HTML pages designed & maintained by Alifuru67 Copyright © 1999/2000 - 1364283024 & 1367286044		Siwalima Report 43 Provided By Harian Umum Siwalima Ambon Edisi 13 September 2000 Pokok-Pokok Berita: LSM Belanda Dihadang Warga Muslim di Waai Intervensi Asing Harus Dibaca Dalam Kerangka Proteksi Sahetapy Prediksikan Pengadilan Rakyat Karyawan Muslim dan NonMuslim Tambang Emas Disatukan Lagi Golkar Belum Bahas Mutasi Paul Hengky Gereja Belanda Bantu Pengungsi Maluku Soal Rinjani Singgahi Pelabuhan Yos Sudarso Papilaya: Penguasa Darsi tak Konsisten Islam Dominasi Hasil Tes Guru SD - Kadis P&K: Bukan Diskriminasi Natanel Elake Siap Tempati Pendopo Masohi 1. LSM Belanda Dihadang Warga Muslim di Waai Ambon, Siwalima Tragis! Begitulah nasib tim survei salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Belanda, ketika memulai misi kemanusiaan mereka di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, Senin (12/9). Dokumentasi kondisi Waai terkini yang terabadikan kamera plus handycam dimusnahkan massa Muslim, dan salah seorang sopir mobil Bernadus Talaperu (40) hilang dan belum diketahui nasibnya. Informasi yang dihimpun Siwalima menyebutkan, Bernadus Talaperu yang mengemudi mobil Dinas Pekerjaan Umum (PU) Maluku hilang saat mengamankan dirinya pada salah satu pos aparat keamanan di sekitar Desa Waai. Ketika itu, massa Muslim menghadang dan semua personil rombongan berupaya menyelamatkan diri. Namun, Staf Ahli Penerangan Darurat Sipil Mayor (CAJ) Marthen Luther Djari menuturkan lain. Pasalnya, saat itu dirinya yang mendampingi rombongan tersebut ke Waai. Kepada Siwalima, Selasa kemarin, ia mengisahkan kronologisnya, Senin siang, sekitar pukul 11. 30 WIT, Mayor Marthen mendampingi sejumlah staf LSM Belanda itu bertolak menuju Desa Waai. Ikut dalam rombongan tersebut beberapa tokoh adat dan tokoh agama Waai serta tim dari Dinas PU. Mereka bergabung menjadi satu rombongan cukup besar dan beranggotakan 29 orang. Mereka ke Waai dengan menumpang lima mobil berbeda. Dua unit diantaranya adalah mobil sewaan berplat hitam dan dikawal enam anggota TNI yang ditugasi Komandan Sektor. Rombongan tiba di Waai pukul 14.00 WIT. Menurut rencana, tutur Marthen, kegiatan survei berlangsung selama tiga jam. Namun, mendadak dipersingkat menjadi 40 menit. Alasannya, situasi keamanan tidak memungkinkan. Toh begitu, aktivitas pengambilan gambar dan lainnya berlangsung cukup lancar. Ketika rombongan bergegas menuju mobil, terdengar ledakan bom. Mereka tidak begitu peduli. Lima mobil itupun beriringiringan menuju Kota Ambon. Kira-kira 500 meter meninggalkan Desa Waai, seorang anggota TNI datang dan mengabari bahwa jalan menuju Ambon tepatnya di dusun Tengah-Tengah telah ditutup atau dibarikade. Bahkan ada massa yang berkumpul. "Kami langsung berlindung di pos aparat di dekat jembatan Wairutung," ujar Marthen. Saat rombongan berlindung, ia melakukan negosiasi dengan massa Muslim, sekaligus meminta bantuan mobil tentara dan personil TNI segera digeser ke sana. Massa Muslim, katanya, menuntut beberapa hal. Tanpa tedeng aling-aling, massa merampas kamera dan merusak semua film yang berisikan dokumentasi kondisi Desa Waai terkini. Sedangkan dua kamera tustel dan satu handycam disandera. Setelah "diperiksa" massa, sekitar pukul 17.00 WIT, mobil tentara tiba di lokasi dan semua personil pindah ke sana dan tiarap demi keselamatan, selanjutnya bertolak menuju markas Rindam-Suli. Setelah puas merusak film dan menyita kamera, atensi massa beralih ke lima mobil