Berita Harian Umum Siwalima Ambon

HTML pages
designed &
maintained by
Alifuru67

Copyright ©
1999/2000 -
1364283024 &
1367286044

Siwalima Report 55 - Provided By Masariku Network & Harian Umum Siwalima Ambon

Edisi Senin 9 Oktober 2000

Pokok-Pokok Berita:

Sirisori Kristen Diserang, Gereja dan Ratusan Rumah Terbakar Delapan Warga Sipil Luka Serius
Sikapi Konflik, DPRD Maluku tak Punya Plat Form
Deadline PDS Molor, IKRAPATI Tagih Janji
Pangdam Akui Partner Kerjanya Kurang Kapolda Minta 1 Batalyon Brimob Jakarta
Sahuburua: Lobi DPR belum Tentu Masalah Selesai
"Biarkan Dialog Tumbuh Alamiah"

1. Sirisori Kristen Diserang, Gereja dan Ratusan Rumah Terbakar, Delapan Warga Sipil Luka Serius

Ambon, Siwalima
Desa Sirisori Amalatu (Kristen), Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (7/10) siang kembali dihujam puluhan mortir oleh kaum perusuh/penyerang yang diduga kuat berasal dari tentangganya Sirisori Islam. Sekitar ratusan rumah penduduk amblas termasuk gereja Kristen Sirisori dan pastorinya. Ribuan penduduk terpaksa lari masuk hutan-hutan di sekitar wilayah setempat.

Sementara Kapolda Maluku Brigjen Pol Firman Gani kepada wartawan Sabtu malam di Hotel Manise membenarkan peristiwa tersebut. "Ya betul, di sana tembak-tembakan masih berlangsung di perbatasan kedua desa tersebut. Informasi lengkap di saya belum ada, masih menunggu laporan lebih lanjut dari anak buah di Saparua. Jadi saya belum tahu bagaimana perkembangan terakhirnya," ujarnya.

Atas peristiwa itu Firman Gani kemarin berangkat ke Jakarta untuk meminta tambahan pasukan brimob. "Ya, besok (Minggu, Red) saya ke Jakarta minta tambah 1 kompi Brimob ke Saparua untuk bergabung dengan 1 kompi yang sudah ada di sana," kata Gani.

Itulah serangan jilid dua. Jilid pertama terjadi 21 September lalu, menghabiskan 171 buah rumah penduduk ditambah dengan serangan terakhir, jumlah keseluruhannya mencapai 340 buah rumah dan sisahnya hanya sekitar 15 buah yang belum terbakar.

Sementara itu staf ahli bidang penerangan PDS Drs John Tomasoa, mengatakan, serangan masih terjadi hingga Minggu pagi kemarin pukul 06.00 WIT.

Sedangkan jumlah rumah penduduk yang tidak terbakat tinggal sekitar 15 buah dan 2 gedung sekolah SD dan SMP yang sementara ditempati pengungsi.

Menyinggung kondisi terakhir di Sirisori Kristen dan wilayah lainnya di Kecamatan Saparua, Tomasoa menyebutkan sejak pukul 16.00 kemarin, situasi sudah berhasil dikendalikan oleh aparat keamanan yang tiba dari Ambon ketika itu juga. Diakuinya, aparat yang dikirim tersebut berjumlah 192 personil TNI gabungan. Ditambah 40 personil Brimob yang kini ditempatkan di Desa Sirisori Kristen.

Sementara korban luka-luka tercatat 3 orang masing-masing Marthinus Patty (21), Zeth Warela (44) dan Pieter Ruhulesin (47), sekarang sedang di rawat di RSU Saparua. Berdasarkan laporan Camat Saparua, Drs Felix Leunura kepada Sub PDS Maluku hingga pukul 21.10 WIT tadi malam menyebutkan, aksi penyerangan bermula dari bunyi tembakan yang terdengar di belakang Desa Sirisori Kristen pada Sabtu pukul 10.30 WIT menyebabkan masyarakat dan aparat keamanan berjaga-jaga sampai menjelang pukul 16.00 WIT terjadi rentetetan tembakan langsung diarahkan ke rumah-rumah penduduk dari atas pegunungan di sekitarnya disertai hujaman mortir, disertai pelemparan bom dan granat.

Sejam kemudian, kelompok penyerang merangsek masuk ke pemukiman penduduk. Dalam waktu yang sama pula, kelompok penyerang lain dari arah laut membakar rumah-rumah penduduk dilalui mereka.

Tomasoa juga menyebutkan, pihak MUI pun memberikan laporan. Sekretaris MUI Maluku Malik Selang kepada Posko PDS mencatat dalam peristiwa tersebut Muslim 5 orang menderita luka-luka. Namun Malik Selang tidak menyebutkan jelas nama para korban.

