SUARA PEMBARUAN DAILY, 10 Desember 2004
Rp 40 Miliar Dana Kemanusiaan Poso Diduga Raib
PALU - Diperkirakan sekitar Rp 40 miliar dari sedikitnya Rp 54 miliar total dana
kemanusiaan yang telah disalurkan untuk daerah konflik Poso, Sulawesi Tengah
(Sulteng), telah habis ditilep para oknum pejabat mulai dari tingkat provinsi,
kabupaten, kecamatan, hingga ke desa di daerah itu. Sebab itu, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta ke Poso mengusut kasus korupsi tersebut.
Kekerasan yang berlarut-larut di Poso telah menjadi ajang berbagai pihak untuk
menarik keuntungan bagi kepentingan pribadi. Bahkan kekerasan sengaja diciptakan
agar proyek-proyek kemanusiaan bisa terus berlanjut. Karenanya selama korupsi
tidak diberantas habis, kekerasan tak akan pernah berakhir.
"KPK harus turun langsung mengusut korupsi yang sudah sangat menggurita di
Poso," kata Arianto Sangadji, Koordinator Koalisi Perdamaian Sulawesi Tengah
(KKPST) dalam konferensi pers memperingati hari anti-korupsi sedunia, Kamis
malam (9/12) di Gelanggang Olah Raga (GOR) Palu.
Tapi ironisnya, kekerasan yang telah berlarut-larut sampai saat ini, justru menjadi
ajang berbagai pihak untuk memperkaya diri melalui praktik korupsi dana
kemanusiaan yang dialokasikan pemerintah ke Poso.
Disebutkan, dari total dana kemanusian yang disalurkan untuk Poso sekitar Rp 54
miliar (sejak 2001), diperkirakan sekitar Rp 40 miliar telah raib dikorupsi para oknum
pejabat di daerah ini.
Angka itu, kata Arianto, dihitung dengan mengacu pada modus korupsi yang tengah
ditangani Polda Sulteng saat ini. Disebutkan, dalam kasus korupsi dana
kemanusiaan Poso yang tengah diusut Polda Sulteng, terungkap dari Rp 2,2 miliar
dana jatah hidup dan biaya hidup yang dialokasikan pemerintah tahun 2004 ini untuk
warga pengungsi Poso, hanya sekitar Rp 600 juta yang sampai ke tangan warga.
Sisanya sekitar Rp 1,7 miliar, tidak sampai ke tangan masyarakat. (128)
Last modified: 10/12/04
|