sipil. Mereka berkeinginan kuat agar mobil-mobil tersebut dibakar. Negosiasi pun berlanjut hingga pukul 24.00 WIT dan diperoleh jaminan dari kepala Desa Tulehu bahwa mobil bisa dipulang Selasa (12/9) pagi. Dikawal panser, lima mobil itu kembali ke Ambon kemarin. Kabar hilangnya Bernadus Talaperu, baru tersiar sekitar pukul 19.00 WIT. Setelah semua personil sudah berada di markas Rindam Suli, barulah ketahui bahwa masih kurang satu orang, Bernadus Talaperu. Kabar mendebarkan ini disampaikan kepada Mayor Marthen di lokasi penyanderaan mobil, namun dirinya tidak risau. Sebab ia menyangka bahwa orang yang dimaksudkan adalah dirinya. Informasi itu pun tidak ditanggapi serius. MUI Melacak Menyikapi masalah ini, Selasa kemarin sekitar pukul 15.30 WIT, Wakil Gubernur Maluku Bidang Kesra Dra Paula B Renyaan melakukan pertemuan dengan staf ahli penerangan darurat sipil, Sekretaris Posko Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Malik Selang SH, Kepala Dinas PU Ir Piet Mustamu dan Kasubdin Cipta Karya PU Ir George Manusama. Dalam pertemuan, menurut sumber Siwalima, Malik Selang mengungkapkan bahwa MUI Maluku tengah mengutus tim khusus ke lokasi kejadian untuk melacak keberadaan Bernadus Talaperu. Sedangkan tim Posko Darurat Sipil hanya mengontak Komandan Sektor untuk melakukan pencarian intensif. Tapi Marthen Djari memperkirakan, Bernadus hilang saat evakuasi rombongan dari mobil sipil ke mobil tentara. Disetujui Gubernur Ikhwal perjalanan tim LSM Belanda ke Waai, Staf Ahli Penerangan Darurat Sipil itu menambahkan, berawal dari pertemuan antara delegasi warga Waai (termasuk LSM Belanda-Red) dengan Gubernur Dr Saleh Latuconsina di Ambon, Sabtu pekan lalu. Dalam pertemuan itu, mereka menyatakan keinginan untuk meninjau desa asalnya. Sebab ada rencana untuk membangun kembali desa itu, menyusul pembumi-hangusan oleh massa Muslim awal dan akhir Juli 2000. Gubernur langsung menunjuk Mayor Djari untuk mengkoordinasikan keberangkatan delegasi Waai yang sebagian besar adalah putraputri asal Waai yang bermukim di Negara Kincir Angin itu. Mengenai kehadiran tim Dinas PU, Marthen mengatakan, kunjungan mereka juga untuk mensurvei desa Waai bagi kepentingan pembangunan yang dilakukan instansi tersebut. Dalam perjalanan Senin kemarin, tim itu menggunakan mobil sendiri dan dikemudikan Bernadus Talaperu, yang belum diketahui nasibnya. (enu) 2. Intervensi Asing Harus Dibaca Dalam Kerangka Proteksi Ambon, Siwalima Bayang-bayang intervensi asing (PBB) akan terus mewarnai polemik dua kubu yang bertikai maupun pemerintah, dalam mencari winwin solution (jalan tengah) untuk sedapat mungkin menggiring dua kubu pada satu titik perimbangan mengakhiri pertikaian melalui (dialog) rekonsiliasi yang tengah diupayakan. Tetapi, kata Paul Mantulameten, permintaan intervensi tersebut tidak dalam konteks pemisahan wilayah dari suatu negara berdaulat namun harus dibaca pada kerangka mencari proteksi atau perlindungan bagi kelompok tertentu, yang merasa diri seolah tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah atau negara. "Bagi saya, permintaan intervensi asing yang disuarakan pihak Kristen selama ini, harus dibaca dalam kerangka proteksi semata-mata, bukan dalam konteks pemisahan diri. Karena sepanjang konflik terjadi pemerintah atau negara tidak bisa menunjukan kemampuannya untuk secara maksimal memberikan perlindungan bagi rakyatnya di Maluku," kata anggota legislatif Maluku itu, kemarin. Bagaimana tidak, katanya, kondisi carut-marut atau chaos yang