Pertentangan Hendropriyono dan Susilo Bambang
Yudhoyono Makin Nampak
Hilversum, Jumat 14 Desember 2001 06:45 WIB
Keadaan di Poso sementara ini cukup aman setelah Brimob
bertindak keras tanpa pandang bulu terhadap keduabelah
pihak yang bertikai. Yang justru menjadi berita adalah
pertentangan di kalangan pejabat di Jakarta soal Poso dan
Al Qaidah. Lebih lanjut laporan koresponden Syahrir dari
Jakarta:
Perbedaan pandangan dan cara penanganan yang berbeda
di antara petinggi negara dalam kabinet Megawati dari hari
ke hari mulai nampak. Kalau kemarin dulu Kepala BIN,
Hendroprijono mengatakan Al Qaidah yang dipimpin
Usamah bin Ladin terlibat dalam konflik antar agama di
Poso maka kemarin Menko Polkam justru secara tidak
langsung membantah hal itu. Tetapi dikatakannya bahwa
pemerintah akan menindaklanjuti temuan Badan Intelijen
Nasional bahwa di Poso terdapat tempat latihan Al Qaidah.
Selanjutnya nampaknya pihak militer yang baru dikirim ke
Poso akan mengecek kebenaran informasi BIN tersebut.
Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan itu
selanjutnya menjelaskan, informasi yang diperoleh Badan
Intelijen Negara (BIN) tentang dugaan adanya jaringan
Al-Qaeda di Poso, Sulawesi Tengah diperoleh dalam bagian
kerja sama intelijen internasional, yang kebenarannya
masih harus dipastikan. Yudhoyono berbicara dalam
konferensi pers setelah sidang kabinet yang dipimpin
Presiden di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta
berakhir , Kamis kemarin.
Menariknya Susilo Bambang Yudhoyono mengisyaratkan
bahwa konflik antara dua pihak di Poso sama sekali tidak
terkait dengan jaringan Al Qaeda tersebut. Tetapi,
Yudhoyono mengakui ditemukannya fasilitas kecil yang
diduga sebagai kamp latihan di Poso. Namun, saat fasilitas
tersebut ditemukan sama sekali tidak didapati adanya
aktivitas, katanya. Sehingga terhadap penemuan tersebut
harus dilakukan penyelidikan lanjutan.
Kalangan Islam umumnya menyambut baik keterangan
Menko Susilo yang sering disingkat SBY ini juga didukung
Menko Kesra Jusuf Kalla. Tetapi kalangan gereja
meragukan keterangan Menko Polkam karena di waktu
lampau dalam masalah Maluku misalnya SBY dinilai
bersikap ambivalen dan sering dianggap berpihak ke Laskar
Jihad. Bagaimana mungkin ia tidak mengetahui bahwa
ratusan anggota Laskar Jihad sudah berangkat dari Jawa
dan Maluku ke Poso?
Petugas-petugas kemanusiaan dari Inggris yang baru
kembali dari Poso melaporkan bagaimana tentara sebelum
tanggal 1 Desember membiarkan Posko-posko Laskar Jihad
memasang foto-foto Usamah bin Ladin dan melakukan
sweeping KTP di jalan-jalan. Tetapi kemarin SBY
mengatakan, "Temuan ini harus diikuti terus, apakah benar
demikian yang dimaksud Pak Hendro" kata Yudhoyono.
Sebelumnya, Hendropriyono yang ditemui pada kesempatan
usai sidang kabinet menjelaskan, pihaknya telah
menemukan kamp latihan di Poso yang dipakai oleh
jaringan Al Qaeda. "Ada tempat latihan yang digunakan
oleh orang-orang Al Qaidah terutama dari Spanyol itu," ujar
Hendro. Seperti diberitakan pers, pernyataan Hendropriyono
mendapat kecaman keras kalangan Islam. Seorang mantan
KaBakin mengatakan, Poso bukanlah levelnya kelompok
Usamah bin Ladin itu.
