KOMPAS, Selasa, 2 Juli 2002
Warga Poso Tuntut Ketegasan Petugas Keamanan
Poso, Kompas - Sebagian besar pengungsi akibat kerusuhan di Poso, Sulawesi
Tengah, menyatakan keinginannya untuk kembali ke tempat asal masing-masing.
Akan tetapi, mereka masih merasa waswas akan adanya berbagai letupan. Karena
itu, mereka menuntut ketegasan aparat keamanan untuk menindak orang-orang yang
membuat kekacauan.
Hal itu terungkap dalam dialog antara warga dengan Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HM Jusul Kalla di Tentena, Kecamatan
Pamona Utara, Kabupaten Poso, Senin (1/7). "Kami sudah ingin sekali kembali ke
tempat kami. Tapi, situasi membuat kami merasa waswas," kata seorang warga.
Pendeta Kamboji dan Pendeta Damanik menekankan hal serupa. Kamboji yang juga
Ketua Forum Komunikasi Sintuwu Maroso mengatakan, ketegasan aparat keamanan
sangat dibutuhkan untuk menangkap dan menindak orang-orang yang ingin merusak
kedamaian yang mulai tercipta di Poso.
"Kalau dikatakan polisi dan TNI sedang berusaha mencari orang-orang yang
melakukan kejahatan dan melanggar Deklarasi Malino, kami menunggu hasilnya.
Kami juga menuntut agar orang-orang yang memunculkan isu-isu tidak
berdasar-sehingga dapat memancing kerusuhan-diproses secara hukum," kata
Kamboji.
Damanik mengingatkan, masih adanya media massa yang menurunkan berita-berita
yang tidak bernuansa rekonsiliasi. "Kami meminta rekan-rekan wartawan agar
memperhatikan hal ini, demi mendukung upaya rekonsiliasi," kata Damanik.
Ny Sarce (32) yang kini masih tinggal di tempat penampungan pengungsi di lokasi
Arena Festival Danau Poso mengaku masih sering menerima intimidasi jika datang
ke kebunnya. Kebun kakao miliknya di Galuga, Kecamatan Tojo, terpaksa dibiarkan
telantar, padahal sedang berbuah lebat.
Jardo (39) yang punya kebun kakao di Kecamatan Poso Pesisir juga mengaku
mendapat perlakuan serupa. "Kami tidak berani ke kebun sendirian. Perginya harus
rombongan," ungkap Jardo, transmigran yang telah tinggal puluhan tahun di Poso.
Menanggapi hal itu, Jusuf Kalla-didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin
Ponulele dan Bupati Poso Muin Pusadan-mengatakan bahwa aparat keamanan telah
berupaya mencari mereka yang diduga memancing kerusuhan. Namun demikian,
menurut Kalla, upaya rekonsiliasi memang membutuhkan waktu, tidak sekali jadi
seperti membalik telapak tangan.
Di sisi lain, warga mengungkapkan, keinginannya untuk kembali ke tempat semula
terhambat oleh belum adanya rumah tinggal sementara (RTS) seperti yang pernah
dijanjikan pemerntah. Pemerintah menargetkan akan membangun 5.000 unit RTS
bagi pengungsi di Poso. Sementara, yang terealisasi masih minim.
Sejumlah warga yang ditemui Kompas di Desa Pinedapa, Kecamatan Poso Pesisir,
belum menerima bantuan sama sekali untuk membangun RTS. Beberapa warga
mengaku telah menerima bahan rumah, tetapi belum cukup untuk membangun RTS
standar berukuran 5x5 meter. Seharusnya mereka masing-masing memperoleh
bantuan berupa 40 lembar seng, 25 lembar kayu tripleks, dan 15 zak semen.
Menurut Kalla, material bangunan untuk penungsi itu sudah tersedia. Namun,
pemerintah masih menghadapi kendala teknis dan keamanan untuk pembagiannya
kepada warga. "Kendala itu segera kami atasi," ujar Kalla. (lam)
Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media
|