sudah berkepanjangan di wilayah ini, sudah membuat nyawa manusia sama seperti seekor ayam sehingga enak saja dibunuh kapan dan dimana saja. Sedangkan pemerintah atau negara dengan semua kekuatan yang dimilikinya, sepertinya tidak dapat lagi memberikan perlindungan optimal bagi rakyatnya. Padahal, sesuai hukum contract social negara itu ada karena rakyat. Rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepadanya, tapi ketika rakyat terancam keselamatannya dan meminta perlindungan dari negara, ternyata tidak bisa kesampaian. Sebab itu, menurut dia, harapan mendatangkan kekuatan asing untuk melerai pertikaian dua kubu Islam dan Kristen, hendaknya tidak dilihat secara subyektif, tidak dipolitisir untuk suatu upaya membenarkan kepentingan kelompok tertentu lalu mengkambing hitamkan kelompok lain. Toh begitu harus dilihat obyektif, proporsional, semata-mata dalam konteks menegakan HAM karena berdasarkan kenyataan yang dirasakan selama ini, pemerintah sepertinya tidak lagi berdaya menghentikan tindak kekerasan. Maka tindakan mencari proteksi dari kekuatan asing demi harkat dan martabat, merupakan solusi yang sangat wajar. Jika kelompok jihad itu, katakan misalnya, didatangkan untuk memproteksi umat Muslim di Maluku karena negara dianggap sudah tidak berdaya memberi perlindungan kepada umat Kristen atau mungkin dua-duanya, apakah salah jika umat Kristen minta proteksi pihak asing. "Sebagai politisi saya tidak melihat ada kepentingan lain dibalik permintaan intervensi kecuali fenomena mencari proteksi demi keselamatan nyawa rakyat Maluku, baik Islam maupun Kristen," katanya. Ditengah situasi yang selalu tidak menentu, kata Paul, mestinya negara atau pemerintah pusat harus menjawab, jika tidak ingin ada intervensi internasional dalam persoalan Maluku. Adalah menjadi pertanyaan bagi kelompok tertentu kenapa umat Kristen harus meminta intervensi PBB? Ini kemudian dijabarkan secara subyektif bahwa kelompok yang menghendaki pihak asing masuk ke wilayah ini, dianggap telah luntur semangat, jiwa dan nasionalisme Indonesia. Apakah betul demikian? Pertanyaan berikut, apa benar yang terjadi selama ini gerakan separatisme ataukah konflik antara umat Islam dan Kristen sebagai akibat dari adanya konspirasi nasional oleh para elite politik nasional. "Menurut saya, tudingan separatisme oleh kelompok tertentu berkaitan permintaan intervensi PBB harus diletakan secara realita obyektif, proporsional, jangan dibelokan arahnya secara subyektif dan dipolitisir. Karena ini menyangkut persoalan HAM, dan hal yang sama ini juga terjadi negara lain yang akhirnya mengundang intervensi PBB demi HAM secara universal," kata Paul. Ditanya soal relokasi pemukiman berdasarkan agama, jawab Paul, sebetulnya ide relokasi yang diinginkan pihak-pihak tertentu itu, tidak mencerminkan aspirasi umat Muslim di Maluku secara keseluruhan. "Itu justru memperpanjang masalah, melanggengkan konflik, maka tidak perlu diperdebatkan. Karena esensinya jelas sangat asing, tidak lagi mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD'45. Jadi maknanya, tujuannya, sangat ekstrim sekali ". Sebab itu, kata dia, ide relokasi yang sedang diupayakan pihak sebelah tidak mewakili aspirasi umat Muslim Maluku tapi hanya keinginan sekelompok elite Muslim untuk melanggengkan konflik di Maluku, katanya. (aus) 3. Sahetapy Prediksikan Pengadilan Rakyat Ambon, Siwalima Pdt Chris Sahetapy, STh yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Propinsi Maluku memprediksikan, cepat atau lambat