja yang
terasa pedas, seperti cabe (chili), padahal bukan lada,
karena di Amerika saat itu memang tidak ada lada. Yang
berhasil mencapai Maluku ialah bangsa Portugis (1512),
kemudian bangsa-bangsa Barat lainnya, sepert Spanyol,
Belanda dan Inggris.
Sebelum orang-orang Eropa itu datang,
orang-orang Muslim telah terlebih dahulu menguasai
Maluku. Kesultanan-kesultanan Ternate dan Tidore dikenal
dalam sejarah sebagai pusat-pusat kekuasaan Islam yang
berpengaruh saat itu. Orang-orang Portugis menjalin
kerjasama dengan para sultan untuk menguasai perdagangan
rempah-rempah, kemudian disusul perebutan antara
orang-orang Eropa sendiri yang akhirnya dimenangkan oleh
Belanda. Bangsa yang kemudian menjajah seluruh Nusantara
itu datang di Maluku pada tahun 1599, dan setelah
berhasil menguasai Maluku mereka menjadi kaya karena
monopoli perdagangan rempah-rempah. Begitu berlangsung
terus di zaman penjajahan, sampai akhirnya pada ujung
abad ke 18 perdagangan rempah-rempah menjadi surut, dan
Maluku khususnya dan Indonesia Bagian Timur dalam ekonomi
menjadi daerah pinggiran yang agak terlantar.
Kini perhatian nasional mulai diarahkan ke Maluku lagi.
Atas dasar ide prinsipil tentang pemerataan, negara kita
telah meletakkan rencana pembangunan Indonesia Bagian
Timur. Berkaitan dengan pembangunan inilah kita dapat
berbicara tentang Islam dan Budaya Maluku dengan usaha
pembangunan nasional.
Masalah Akhlaq
Slogan "tinggal landas" kini
telah menjadi bagian dari perbendaharaan politik
pembangunan kita. Di balik jargon itu terkandung
keinginan, malah tekad, untuk membangun negara dan bangsa
sedemikian rupa sehingga ia memiliki dinamika pertumbuhan
dan perkembangan yang lestari, mandiri dan aman sentosa.
Diambil dari metafor pada gerak pesawat terbang,
sesungguhnya "tinggal landas" adalah saat yang
masih memerlukan "tenaga maksimal" mesin
pesawat untuk mendorong ke atas badan pesawat dan
muatannya, setelah tenaga maksimal itu digunakan untuk
sekencang-kencangnya meluncurkan pesawat di landasan pacu
(runway). Karena itu sesungguhnya "Era Tinggal
Landas" bukanlah masa kita sudah lepas dari
keharusan bekerja keras. Mungkin keharusan kerja keras
itu baru dapat dikendorkan sedikit jika kita telah
mencapai ketinggian tertentu, dan - pinjam lagi dari
metafor gerak pesawart udara - kita memasuki fase
"cruising" (terbang datar pada kecepatan dan
ketinggian maksimal).
Salah satu yang amat diperlukan dalam era tinggal landas
itu, dan juga sebenarnya dalam semua era pembangunan,
ialah akhlaq atau moral. Di sini kita dibenarkan untuk
mengharap kemungkinan peranan ajaran Islam secara lebih
besar dan kuat. Selain timbul dari kesadaran keimanan
seorang yang "kebetulan" beragama Islam,
harapan kepada peranan Islam itu juga berdasarkan
kenyataan sederhana, yaitu bahwa sebagian besar bangsa
Indonesia, sekitar 90 persen, adalah orang-orang Muslim.