MUI Pusat pun menyesalkan pernyataan Hendropriyono
yang bertentangan dengan keterangannya sebelumnya
bahwa tak ada indikasi Al Qaidah berada di Indonesia. Hal
ini juga berlawanan dengan keterangan pemerintah
Amerika bahwa Indonesia tak masuk 45 negara yang
memiliki jaringan Al Qaidah. Hal ini dinyatakan Din
Syamsuddin dari MUI. Menko Kesra Jusuf Kalla pun
menegaskan kelompok yang sedang bertikai di Poso, yang
kini tengah ditanganinya tidak ada kaitannya dengan
jaringan Al Qaidah. Secara tak langsung, ia menyangkal
pernyataan KaBIN. Mabes Polri pun menyatakan sedang
melakukan penyelidikan terhadap para pendatang asing
yang diduga terlibat dalam kerusuhan di Poso. Polisi sudah
menerima informasi intelijen tentang keterlibatan Al Qaida.
"Tetapi polisi harus bisa mebuktikannya di lapangan," kata
Kapolri Da'i Bachtiar.
Suatu sumber khusus mengatakan memang selama ini ada
operasi intelijen di sana. Entah apa sasarannya dan apa
maksud pemerintah. Bisa saja pemerintah sengaja ingin
mencari muka pada AS dengan memunculkan peran Al
Qaidah di Indonesia. Dengan demikian sebagaimana halnya
ketika pihak komunis dijadikan momok oleh TNI untuk
meminta bantuan kepada AS, kini pun para jenderal Orde
Baru pendukung Megawati bisa menarik perhatian para
pejabat intelijen negara paman Sam, katanya.
Sementara ini pemerintah lewat Menko Kesra Jusuf Kala
yang berasal dari Sulawesi selatan itu telah melakukan
pertemuan sebanyak enam kali dengan kelompok yang
bertikai. Sidang kabinet kemarin membahas empat agenda.
Pertama, perkembangan Poso. Kedua, perkembangan
Papua, utamanya rekayasa tewasnya Theys Eluay. Ketiga,
perundingan Indonesia dengan UNTAET. Keempat,
langkah-langkah Indonesia dalam merespon resolusi DK
PBB No 1337 tentang pembekuan aset-aset terorisme yang
ada di negara-negara anggota PBB. Menteri Kehakiman
Yusril Ihza Mahendra sudah menyatakan tidak ada rekening
dan asset Al Qaidah di Indonesia. Tetapi karena baik
eksekutif, legislatif dan judikatif sudah tidak begitu
kredibel lagi di mata rakyat, maka keterangan Yusril itu
tetap saja di ragukan.
Bahkan ada yang membandingkannya dengan peristiwa
yang hampir sama di Sulawesi Selatan pada awal tahun
limapuluhan. Ketika itu pasukan Darul Islam, Kahar
Muzakar, sudah dikepung Divisi Wirabuana dan Divisi
Brawijaya. Lalu datang instruksi dari pemerintahan di
Jakarta yang saat itu dipimpin Partai Masyumi. Maka
mundurlah tentara dan polisi saat itu.
Sementara ini usul Jusuf Kalla agar masalah Sulawesi
diselesaikan oleh orang Sulawesi sangatlah tepat. Selama
ratusan tahun Sulawesi tidak mengenal perang antar
agama. Tiba-tiba setelah Soeharto jatuh maka konflik
agama merebak di-mana-mana dan masuk ke wilayah
Sulawesi. Bahkan sumber-sumber TNI yang berasal dari
Sulawesi mensinyalir beberapa provokator kini sedang
menggarap kelompok-kelompok agama di Sulawesi Utara
agar pecah perang agama di daerah yang selama ini
dikenal aman dan rukun itu.
© Hak cipta 2001 Radio Nederland Wereldomroep
|
