SUARA PEMBARUAN DAILY, 16 Desember 2004
Lemah Sistem Pengamanan di Palu dan Poso
PALU - Sistem pengamanan di Kota Palu dan Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng)
sangat lemah sehingga memungkinkan aksi-aksi kekerasan seperti penembakan dan
peledakan bom terjadi berulang-ulang.
Aparat keamanan harus segera memperbaiki sistem pengamanan yang lemah ini
guna mencegah terulangnya lagi kasus-kasus kekerasan yang telah menimbulkan
banyak korban jiwa tersebut.
Demikian hasil evaluasi Tim Pemantau Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPR atas
berbagai kasus bom dan penembakan di Poso dan Palu yang diungkapkan oleh
Ketua Tim Pemantaun Fraksi PDI-P atas kasus-kasus kekerasan di Poso dan Palu,
Yakobus Mayongpadang kepada wartawan di Palu, Rabu (15/12) .
Tim yang terdiri dari 3 orang, Yacobus Mayongpadang, Oli Dondo Kambey dan
Nadrah Isahari, selama dua hari (14-15/12), berkunjungan ke daerah ini untuk
menyaksikan secara dekat aksi-aksi teror dan kekerasan yang tak habis-habisnya
menimpa warga setempat.
Menurut Yakobus Mayongpadang, mengatakan, lemahnya sistem pengamanan yang
dilakukan aparat kepolisian di sini menyebabkan kasus teror bom dan penembakan
bisa berulang-ulang terjadi menimpa warga.
Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat daerah Palu ataupun Poso sudah
direkam sebagai daerah sangat rawan konflik sehingga intensitas pengamaman
mestinya terus ditingkatkan apalagi menghadapi hari-hari besar seperti Natal dan
Tahun Baru.
"Kami juga melihat koordinasi pengamanan antara petugas satpam formal maupun
non formal masih kurang dilakukan, padahal ini sangat penting untuk meningkatkan
kewaspadaan yang menunjang sistem pengamanan oleh aparat kepolisian," ujar
Anggota Komisi IX DPR ini.
Persoalan lain lanjutnya, saat ini di Poso dan Palu telah menumpuk masalah yang
sebagian besar belum dapat dituntaskan oleh aparat keamanan dan pemerintah
setempat. Seperti lambannya penanganan korupsi, disunatnya dana jatah hidup/biaya
hidup pengungsi, perebutan kekuasaan antar kelompok-kelompok tertentu di Poso
dan berbagai masalah lain yang sampai kini belum bisa diselesaikan dengan tuntas.
Terhadap semua temuan itu, kata Yacobus, akan menjadi bahan rekomendasi Fraksi
PDIP khususnya untuk pembentukan Pansus Poso yang dalam waktu dekat akan
direalisasikan DPR.
Pengecut
Secara terpisah, Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Pdt.
Renaldy Damanik meminta para pelaku teror bom dan penembakan di gereja-gereja di
Poso dan Palu agar berlaku sportif dan tidak pengecut.
"Jika ada masalah yang dirasakan tidak baik, hendaknya diselesaikan secara
bertanggungjawab sesuai hukum yang berlaku. Jangan main bom, tembak dan lari. Itu
pengecut namanya," tegas Deklarator Malino untuk Perdamaian Poso ini.
Ia juga melihat teror bom dan penembakan yang menimpa GKST Immanuel dan
Anugerah Masomba Palu (Minggu malam 12/12), merupakan pelecehan terhadap
upaya penegak hukum yang sedang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono-Yusuf Kalla.
Bahwa sasarannya selalu GKST dimana mayoritas warga Poso yang menjadi
anggotanya, menurut Damanik, karena secara kwantitas memang warga GKST
adalah yang terbesar di daerah ini sehingga ada skenario untuk memprovokasi agar
warga Kristen tersebut terpancing melakukan keributan.
Soal pencopotan jabatan Kapolresta Palu AKBP Noman Siswandi dan Kapolresta
Palu Timur AKP Sumantri Sudirman yang dinilai lalai dalam menangani keamanan
Palu sehingga terjadi peledakan bom di kedua gereja, Pdt. Renaldy Damanik
mengatakan, berdasarkan pasal dalam KUHP, jika seseorang karena kelalaiannya
menyebabkan orang lain menjadi korban, maka seseorang tersebut harus diproses
secara hukum.
Sementara itu, tim Reskrim Mabes Polri , Rabu telah selesai melakukan olah tempat
kejadian perkara (TKP) di GKST Immanuel dan Anugerah Masomba Palu.
Hasil sementara olah TKP tersebut, diduga pelaku peledakan bom dan penembakan
merupakan orang yang berbeda, hal itu dilihat dari selisih waktu kejadian hanya
sekitar 5 menit.
Sejauh ini belum ada pelaku yang ditangkap, kecuali puluhan saksi yang sudah
diperiksa.
Unjuk Rasa
Sementara itu, ratusan generasi muda Kristen yang terdiri dari Mahasiswa Kristen
dan Pemuda Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) melakukan unjuk rasa meminta
pemerintah mengusut tuntas kasus penembakan dan pemboman di GKST Palu
belum lama ini. Ini bukan persoalan agama, tetapi merupakan tindakan teroris yang
secara sengaja mengunakan wadah Agama sebagai alat untuk memecah belah.
Massa meminta mereka yang terbukti terlibat harus diproses hukum."Pemerintah
jangan mendiamkan masalah ini, karena ini sudah berkali-kali terjadi namun belum
juga teratasi oleh aparat keamanan baik Polri dan TNI," kata Juddy Robot SH saat
membacakan penyataan sikap di Kantor Gubernur, Markas Danrem 131 Santiago dan
Kantor Polda Sulut Rabu (15/12). (136/128)
Last modified: 16/12/04
|