Maka wajar jika Islam dipandang mempunyai pengaruh paling
besar dan kuat dalam wawasan etis dan moral bangsa. Dari
sinilah kita terdorong untuk melihat diri sendiri dengan
jujur, melalui penanyaan diri: Benarkah bangsa Indonesia,
khususnya umat Islamnya sendiri, telah dijiwai dan
dibimbing oleh akhlaq yang mulia? Sudahkah umat Islam
memenuhi penegasan Nabi s.a.w. bahwa beliau diutus
"hanyalah untuk menyempurnakan berbagai keluhuran
akhlaq"
Kita sering membanggakan diri sebagai "Bangsa
Timur" (dengan konotasi berbudaya tinggi dan sopan)
atau "bangsa yang religius" (yang tentunya juga
berarti bangsa yang berakhlaq tinggi). Tetapi dengan
jujur kita harus mengakui bahwa kebanggaan di atas itu
sering kosong belaka. Mungkin sekali kita memang bangsa
yang sopan dan ramah. Banyak orang asing yang membawa
pulang kesan baik dan positif demikian itu. Tetapi hal
itu tampaknya terbatas hanya kepada bidang-bidang
pergaulan perorangan sehari-hari. Meskipun ini juga
penting, namun bukanlah hal yang sangat sentral.
Di sisi lain, banyak dari mereka yang membawa kenangan ke
negerinya betapa bangsa kita adalah bangsa yang
"korup". Mereka memperhatikan dan mengalami,
bagaimana "pungli" terjumpai di mana-mana, dan
bagaimana pula tindakan-tindakan yang di negerinya sudah
cukup merupakan skandal, di negeri kita dianggap biasa
saja. Misalnya, memberikan katabelece kepada anak
sendiri, keluarga atau teman untuk suatu keperluan
bisnis, seperti pernah melilit dan menodai nama baik
Presiden Ronald Reagan dari Amerika Serikat. Pengertian
tentang "conflict of interest" di negeri kita
masih sedemikian lemahnya atau mungkin malah tidak ada,
sehingga dalam praktek-praktek bisinis dan kegiatan
ekonomi lainnya - atau kegiatan pembagian rejeki - banyak
terjadi hal-hal tidak wajar yang ikut menumbuhkan gejala
ketidakadilan dan ketidakmerataan sosial. Kepincangan
dalam kemampuan ekonomi yang sekarang ini sangat
menggejala di tanah air kita sebagian disebabkan oleh
kesalahan kita sendiri yang tidak teguh berpegang kepada
ukuran-ukuran moral dan akhlaq sebagaimana dikehendaki
oleh ajaran agama. Tentu saja ada sebab-sebab yang lain,
yang dapat kita bahas dalam kesempatan lain yang relevan.
Namun jelas bahwa kesalahan tidak seluruhnya dapat
ditimpakan kepada pihak-pihak tertentu yang
"kebetulan" mengetahui kelemahan moral kita dan
menggunakannya untuk kepentingan kita sendiri. Maka dalam
tinjauan hubungan sebab-akibat, mereka itu hanyalah
"akibat", sedangkan "sebab"-nya ada
pada kita. Dan karena kita diajari untuk berani
mengatakan yang benar meskipun pahit, kita harus berani
merasakan pahit-getirnya koreksi terhadap diri sendiri,
sebelum melakukan koreksi kepada orang lain. Sebab
sepahit-pahit mengatakan suatu kebenaran yang bersifat
korektif kepada orang lain, masih tetap jauh lebih pahit
menyadari dan mengatakan suatu kebenaran yang bersifat
korektif kepada diri sendiri. Itulah sebabnya Nabi
mengajarkan dalam sebuah hadits yang cukup terkenal,
"Sungguh beruntung orang yang sibuk dengan kesalahan
dirinya sendiri, bukan dengan kesalahan orang lain"
Akhlaq ini mutlak pentingnya, karena merupakan sendiri
atau landasan ketahanan suatu bangsa menghadapi
pancaroba. Tanpa akhlaq yang baik, suatu bangsa akan
binasa. Sebuah syair dalam Bahasa Arab sering dikutip
orang, menerangkan masalah ini:
Sesungguhnya bangsa-bangsa itu tegak selama akhlaqnya,
bila mereka rusak akhlaqnya, maka rusak-binasa pulalah
mereka.