di Maluku akan terjadi pengadilan oleh rakyat terhadap pemain-pemain politik di tingkat nasional maupun daerah. Kepada Siwalima kemarin di Ambon, Sahetapy menyatakan keyakinannya bahwa akan terjadi pengadilan rakyat pada para pemain politik yang telah berlumuran darah di Maluku. Rakyat akan dipakai oleh penciptaNya untuk merubah dan membongkar seluruh kehidupan masyarakat Indonesia di Maluku. "Kita bisa lihat pengalaman masa lalu yang berhasil menjatuhkan rezim orde baru yang kuat," ujar Sahetapy. Apalagi tambahnya, berbagai persoalan kemanusiaan di Maluku, hingga kini belum tertangani secara manusiawi termasuk penegakkan hukum. "Masalah manusia itu bukan haknya manusia. Manusia tidak bisa menutup-nutupi hal ini, dan masalah manusia adalah masalah pencipta yang berhak membongkar kasus-kasus kemanusiaan, terlebih yang terjadi di Maluku ini. Sebagai orang beragama, saya yakin bahwa tabir ini akan terbongkar dengan sendirinya tentang siapa sesungguhnya yang selama ini bersembunyi dibalik skenario kerusuhan di Maluku mulai tingkat pusat sampai daerah," tandasnya. Dijelaskan, selama ini komitemen rakyat kepada negara, sesungguhnya bukan atas kemauan rakyat sendiri tetapi atas kemauan Tuhan sebagai pencipta yang menganugerahkan negara RI kepada rakyat. "Ini sudah menyangkut hak hidup manusia. Hak hidup manusia itu bukan punya manusia tapi punya Tuhan. Sehingga yang berkuasa kemudian menginjak-injak hak hidup manusia itu Tuhan tidak akan menyetujuinya," ujarnya. Tokoh yang selalu melakukan kontak dengan lembaga-lembaga kemanusiaan dalam dan luar negeri tentang konflik di Maluku mengatakan tanda-tanda yang ditunjukan Pencipta, dapat ditempuh melalui berbagai aspek kehidupan. "Bisa melalui struktur dalam negara, melalui hukum dalam negara, melalui perjuangan politik dan sebagainya," jelasnya tanpa merinci lebih jauh. (eda) 4. Karyawan Muslim dan NonMuslim Tambang Emas Disatukan Lagi Ternate, Siwalima Sedikitnya 250 tenaga kerja beragama Islam dan Kristen di pertambangan emas PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Gosowog, Kecamatan Kao, Pulau Halmahera, yang dirumahkan sejak bulan Oktober 1999 karena konflik antarkelompok di Propinsi Maluku Utara, mulai Sabtu (9/9) dipertemukan kembali di Tanjung Barnabas Kecamatan Malifut (Maluku Utara). Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Bupati Maluku Utara Gahral Syah itu, para pekerja sepakat untuk bersatu kembali dalam perusahan tambang emas asal Australia tersebut. Meski saat terjadi konflik antarwarga Kao dan Malifut di Halmahera para pekerja tidak terlibat, karena pertimbangan keamanan mereka dipisahkan sekaligus dirumahkan untuk sementara. Penyatuan kembali itu menyusul sistuasi dan kondisi keamanan di Propinsi Maluku Utara yang telah kondusif. Beberapa karyawan yang ditemui saat pertemuan di lokasi PT NHM mengatakan, mereka harus bersatu kembali untuk bekerja, kalau tidak perusahan akan mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah."Antara pekerja muslim dan nonmuslim tidak ada masalah," tutur Syafruddin Abdulrajak, karyawan asal Ternate. Menurut dia, dari 250 tenaga kerja yang mengungsi ke Ternate dan Halmahera itu, 52 di antaranya karyawan siap pakai yang telah dididik oleh perusahaan selama lima bulan di Ternate dan di luar Maluku Utara. Bupati Maluku Utara Gahral Syah pada kesempatan itu mengatakan, potensi sumber daya alam di Maluku Utara, termasuk sektor pertambangan, kehutanan dan perikanan hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal