MANADO POST, Kamis, 13 Juni 2002
Kapolri Sulit Keluarkan Laskar Jihad dari Ambon
TNI Gagal Bongkar Gudang Senjata RMS
JAKARTA-Desakan agar segera mengeluarkan laskar Jihad di Maluku, ternyata
sampai kini belum bisa dilakukan aparat keamanan. Bahkan Kapolri Jenderal Pol Da'I
Bachtiar mengakui sulit mengeluarkan laskar Jihad dari Ambon.
Menurut Bachtiar kesulitan ini karena terbentur aturan. Karena menurut dia, setiap
warga negara Indonesia berhak tinggal dan menetap di seluruh wilayah republik ini.
Karena itu, kata Bachtiar upaya yang mesti dilakukan saat ini adalah melakukan
penyerahan senjata. "Jadi akan diprioritaskan dulu penyerahan senjata,'' kata Kapolri
usai mendampingi Wakil Presiden Hamzah Haz berkunjung ke Ambon dua hari lalu.
Memang pada saat kunjungan wapres itu, sejumlah posko Laskar Jihad di Ambon,
akhirnya mau menyerahkan senjata dan amunisinya kepada aparat keamanan di
Maluku. Jumlah senjata yang diserahkan pun lumayan banyak. Tercatat ada 25
senjata organik, 195 senjata rakitan, 23 magazin organik. Selain itu, diserahkan pula
2.571 amunisi, 2.716 peledak dan 318 senjata tradisional.
Penyerahan senjata dan amunisi ini anggota laskar Jihad kepada kepada Pangdam
Pattimura Mayjen Djoko Santoso dan Kapolda Maluku Brigjen (Pol) Soenarko, yang
disaksikan langsung wapres Hamzah Haz.
Ketika ditanya kenapa yang menyerahkan senjata dan amunisi itu hanya dari
kelompok Muslim, wapres menjelaskan seperti dikutip suarapembaruan.com,
informasi dari Gubernur Maluku ternyata sebelum ini kelompok Kristen sudah
menyerahkan senjata mereka.
Wapres mengatakan penyerahan senjata kelompok Muslim dan Kristen telah
memperlihatkan itikad untuk mengakhiri pertikaian yang telah berlangsung tiga tahun
ini. Pemerintah, jelas wapres seperti yang dikutip tempo-interaktif, tidak boleh
menyia-nyiakan momentum itu untuk terus mendorong pulihnya keadaan di Maluku.
Apalagi di sana telah ada Penguasa Darurat Sipil dan Komando Operasi Pemulihan
Keamanan.
Wapres juga minta kekerasan di Maluku segera diakhiri karena hal itu akan membuat
rakyat Maluku semakin menderita. ''Jika pertikaian di antara dua kelompok ini masih
terjadi maka rakyat akan semakin tercabik-cabik,'' ujarnya.
Dikatakan, sekarang kelompok RMS dalam kaitannya dengan FKM pemerintah telah
mengambil sikap tegas. Artinya, masalah seperti itu harus segera kita hentikan dan
yang salah harus dibawa ke pengadilan. Begitu juga dengan kelompok luar atau siapa
saja yang meresahkan rakyat yang menghilangkan rasa persaudaraan dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah sudah siap mengambil segala
tindakan terhadap mereka. ''Saya merasa bahagia kepada mereka yang memiliki
senjata kini sudah mulai menyerahkan senjatanya. Saya akan berharap dengan itu
tidak ada lagi pertikaian-pertikaian selanjutnya,'' ujarnya.
Soal desakan mengeluarkan laskar Jihad dari Ambon, wapres berpendapat, anggota
laskar ini akan keluar sendiri dari kawasan tersebut bila keamanan sudah kondusif.
Pasalnya, kedatangan mereka ke sana lantaran merebaknya konflik. Belakangan,
menurutnya, laskar Jihad telah memasuki bidang-bidang sosial dan pendidikan
sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat di Ambon.