Masalah Keadilan
Dari banyak ketentuan keakhlaqan yang paling menentukan
bertahan atau hancurnya suatu bangsa ialah akhlaq
keadilan. Menurut al-Qur'an (55:7-8), keadilan adalah
prinsip yang merupakan hukum seluruh jagad raya. Oleh
karenanya, melanggar keadilan adalah melanggar hukum
kosmis, dan dosa ketidakadilan akan mempunyai dampak
kehancuran tatanan masyarakat manusia. Hal ini tidak
peduli, apakah masyarakat itu (secara formal) terdiri
dari masyarakat yang beragama atau tidak, seperti bangsa
kita ini. Suatu ungkapan hikmah yang dikutip Ibn Taymiyah
dalam kitabnya al-Amr bi 'l-Ma'rf wa al-Nahy 'an
al-Munkar, (Buraidah, Saudi Arabia, 1989/1409, h. 64),
menegaskan demikian:
(Sesungguhnya Allah menegakkan kekuasaan yang adil
sekalipun kafir, dan tidak menegakkan yang zalim meskipun
Muslim)
(Dunia bertahan bersama keadilan dan kekafiran, tetapi
tidak bertahan dengan kezaliman dan Islam)
Al-Qur'an pun (47:38) menegaskan prinsip yang sama, yaitu
bahwa jika ajaran dan seruan-Nya kepada umat Islam
menegakkan keadilan, khususnya keadilan sosial berupa
usaha pemerataan dan peringanan penderitaan kaum yang tak
berpunya, maka Allah akan membinasakan umat itu untuk
diganti dengan umat yang lain, yang secara moral dan
etika tidak seperti mereka. Dan dalam al-Qur'an pula
(17:16) kita dapatkan ancaman Allah untuk membinasakan
suatu negeri jika di negeri itu tidak lagi ada rasa
keadilan, dengan indikasi leluasanya orang yang hidup
mewah dan tidak peduli dengan keadaan masyarakat
sekelilingnya yang kurang beruntung.
Wallahu a'lam
19 The most important study of Islam in Malaysia (i.e.,
Malay archipelago--NM) is Clifford Geertz' Religion of
Java (Glencoe, 1960); it deals with the twentieth
century, and with inner Java in particular, but much in
it throws light on what happened earlier and is relevant
to other parts of the archipelago. Unfortunately, its
general high excellence is marred by a major systematic
error: influenced by the polemics of a certain school of
modern Shari'ah-minded Muslims, Geertz identifies 'Islam'
only with what that school of modernists happens to
approve, and ascribes everything else to an aboriginal or
a Hindu-Buddhist background, gratuitously labeling much
of the Muslim religious life in Java 'Hindu'. He
identifies a long series of phenomena, virtually
universal to Islam and sometimes found even in the Qur'an
itself, as un-Islamic; and hence his interpretation of
the Islamic past as well as of some recent anti-Islamic
reactions is highly misleading. His error has at least
three roots. When he refers to the archipelago having
long been cut off from 'the centers of orthodoxy at Mecca
and Cairo', the irrelevant inclusion of Cairo betrays a
modern source of Geertz' bias. We must suspect also the
urge of many colonialists to minimize their subjects'
ties with a disturbingly world-wide Islam (a tendency
found also among French colonialists in the Maghrib); and
finally his anthropological techniques of investigation,
looking to a functional analysis of a culture in
momentary cross-section without serious regard to the
historical dimension. Other writers have recognized
better the Islamic character even in inner-Javanese
religion: C. A. O. van Nieuwenhuijze, Aspects of Islam in
Post-Colonial Indonesia (The Hague, 1959), but Geertz
stands out in the field. For one who knows Islam, his
comprehensive data-despite his intention-show how very
little has survived from the Hindu past even in inner
Java and raise the question why the triumph of Islam was
so complete. (Marshall G. S. Hodgson, The Venture of
Islam, 3 volumes [Chicago: The University of Chicago
Press, 1974), vol. 2, p. 551, footnote).
