detikcom, Rabu, 14/07/2004 01:40 WIB
DPRD Ambon Usut Pembangunan Rumah Miskin
Kontributor: M. Hanafi Holle
detikcom - Ambon, DPRD Ambon menemukan indikasi penyimpangan pembangunan
rumah miskin non pengungsi pada 12 lokasi di Ambon. Untuk itu, dibentuk tim
khusus untuk menginvestigasi indikasi penyimpangan tersebut.
Hal ini diungkapkan, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Sepnat Talapessy kepada
detikcom di Gedung Rakyat Jalan Belakang Soya, Ambon, Selasa (13/07/2004).
"Kita mencium adanya ketidakberesan pada pembangunan rumah miskin di Ambon,
makanya kami membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyimpangan tersebut
lebih detail lagi," ujarnya.
Apalagi, tambah Talapessy, proses pembangunan rumah miskin berjumlah 145 unit
dengan nilai Rp 4,5 miliar ini, mengalami keterlambatan pembangunannya akibat
konflik 25 April lalu. Namun bukan cuma kendala konflik saja. Ada faktor-faktor lain
yang menghambat proses pembangunannya.
"Padahal proyek ini sudah harus rampung sebelum periodisasi keanggotaan dewan
atau bulan Juli ini," ungkap Sepnat.
Bahkan, lanjut Talapessy, saat rapat dengar pendapat dengan pihak Pemkot Ambon,
terdapat ketidakjelasan dalam proses pembangunan di lapangan. Hampir tidak ada
kegiatan yang mengarah pada tujuan pembangunan rumah miskin itu.
Dilain pihak, Ketua RT. 001/01 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
Hj. Abdul Waris. Saat ditemui detikcom di kediamannya, mengungkapkan, dari empat
unit rumah miskin yang diusulkan untuk dibangun di lingkungannya, sampai saat ini
belum ada realisasinya. Bahkan belum ada tanda-tanda pembangunan sama sekali.
"Pernah ada pertemuan di DPRD kota untuk membahas perencanaan pembangunan
rumah dan saya sempat menyampaikan keluhan saya namun tidak pernah ada
perhatian untuk itu," ungkapnya.
Selain itu, ada keluhan dari masyarakat miskin yang merasa khawatir dengan bahan
material yang akan diberikan guna membangun rumah miskin. Pasalnya, berdasarkan
pengamatan yang dilakukan di lokasi lain, material yang disediakan pihak kontraktor
tidak memadai dan layak. Misalnya kayu yang dipakai. Seharusnya untuk
membangun rumah itu adalah kayu nomor satu. Namun ternyata kayu yang diberikan
oleh kontraktor bukanlah kayu nomor satu.
Jumlah material untuk satu unit rumah juga bervariasi. Rata-rata bahan material yang
diterima adalah semen 33 sak, zenk gelombang 33 lembar, zenk licin tiga lembar,
tripleks enam lembar, pasir satu bak truk, satu buah closet, ditambah bahan-bahan
lainnya. Sedangkan besar biaya yang diberikan untuk pembangunan rumah miskin
berjumlah Rp.9 juta.
Melihat kondisi lapangan yang berbeda dengan harapan, Abdul meminta agar Pemkot
dalam melaksanakan pembangunan rumah miskin buat warganya, cukup memberikan
biaya pembangunan tanpa memberi material yang akan digunakan nanti. Dengan
jaminan masyarakat akan melakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian
menyangkut hal tersebut.
"Ini untuk menghindari jangan sampai ada yang memanfaatkan proyek ini untuk lahan
mencari keutungan," ujar dia.
Hal lain disampaikan Wa Sabiha 54, warga kelurahan Waihaong kecamatan
Nusaniwe Kota Ambon yang turut menerima bantuan rumah miskin menyatakan,
bahan-bahan material yang diberikan telah terpakai untuk membangun rumah
barunya. Kecuali untuk bahan kaca buat jendela rumah. Selain itu, biaya
pembangunan rumah yang seharusnya Rp.1.266.000,- namun yang diperolehnya dari
kontraktor hanya Rp.530.000,-.
Sayangnya, saat dikonfirmasi baik pihak Kontraktor maupun Pemkot Ambon yang
menangani dan mengetahui secara jelas proses pembangunan rumah miskin tersebut
tidak berada di tempat.(dni)
© 2004 detikcom, All Rights Reserved.
|