karena konflik itu. Sebagai putra-putra terbaik di daerah, para karyawan harus mampu memanfaatkan kesempatan menggali dan mengelola potensi sumber daya alam yang ada. "Jangan memikirkan halhal yang justru akan menimbulkan konflik di antara kita, apalagi saudarasaudara (karyawan) yang direkrut masuk perusahan tambang emas telah melalui suatu pendidikan khusus," ujar Gahral yang juga Sultan Bacan itu. Tentang keselamatan dan jaminan keamanan di lapangan, Komandan Kodim 1501 Maluku Utara Letkol Art. Sukarwo dan Kapolres Maluku Utara Superintenden Drs Harison Harmanie mengatakan siap. (*/lai) 5. Golkar Belum Bahas Mutasi Paul Hengky Ambon, Siwalima Rencana mutasi sejumlah anggota DPRD Maluku ke Provinsi Maluku Utara kian marak. Namun, DPD Partai Golkar hingga Selasa kemarin belum mengadakan rapat resmi untuk membahas pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2000 dan Keppres 110 Tahun 2000, yang terkait dengan dua personilnya Paul Mantulameten dan Hengky Toreh. "Belum ada keputusan resmi tentang mutasi sejumlah anggota dewan khususnya dari Fraksi Partai Golkar. Sebab, DPD belum berapat untuk membicarakan hal itu. Apalagi menyangkut dua orang anggota dewan yang beragama Kristen seperti Paul Mantulameten dan Hengky Toreh," kata Etty yang juga adalah Ketua DPRD Propinsi Maluku menjawab Siwalima di ruang kerjanya, kemarin. Menurut Sahuburua, pihaknya tidak mungkin berbicara bebas. Segala sesuatu, katanya, harus dirapatkan terlebih dulu untuk disepakati secara demokratis. "Saya sebagai ketua DPD Partai Golkar tidak bisa bicara sembarangan," tandasnya mengingatkan. Sebagaimana dilansir harian ini Selasa (12/9) kemarin, dua anggota dewan dari fraksi berbeda yakni Paul Mantulameten dan Elly Soplely, mengancam akan mundur jika dipaksa ke Maluku Utara. Secara normatif, mereka akan mematuhi UndangUndang pun Keppres tersebut. Namun jika kondisi keamanan belum membaik mereka tetap menolak berangkat ke Maluku Utara sekalipun mereka harus memilih berhenti menjadi anggota DPRD Maluku. Sementara itu menurut Sahuburua, rapat DPD Partai Golkar untuk membicarakan hal mutasi akan segera dilaksanakan setelah utusan yang ditugaskan ke Maluku Utara kembali. "Saya tengah mengirim seorang utusan ke Maluku Utara untuk melihat perkembangan setelah dia kembali baru rapat DPD Partai Golkar akan dilaksanakan," tambahnya. Namun demikian, nasib anggota dewan seperti Paul Mantulameten dan Hengky Toreh yang notabene beragama Kristen perlu dipertimbangkan untuk dimutasikan ke Maluku Utara, tergantung partai yang bersangkutan. "Itu kebijaksanaan partai, dimana penetapan anggota DPRD itu adalah penetapan dari partai," imbuhnya. Menyangkut pemberlakuan mutasi itu sendiri, Etty menambahkan sesuai jadwal mulai 1 5 Oktober mendatang akan dilakukan peresmian DPRD Maluku Utara sedangkan tanggal 6 sampai 10 Oktober akan dilaksanakan sumpah dan janji. (cep) 6. Gereja Belanda Bantu Pengungsi Maluku Den Haag, Siwalima Sebuah aksi pengumpulan dana gereja-gereja Belanda untuk Maluku menghasilkan dana 1,2 juta gulden atau setengah juta dolar. Dana tersebut ditujukan untuk membantu pengungsi Maluku baik Islam maupun Kristen. Sumbangan akan disalurkan melalui organisasi CD-Bethesda yang memberikan bantuan pangan dan obatobatan untuk 27 kam pengungsi Kristen dan 15 kam Islam yang tersebar di Maluku dan di Sulawesi Utara. Pekan ini di Utrecht Belanda berlangsung rapat gereja internasional membahas situasi di Indonesia. Menlu Belanda Menteri Luar Negeri Belanda Jozias