70 Yaitu, sebagaimana terungkap dalam sebuah pengakuan
yang cukup jujur dalam sebuah buku tentang negeri kita:
Indonesia is one of the few countries where Islam didn't
supplant the existing religion purely by military
conquest. Its appeal was first and foremost
psychological. Radically egalitarian and possessing a
scientific spirit, when Islam first arrived in these
islands it was a forceful revolutionary concept that
freed the common man from his Hindu feudal bondage. Until
Islam arrived, he lived in a land where the king was an
absolute monarch who could take away his land and even
his wife at whim. Islam, on the other hand, taught that
all men in Allah's eyes are made of the same clay, that
no man shall be set apart as superior. There were no
mysterious sacraments or initiation rites, nor was there
a priest class. With its direct and personal relationship
between man and God, Islam possessed great simplicity.
Everyone could talk to Allah.... Islam is ideally suited
to an island nation; it is a traders' religion which
stresses the virtues of prosperity and hard work. It
allows for high individual initiative and freedom of
movement in order to take advantage of trade
opportunities everywhere. The religion is tied to no
locality and God can be worshipped anywhere, even on the
deck of a ship. It was (and is) an easy religion to join.
All that was needed was a simple declaration of faith,
the shahadat..... It compelled a man to bathe and to keep
clean, encouraged him to travel out to see the world (to
Mecca), and, in short, exerted a democratizing,
modernizing, civilizing influence over the peoples of the
archipelago. (Al Hickey, Complete Guide to Indonesia
[Singapore: Simon and Schuster Asia, 1990], pp. 8-9).
21 Tetapi Ghazali secara keseluruhan tetap seorang
penganut Aristoteles dalam Logika. Dalam bukunya Qistas
ia mengetengahkan beberapa argumen al-Qur'an dalam bentuk
pemikiran Aristoteles, namun melupakan sebuah Surat dalam
al-Qur'an yang dikenal dengan Surat al-Qur'an, yang
disitu ada proposisi bahwa pembalasan akibat pendustaan
kepada para Nabi terbukti lewat metode penyebutan satu
persatu contoh-contoh sejarah. Adalah kaum Ishraqi dan
Ibn Taymiyah yang melakukan penyanggahan sistematis
Logika Yunani. Ab Bakr al-Razi barangkali merupakan
yang pertama menyanggah teori dasar Aristoteles, dan dalm
zaman kita sanggahannya itu, yang dipahami sebagai
benar-benar suatu semangat induktif, telah dirumuskan
kembali oleh John Stuart Mill. Ibn ?azm, dalam bukunya
tentang lingkup logika, menekankan persepsi inderawi
sebagai suatu sumber ilmu; dan Ibn Taymiyah, dalam
bukunya tentang sanggahan terhadap logika, menjelskan
bahwa induksi adalah satu-satunya bentuk argumen yang
dapat dihandlkan. Jadi lahirlah metode observasi dan
eksperimen. Tidak merupakan sekedar perkara teoretis.
(Muhmmad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought
in Islam (Lahore: Muhammad Ashraf, 1960), h. 129.
22 The way for a revival of trade, and subsequently of
science, was celared by the Islamic conquest. By 613
A.D., when Muhammad first began to preach his new
revelations, the once mighty Byzantine empire was an
empty husk, holding no sway over the outlying territory
of Arabia. Unlike Jesus, Muhammad stepped into a virtual
political vacuum in which he was able to put his ideas of
social justice (probably influenced by Monophysite
doctrine) into immediate practice.
Those ideas of justice, based on the grievances of the
merchants and tradesmen of the empire, restricted the
depredations of tax gatherers and usurers, glorified fair
dealing and trade, and created a sacred social obligation
to devote a part of all wealth to social welfare - to
help the impoverished believer. The morality of Islam
seemed so obviously superior to that of the still
ravenous and decayed empire that it won adherents with
brushfire speed. By the time of his death in 632,
Muhammad had unified the squabbling Arab tribes, and
within ten years, Muslim armies fanned out to crush
imperial troops, seizing Syria in 636, Iraq the following
year, and then Mesopotamia and Egypt. The Muslims were
greeted everywhere as liberators by the empire's
alienated population, who had been rebelling, led by
Monophysite and other anti-imperial groups. The new
rulers slashed taxes by one thord or one half and a slow
recovery of trade and prosperity began throughout the
Mediterrannean.
