TEMPO, 21 April 2004
Nasional
Masyarakat Indonesia Timur Minta Tanggung-jawab SBY dan
Wiranto
TEMPO Interaktif, Jakarta: Jaringan dan Solidaritas Masyarakat Indonesia Timur
meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wiranto menjelaskan kepada
masyarakat siapa yang bertanggungjawab terhadap konflik yang selama ini terjadi di
Indonesia wilayah Timur. "SBY dan Wiranto perlu menjelaskan, agar keduanya bisa
mendapat dukungan sebagai presiden dari masyarakat Indonesia Timur," kata Yoppie
Lasut dari Front Demokrasi Nasional yang juga pernah menjadi anggota legislatif dari
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu
(21/4).
Selain menuntut penjelasan dari kedua calon terkuat presiden 2004 itu, Jaringan
Solidaritas Masyarakat Indonesia Timur juga minta pemerintah untuk tidak terus
menjadikan Indonesia Timur sebagai isu. Bahkan mereka juga minta, agar Indonesia
Timur diberikan kekuasaan independen untuk mengatur wilayahnya tanpa terkooptasi
partai politik manapun.
Masyarakat Indonesia Timur merasa, selama ini tertinggal jauh dari Indonesia Barat,
sehingga sebagian besar masyarakatnya masih hidup dalam kemiskinan. Untuk itu,
pemerintahan (kabinet) yang terbentuk nantinya harus menampung perwakilan dari
Indonesia Timur sebesar 30 persen. "Jangan hanya menunjuk Menteri untuk kawasan
timur, tapi sudah harus membentuk Menteri Koordinator Bidang Indonesia Timur.
Harus ada kontrak sosial dengan rakyat Indonesia Timur," kata Yoppie.
Sementara itu, perwakilan dari Papua, Roy Simbiak yang juga aktif di Pusat Bantuan
Hukum Indonesia Papua menyatakan perlunya pemerintah pusat untuk bertindak
tegas terhadap korupsi di Papua. Dirinya juga meminta pemerintah untuk
mempercepat kebijakan otonomi khusus Papua. "Jika pemerintah tidak serius,
Indonesia Timur lebih baik dijadikan negara federasi," katanya.
Dalam kesempatan itu, seluruh perwakilan Indonesia Timur yang hadir juga
mengancam akan keluar dari Indonesia jika syariah islam diterapkan. Dalam rapat
terbatas masalah Indonesia Timur itu, hadir Walikota Bitung Nilton Kansil, pengusaha
Anton Supit, Sekjen Partai Demokrat Mangindaan, Sekjen Partai Damai Sejahtera
Deni Teun, tokoh masyarakat Maluku Reni Lainena, Ketua DPP Gamki Audy
Winsang, perwakilan Partai Golkar Hengky Baramuli dan pengamat politik Laode Ida
serta tokoh dari Maluku, Sulawesi Utara dan Papua.
Untuk menentukan sikapnya terhadap pemerintahan mendatang, rencananya akan
diadakan Konferensi Nasional Indonesia Timur di Bitung, akhir bulan ini. Dalam
konferensi itu, seluruh stakeholder dari seluruh wilayah Indonesia Timur akan
diundang untuk membicarakan, "bagaimana pembangunan di wilayah Indonesia Timur
tidak dianaktirikan".
Copyright @ tempointeraktif
|