GUDANG SENJATA
Sementara itu, sinyalemen mantan Pangdam XVI Pattimura Brigjen TNI Mustopo
terkait dengan adanya empat titik lokasi gudang senjata milik Republik Maluku
Selatan (RMS) yang belum sempat ditemukan, ternyata setelah ditelusuri aparat TNI
hasilnya nihil. ''Saya sendiri belum tahu secara pasti tentang keberadaan keempat
titik lokasi penimbunan senjata milik RMS itu. Tapi, setelah kami telusuri ternyata
hasilnya memang nihil,'' ungkap Pangdam XVI Pattimura yang baru dilantik Mayjen
TNI Djoko Santoso menjawab wartawan ketika menggelar jumpa pers, di ruang
kerjanya, Rabu (12/6), siang, kemarin.
Kendati demikian, Pangdam mengakui bahwa ancaman gerakan separatis RMS
terkait dengan konflik di Maluku ini sangatlah berbahaya. Menurutnya, konflik di
Maluku ini terbagi dalam dua arah. Pertama, konflik horisontal dan kedua konflik
vertikal.
Dia mengatakan, konflik vertikal yang terjadi di Maluku ini setelah adanya keterlibatan
gerakan separatis RMS yang terjadi sejak pecahnya konflik di daerah ini. ''Dengan
keterlibatan gerakan separatis RMS itu sehingga konflik ini disebut konflik vertikal,''
ujarnya.
Pangdam mengatakan, menyangkut dengan keterlibatan RMS, tugas aparat TNI
sudah jelas, yaitu melindungi dan mempertahankan negara ini dari upaya separatis
untuk memisahkan diri keluar dari NKRI. ''Jadi aparat TNI-Polri akan menghadapi
separatis dalam bentuk apapun akan tetap dihadapi,'' tegas jenderal bintang dua ini.
Dikatakan, pihaknya akan melihat eskalasi dari ancaman yang dilakukan RMS.
''Kalau dari sisi hukum kita akan lawan pakai hukum, kalau dari sisi politik kita akan
lawan pakai politik. Namun jika perlawanan bersenjata yang dilakukan maka kita juga
akan hadapi dengan senjata pula,'' tegasnya.
Menurutnya, bentuk perjuangan yang dilakukan separatis di Maluku ini terdiri dari
berbagai front yang dibangun, dari dalam sampai ke luar negeri. Tapi, untuk di
Maluku, kata Djoko Santoso, bentuk perjuangannya dinilai masih sebatas
pelanggaran hukum.
Pangdam menegaskan, kepada aparat TNI-Polri untuk tidak segan-segan mengambil
tindakan tegas terhadap ancaman separatis di Maluku maupun mereka yang hendak
melakukan penyerangan. ''TNI-Polri tidak perlu takut terhadap HAM, dalam mengambil
tindakan terhadap ancaman separatis maupun mereka yang hendak menyerang
warga yang tidak bersalah,'' tegasnya.
Dia mengatakan, HAM wajib untuk dihormati, tapi HAM sendiri tidak melindungi
separatis. Aturan yang tertuang dalam HAM itu sendiri sudah jelas. ''Jadi saya sudah
sarankan kepada prajurit TNI-Polri untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan.
Maling saja bisa ditembak, apalagi separatis. Ini dilakukan untuk mencegah
terjadinya pelanggaran HAM yang lebih meluas,'' tegasnya.
Pangdam menghimbau kepada masyarakat di Maluku ini untuk selalu mewaspadai
adanya gerakan separatis RMS di Maluku. Di samping separatis, Pangdam juga
meminta agar warga Maluku jangan selalu terpancing dengan isu-isu menyesatkan
yang akan menimbulkan gejolak baru di masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk selalu mematuhi upaya-upaya yang akan
dilakukan aparat keamanan, terkait dengan pemulihan situasi keamanan di Maluku
ini.
Pangdam menambahkan, aparat keamanan akan selalu melakukan swiping dalam
rangka untuk memulihkan keamanan di Maluku ini. ''Jadi terkait dengan swiping ini
pihak kami akan terus melakukannya, dan itu sudah diantisipasi dari jauh-jauh hari
sebelumnya,'' katanya.
Dalam swiping yang dilakukan aparat keamanan selama ini, kata Pangdam Djoko,
pihaknya telah berhasil mengumpulkan sebanyak 356 senjata organik. Sedangkan
untuk senjata rakitan, bahan peledak dan senjata tradisional berupa parang, tombak
dan panah sudah mencapai ribuan yang diperoleh dari tangan kedua kelompok
masyarakat yang saling bertikai ini.(spc/tmp/jpnn)
© Copyright 1996, MANADO POST Online
|
