Media Indonesia, Rabu, 28 Juli 2004 18:00 WIB
HANKAM
Maluku Dinilai Masih Simpan Potensi Konflik
AMBON--MIOL: Anggota Komisi I DPR-RI, Permadi, SH, menilai Provinsi Maluku
masih menyimpan sejumlah potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat menjadi
kerusuhan.
"Maluku masih menyimpan sejumlah bibit konflik karena situasi dan kondisi belum
sepenuhnya reda, kendati interaksi sosial masyarakat semakin meningkat," ujarnya
di Ambon, Rabu.
Permasi bersama sejumlah anggota Komisi I DPR-RI lainnya dipimpin Ketua Tim,
Franklyn Kayhattu berada di Ambon sejak Senin petang (18/7) dalam rangkaian
kunjungan kerja selama tiga hari untuk mengetahui situasi dan kondisi keamanan di
Maluku pasca tragedi kemanusiaan 19 Januari 1999 lalu maupun konflik kedua yang
dipicu perayaan HUT organisasi terlarang Republik Maluku Selatan (RMS), 25 April
lalu.
Permadi yang juga salah seorang Fungsionaris DPP PDI Perjuangan itu pun
memaparkan sejumlah indikator yang bisa dijadikan acuan potensi konflik di Maluku,
di antaranya kemandekan dan keterpurukan ekonomi, tingginya angka pengangguran,
serta banyaknya premanisme.
Selain itu, penanganan masalah pengungsi belum tuntas dengan sedikitnya 36 ribu
Kepala Keluara (KK) yang belum dikembalikan ke tempat asalnya. Adanya
oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang bertindak sebagai "provokator" juga
merupakan indikator potensi konflik.
"Persoalan inilah yang bisa membuat kerusuhan meledak kembali. Masyarakat masih
rentan terhadap berbagai isu yang belum tentu benar adanya," ujarnya.
Permadi yang juga seorang ahli paranormal itu pun mengemukakan, tidak tertutup
kemungkinan oknum-oknum TNI dan Polri juga menjadi sumber konflik. Mereka ikut
"bermain" memanas-manasi warga, terutama yang memiliki hubungan emosional atau
kekeluargaan dengan para korban meninggal maupun luka-luka.
"Mereka bisa saja memanas-manasi keluarga korban untuk melakukan balas dendam
atau bahkan mereka sendiri yang mencoba melakukan balas dendam karena
keluarganya tewas dibantai saat konflik," tandasnya.
Selain itu, sedikitnya 600-an senjata milik Polda Maluku yang dicuri dari Gudang
Markas Brimob di Tantui, Kecamatan Sirimau, saat konflik 2000 lalu, juga belum
ditemukan atau dikembalikan masyarakat, sehingga dikhawatirkan dapat digunakan
untuk mengacaukan situasi dan kondisi keamanan yang berangsur-angsur semakin
kondusif.
Permadi mengharapkan jajaran Pemda Maluku, Kodam XVI/Pattimura serta Polda
Maluku untuk membangun koordinasi timbal balik yang solid dan kuat guna
mengatasi berbagai persoalan di atas.
"Gubernur, Pangdam serta kapolda harus menjalin kerjasama serta koordinasi secara
tulus dan jujur guna mengatasi berbagai persoalan di atas," ujarnya.
Ketahanan masyarakat yang mulai terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga
mereka tidak mudah terprovokasi isu-isu menyesatkan yang dapat menyebabkan
konflik baru merebak kembali.
Pihak komisi I DPR-RI, katanya, akan menyampaikan berbagai temuan serta
masukkan yang diperolehnya di Maluku kepada pihak-pihak berkompeten, terutama
menteri-menteri terkait sehingga penanganan konflik multi dimensi itu dapat
dituntaskan.
"Berbagai masukan dan temuan yang diperoleh ini akan kami disampaikan dalam
rapat koordinasi dengan Menteri terkait maupun Pemerintah Pusat, sehingga menjadi
perhatian untuk ditangani segera," demikian Permadi, SH. (Ant/O-2)
Copyright © 2003 Media Indonesia. All rights reserved.
|