van Aartsen menyatakan tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil langkah sehubungan konflik SARA Maluku. Demikian Menteri van Aarsten menanggapi imbauan partai P van de A, D66 dan CDA agar memenuhi tawaran Indonesia mengunjungi kepulauan tersebut. Selanjutnya Van Aartsen juga menekankan bahwa ia tidak berencana mengajukan konflik Maluku ke Dewan Keamanan PBB. Menurut Menlu Van Aartsen, Belanda sebaiknya mencegah supaya tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Menurutnya hanya Amerika Serikatlah yang punya pengaruh terhadap Jakarta. Maka dari itu, Van Aartsen akan membicarakan pemecahan konflik Maluku dengan Washington. (*/lai) 7. Soal Rinjani Singgahi Pelabuhan Yos Sudarso Papilaya: Penguasa Darsi tak Konsisten Ambon, Siwalima Kedatangan KM Rinjani bukan penyebab keresahan masyarakat, seandainya menyinggahi pelabuhan TNI-AL di Halong. Ketua DPRD Kodya Ambon, Drs Jop Papilaya MS berpendapat, keresahan warga Ambon saat ini justru diakibatkan sikap tidak konsistennya Gubernur Dr Saleh Latuconsina selaku Penguasa Darurat Sipil terhadap kebijakan sendiri. "Sikap tidak konsisten menimbulkan kebingungan, keresahan dan kerancuan di masyarakat. Bahkan bisa menjatuhkan kredibelitas penguasa darurat sipil," tandas Papilaya menjawab Siwalima di Ambon, Selasa, menyikapi pengalihan aktivitas bongkar muat KM Rinjani dari pelabuhan Lanal Halong ke Yos Sudarso, Senin (11/9). Mestinya, kata wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan itu, Gubernur Saleh segera menjelaskan apakah pengumuman sebelumnya masih berlaku ataukah tidak. Sehingga masyarakat tidak bimbang dan resah seperti saat ini. "Kalau ada perubahan ya segera diumumkan. Sebab, masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum. Lagipula, harusnya semua kebijakan yang diputuskan lebih dulu dikaji secara matang baik aspek keamanan maupun sosialnya. Jangan melahirkan kebijakan yang membingungkan masyarakat," tukasnya. Seperti dilansir sebelumnya, Gubernur Saleh Latuconsina selaku penguasa darurat sipil menerbitkan pengumuman baru kepada masyarakat pemakai atau calon pemakai jasa PT Pelni tertanggal 9 September 2000, menyusul pengisolasian perairan Ambon terhadap kapal-kapal penumpang mewah milik Pelni sejak 10 Agustus lalu. Pengumuman bernomor 03/Peng/PDSDM/IX/2000 itu berisi beberapa kebijakan. Diantaranya, mulai 11 September 2000 dan seterusnya kapalkapal Pelni beroperasi atau masuk Ambon. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, kegiatan bongkar muat dilakukan di pelabuhan LanalHalong Ambon. Bila pengumuman ini dilanggar oleh para pemakai jasa kapal PT Pelni, maka resiko selanjutnya adalah kapal-kapal PT Pelni akan ditutup kembali, tegas Penguasa Darurat Sipil. (enu) 8. Islam Dominasi Hasil Tes Guru SD Kadis P&K: Bukan Diskriminasi Ambon, Siwalima Dipastikan pengumuman hasil tes penerimaan tenaga guru Sekolah Dasar (SD) Sabtu (16/9) nanti akan didominasi oleh guru-guru beragama Islam. Pasalnya, sebagian besar guru SD yang beragama Islam memilih eksodus keluar daerah lantaran selalu ditikam badai kerusuhan dan untuk tes kali ini yang mendaftar sebagian besar adalah guruguru beragama Islam. Konsekuensi tersebut diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Propinsi Maluku, Dra Renny Souissa, kepada Siwalima, Selasa (12/9) di ruang kerjanya. Hanya saja, aku Souissa pihaknya sama sekali tidak melakukan diskriminasi dalam penerimaan tenaga guru lantaran persebaran guru-guru SD di sejumlah daerah berdasarkan komposisi