Within this came a gradual revival of support for
science. By around 800, when the center of Muslim rule
shifted to Iran, Muslim scholars, often working together
with Monophysite and other Christian colleagues, were
busy absorbing what remained of the ancient learning of
the Greeks, as well as borrowing from India. But the
Arabs did not merely pass on ancient knowledge. During
the height of Arabic civilization aroud the year 1000,
while Western Europe was still crawling out of the Dark
Ages, they formulated for the first time the modern
scientific method.
The most important person in this breakthrough was Ibn
al-Haytham, known in the West as Al-Hazen. Primarily in
the field of optics, he went beyond John Philoponous and
all reliance on the speculative method of ancient natural
philosophy. He started from systematic, repeated
experiments, which were arranged to yield quantitative
measurements, and from these he developed hypotheses
expressed in mathematical form. These were inspired
guesses as the physical relationships underlying various
sets of measurements. If a hypothesis was seen to fit the
measurements, further experiments were devised to see if
the proposed relationship could accurately predict new
measurements.
Here are the basic ideas of the scientific method.
Science begins from systematic observation and
measurement, but it does not stop there, like a mere
collector of information about nature. The creative act
is to generalize from the data, to hypothesize a possible
physical process and describe the process in mathematical
terms. Mathematics describes a relationship observed in
nature, rather than claiming to be the underlying reality
(as in Platonism or in conventional cosmology today).
Finally the hypothesis is judged not on its intrinsic
logic or by debate, but solely by its ability to
accurately predict further measurements. (Eric J. Lerner,
The Big Bang Never Happened, New York, Vintage Books,
1992, hh. 91-92).
23 As Columbus was uncertain whether he was to across new
savages or old civilizations, he loaded his ships with
cheap merchandise to relieve aborigines of their gold,
but also took on board one Louis de Torres - "who
had been a Jew and knew Hebrew and Chaldean and a little
Arabic" - in case he met a "grand khan."
(Encyclopedia Britannica, 1969, s.v. Columbus,
Christopher).
24 For centuries Genoese and Venetian merchants in the
India trade maintained a monopoly over Europe's pepper
supply, and it was partly to break that monopoly that
mariner Vasco da Gama of Portugal rounded the Cape of
Good Hope in 1498 to open a new sea route to the Orient.
Christopher Columbus had had much the mase purpose when
six years earlier he sailed westward from Spain, hoping
to find yet another route to Asia. He came upon the
Americas instead.
So anxious were Columbus and succeeding explorers to
associate these new lands with the Orient that they
blithely gave the name "pepper" to all the hot
spices they found in the Americas - such as ground
cayenne and chili - despite their dissimilarity to the
true Asian varieties. But the "peppers" of the
New World were no substitute for the real thing, and by
the 16th century Holland was fiercely contending with
Portugal for control of the Spice Islands of Indonesia.
(James Polly, edit., Stories Behind Everyday Things,
Pleasantville, N.Y., 1980, h. 248).
25 Islam-Bond--(H. J. Benda)
Islam has been the siginificant bond of unity among the
various peoples of the Indonesian archipelago. The
orthodox Islamic scribes and teachers (kyahi and `ulama),
scatered in thousands of vilages (of Java and Sumatra in
particular), have benn the traditional spiritual leaders
of the Indonesian peasants and often his only link with
the world of Islam beyond the confines of his community.
Muslim education has for decades reached huyndreds of
Indonesians to whom a more modern, Western style of
schooling was ianccessible. Harry J. Benda, Continuity
and Change in Southeast Asia, Yale University, Southeast
Asian Studies Monograph Series No. 18, New Haven, 1972,
p. 38).
26 Islam-Legitimation--(Harsja)
The core of religion is faith, belief. Religion gives the
believer meaning to life and provide the means to deal
with the problematic nature of man, such as questions
pertaining to birth, happiness, suffering, and death. It
is therefore only natural that religion is also a source
of legitimation for leadership. The faithful will accept
the dictates of religion, including the values and norms,
which give the right to certain individuals to act on
behalf of others. Religion is, in fact, one of the most
basic sources of legitimation in countris where
population are very religiously oriented, and undeniable
fact which some individuals unscrupulously and ruthlessly
exploit for their own personal gains. I make this last
remark not because other sources of legitimation are not
exploited in the same manner - far from it: it seems to
be one of he hard facts that a great number of
individuals estabish leadership position for their own
selfish reasons by utilizing whaetever source of
legitimation they access to - but because religion
encompasses the highest moral values of society so that
the contrast between the ideal good and stark reality
becomes very striking. (Harsja W. Bahtiar, "The
Function of some Institutional Arrangements in the
Formation of the Indonesian Nation," Berita
Antropologi, Jakarta: Universits Indonesia, FSUI,
terbitan khusus No. 2, 1972, pp. 56-57).
27 Education--Colonial:
Between 1860 and 1880, in the surge of liberal movement
in Holland, the Dutch in the Netherlands Indies attempted
to provide education for all people. This period saw the
first real educational system. One type of school was
offered for all ranks--rudimentary training in the
vernacular, with Dutch taught as a subject. This second
attempt was doomed also to at least partial failure. The
schools were, in the one hand, too elaborate for the
needs of the lower classes; and on the other, too simple
to satisfy the aristocratic groups. In addition, the
system was very expensive--too expensive, since the
Islands were in a period of financial depression. (Edwin
R. Embree, et. al., Island India Goes to School, Chicago:
The University of Chicago Press, 1934, p. 41).
28 Education--Ethical Policy:
When in 1901 the Netherlands government adopted the
Ethical Policy toward Indonesia, the colonial authorities
began to provide for more public services, including
schools. For children of the nonelite, the Dutch provided
textbooks, and teachers were sent to villages that were
willing to set up and equip school facilities. The desa,
or village school, offered three years of reading,
arithmatic, writing, and basic hygine, taught in local
language. Some vocational training was added in 1915, and
at that time 2-year courses in agriculture, village
teacher training, and skills like woodworking,
metalworking, and construction were provided, all taught
in local language. (John W. Henderson, et. al., Area
Handbook for Indonesia, Washington D.C.: The American
University, 1970, pp. 190-191.
29 The cloves of the Northern Moluccas and the nutmegs of
the central islands were a focus of early Asian trade
long before Europeans started their search for the
legendary "Spice Islands." In the 16th century
Ternate and Tidore, tiny islands off the west coast of
Halmahera, were the seats of rival sultanates, each
controlling part of the spice production. The Portuguese
arrived in 1512 and made an alliance with the sultan of
Ternate. There was a prolonged conflict between Portugal
and Spain over control of the islands. The Dutch came in
1599, soon gained predominance in the south (Amboina,
Banda) and gradually eliminated the rivals, including the
English.... The Dutch earned large profits, but by the
end of the 18th century the spice trade had greatly
diminished and the Moluccas became an economic backwater.
(Encyclopaedia Britannica, 1969, s.v.
"Moluccas").
10 Science, ever since the time of the Arabs, has had two
functions: (1) to enable us to know things, and (2) to
enable us to do things. The Greeks, with the exception of
Archimedes, were only interested in the first of these.
They had much curiosity about the world, but, since
civilized people lived comfortably on slave labour, they
had no interest in technique. (Bertrand Russel, The
Impact of Science on Society [London: Unwin Paperbacks,
1985], h. 29).
11 In science, the Arabs outdistanced the Greeks. Greek
civilization was, in essence, a lush garden full of
beautiful flowers that bore little fruit. It was a
civilization rich in philosophy and literature, but poor
in techniques and technology. Thus it was the historic
task of the Arabs and the Islamic Jews to break through
this Greek scientific cul-de-sac, to stumble upon new
paths of science - to invent the concepts of zero, the
minus sign, irrational numbers, to lay foundations for
the new science of chemistry - ideas which paved the path
to the modern scientific world via the minds of
post-Renaissance European intellectuals. (Max I. Dimont,
The Indestructible Jews [New York: New American Library,
1973], h. 184).
|