pemeluk agama memang dikuasai oleh guru-guru beragama Islam, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. Buktinya di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Maluku Tengah , Amahei sebanyak 119 guru, Tehoru 56, Banda 49, dan Werinama 7. Menurut Souissa, hasil tes secara keseluruhan sudah selesai diperiksa dan telah dilakukan rapat koordinasi bersama pihak Depdiknas Maluku untuk kemudian diumumkan hasilnya. Ya, "Hari Sabtu pekan ini semua hasilnya akan kita umumkan," ujar Souissa. Diuraikan jumlah peserta yang mengikuti tes Kamis (31/8) sebanyak 905 orang, namun tenaga riil yang dibutuhkan sebanyak 458 tenaga pengajar diantaranya 37 yang mengikuti tes tahun lalu namun SKnya baru keluar dan diklasifikasikan menurut kabupaten yakni Kabupaten Maluku Tengah 219, Kabupaten Pulau Buru 171, Kabupaten Maluku Tenggara Barat 15, Kabupaten Maluku Tenggara 27 dan Kotamadya Ambon hanya 1 orang khusus untuk guru pendidikan jasmani. Lebih lanjut dikatakan, dominasi tenaga guru beragama Islam tersebut juga sebagai antisipasi masalah keamanan. "Kami juga tidak berani mengambil resiko jika guru yang beragama Kristen kita tempatkan pada sekolahsekolah yang mayoritas beragama Islam misalnya Banda," ujar Souissa. Sementara itu di tempat terpisah, kepada Siwalima sebagian guru dari Kabupaten Maluku Tengah menyatakan penyesalannya terhadap perilaku Kadis PdanK Tingkat II Maluku Tengah Drs Arvan Wattihelu, yang selalu menahan gaji guru, dana kesra maupun dana operasional. Padahal, mereka berhak untuk menerimanya. Salah seorang guru yang enggan namanya dikorankan mengakui birokrasi berbelit-belit yang selama ini dipraktekan oleh Arvan Wattilehu, agar segera dibenahi dan mendapat perhatian dari para petinggi pendidikan di propinsi. Paling tidak kegiatan birokrasi yang berbelit dan tindakan menahan gaji guru, dana kesra pun dana operasional tersebut segera dihentikan. "Kami juga memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan kami seharihari," ujar guru itu. (ana) 9. Natanel Elake Siap Tempati Pendopo Masohi Ambon, Siwalima Guliran kandidat pengganti Bupati Rudolf Rukka terus saja bergulir. Setelah sejumlah nama muncul ke permukaan, kini salah seorang staf pengajar Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Ambon, Natanel Elake, ternyata ikut meramaikan persaingan menuju kursi nomor satu di Kabupaten Maluku Tengah. Ditemui Siwalima, Selasa (12/9) di Ambon, Natanel Elake yang akbrab disapa dengan Tanel itu menyatakan dirinya akan mempertaruhkan segala-galanya untuk mengabdi di Maluku Tengah, khususnya Pulau Lumbung Maluku, Seram. "Pandopo Masohi akan jadi rumah saya," ujarnya singkat. Dia berjanji bila kelak dipercaya oleh wakil rakyat setempat, kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah khusunya pulau ibu tempat pusarnya dipotong itu, akan diutamakan di atas segala-galanya. Sebagai putera Nusa Ina, Tanel mengingatkan, hendaknya persaingan menuju kursi nomor satu di Maluku Tengah jangan hanya dibumbui oleh retorika belaka, sebab untuk menjadi seorang pemimpin sejati tentunya masih perlu pembuktian lebih jauh. "Pulau Seram tidak akan bersahabat dengan pemimpin yang hanya beretorika tanpa menunjukkan kinerja untuk kepentingan rakyat banyak. Sudah cukup rakyat di Maluku Tengah dan pulau Seram hidup merana, sementara disekeliling mereka kekayaan alam melimpah ruah," ujarnya polos. Menurutnya, menjadi Bupati Maluku Tengah harus mengerti budaya orang Seram. Karena itu, bila sampai dia terpilih, pendekatan adat dan budaya Seram akan disosialisasikan. Pasalnya, rusuh yang selalu menikam pulau ibu tersebut telah menghancurkan nilai-nilai kultural masyarakat Pulau Seram yang dulunya hidup saling berdampingan dan penuh kerukunan, tapi kini malah terganggu karena kepentingan para elit politik. Ditanya konsep pembangunan apa yang akan ditawarkan bila kelak dirinya dipercaya menjadi bupati di Masohi, Tanel mengatakan, sebagai orang Seram dirinya tahu persis topografi pulau ibu. Dicontohkan, di Kecamatan Taniwel, Seram Utara, harus dibuka lahan pertanian dan perkebunan secara besarbesaran, karena daerah itu subur dan cocok untuk pengembangan agribisnis. Masih menurutnya, Pulau Seram masih potensi tapi selama ini kurang dimanfaatkan oleh para bupati terdahulu dan pembantu-pembantunya. Selama ini, lanjutnya, pemerintah daerah terkesan lebih mengandalkan pembangunan di pulau-pulau kecil yang tandus, sementara Pulau Seram yang subur, luas dan potensi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak. "Kalaupun dimanfaatkan, paling hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok saja," tandas Natanel seraya mencontohkan, beberapa kasus seperti penebangan dan pembabatan kayu-kayu bernilai ekonomis tinggi seperti agatis (lenggua), kayu besi, meranti dan lain-lain yang bertebaran di pulau ibu. Ditanya parpol mana yang akan dia melakukan bargaining agar sukses menjadi bupati, Tanel ternyata enggan bicara soal itu. Menurutnya itu merupakan strategi lain. Ya, "Nanti sajalah. Saya kira jalan masih terlalu panjang," ujarnya singkat. Kendati demikian yang terpenting menurut Tanel, menjadi figur bupati tak cukup mengandalkan kepintaran, tapi harus bijak dan rendah hati. Apalagi figur yang memiliki kepintaran dalam kacamata Tanel, lebih cocok jadi pemimpin pada instansi teknis. Karena itu dia menegaskan, jika bupati hanya mengandalkan kepintaran saja, tentu itu suatu hal yang kurang bijak. "Kalau tidak bijak, hikmat tak akan diperoleh, dan disitulah bupati mulai salah langkah dan salah arah. Mengapa? Karena hikmat itu hanya datang dari Allah," ujarnya sedikit theologis. Menjawab Siwalima apakah dirinya benar-benar siap bertarung dengan kandidat lain diantaranya Abdullah Tuasikal dan Roland Tahapary yang belakangan nama mereka cukup santer, Natanel tampak terhenti sejenak. "Ya, kalau Dullah Tuasikal yang maju, saya mundur dan siap mendampingi dia sebagai Wakil Bupati. Dari sejumlah nama yang dijagokan hanya Dullah Tuasikal yang saya anggap mampu serta bisa diterima semua pihak," akunya lagi. Sementara itu Thos Lailosa, SH menilai, suksesi Bupati Malteng mendatang, PPP kemungkinan besar tak akan berkoalisi dengan partai lain, karena PPP sebagai partai pemenang Pemilu. Kemungkinan berkoalisi mungkin ada pada Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Lailosa mengatakan, Natanel Elake sebaiknya melirik wakil bupati saja. "Kalau dia mau, saya akan lobi untuk dia," ujar Lailosa, yang mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku dijaman Wan Latuconsina itu. Ditanya apakah dirinya bersedia dicalonkan menjadi bupati, Lailosa berdiplomasi bahwa menjadi bupati bukan levelnya. (ate) From : Izaac Tulalessy Wartawan Harian Umum Siwalima Ambon Provided By Harian Umum Siwalima Ambon Received via e-mail from : Peter by way of PJS Copyright © 1999-2000  - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon HTML pages designed and maintained by Alifuru67 * http://www.oocities.org/ambon67 Send your comments to alifuru67@egroups.com