Versi Saksi Mata

Andi, seorang warga Amalatu ketika dihubungi pertelepon Sabtu malam, menuturkan, serangan itu dimulai sekitar pukul 11.00 WIT, diawali rentetetan tembakan senjata laras panjang organik di lataran pegunungan perbatasan Desa Amalatu dan Desa Sirisori Islam. Beberapa menit kemudian, terjadi tembakan mortir bertubi-tubi sebanyak 20-an kali dari atas pengunungan Amalatu langsung ke tengah-tengah pemukiman penduduk oleh perusuh yang diperkirakan ratusan orang. Akibatnya semuanya warga mendadak panik dan berlari hiruk-pikuk, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada perlawanan apapun kecuali lari menyelamatkan diri ke hutan-hutan sekitar Amalatu, tuturnya.

Pukul 16.30 WIT terjadi konsentrasi massa Islam di perbatasan dekat pos jaga Yon 403 yang berada di pantai Amalatu. Dan 1,5 jam kemudian, tepatnya pukul 18.00 massa mulai merengsek masuk ke pemukiman Amalatu, tanpa tindakan tegas dari aparat TNI termasuk sampai ke pos aparat Yon 403 berikutnya yang berjarak hanya 30 meter dari Gereja Sirisori.

Kendati atas desakkan warga setempat agar bertindak tegas terhadap perusuh, nyata-nyatanya kemudian aparat tidak mampu mengatasinya karena kelompok perusuh jumlahnya jauh lebih banyak, apalagi didukung dengan peralatan perang yang serba organik. "Mereka memang menjawab ya, dan sempat melepaskan rentetetan tembakan ke arah perusuh namun sia-sia saja karena peralatan yang dimiliki aparat tidak sebanding dengan perusuh. Tapi perlawanan yang dilakukan tidak serius, rentetetan tembakan lebih banyak ke atas," tutur Andi.

Bahkan, katanya, aparat 403 justru balik melepaskan rentetetan tembakan senjata dan melempar granat ke pemukiman penduduk bersamaan dengan gerak maju perusuh memasuki pemukiman Amalatu, sehingga sulit dibedakan lagi mana perusuh dan aparat keamanan. Anehnya, tutur Andi, yang sempat melihat langsung massa putih saat memasuki pemukiman Amalatu kemarin, para perusuh yang berpakaian putih-putih itu, ketika melewati pos 403 tidak bisa dicegat atau ditembak oleh aparat yang ada saat itu. Malahan mereka mempersilakan para perusuh masuk tanpa tindakan tegas. "Saat itu saya bersembunyi tak jauh dari pos aparat.

Saya lihat, ada aparat yang malah berjabat tangan dengan massa perusuh, mereka akrab sekali, senyum dan tertawa, aparat lain ada yang sengaja melepas rentetetan tembakan ke atas, bukan ke arah perusuh. Nah, setelah dibiarkan masuk itulah, Gereja Sirisori di hantam berulang kali dengan mortir sehingga atap gedung gereja dan pastorinya terbakar," papar Andi.

Tak lama kemudian, lanjut Andi, perusuh berhamburan masuk ke dalam gedung gereja sambil meneriakan yel-yel kemenangan Islam. Ada yang menari-nari sambil bernyanyi-nyanyi dalam irama gambus. (eda/aus)

2. Sikapi Konflik, DPRD Maluku tak Punya Plat Form (--deleted--)

3. Deadline PDS Molor, IKRAPATI Tagih Janji

Ambon, Siwalima
Warga Rumahtiga, Poka, dan Tihu yang tergabung dalam wadah IKRAPATI (Ikatan Keluarga Rumahtiga, Poka dan Tihu), akhirnya menagih janji Gubernur Maluku, Dr Ir Saleh Latuconsina, selaku penguasa darurat sipil daerah, yang memberikan deadline bulan September, keberadaan para perusuh di sepanjang kawasan Rumahtiga, Poka dan Tihu akan dikeluarkan, namun nyatanya hingga saat ini janji yang diberikan ternyata molor.

Padahal, dalam pertemuan bersama Gubernur Latuconsina, pada tanggal 21 Agustus lalu, diketahui pihak IKRAPATI dijanjikan deadline perusuh dikeluarkan dari kawasan Rumahtiga, Poka, Tihu hanya sampai pada bulan September.

Lantaran itu, mereka mengancam akan meneruskan tekad untuk kembali ke tanah adatnya kepada penguasa darurat sipil pusat, Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dalam waktu dekat ini.

IKRAPATI menilai, jika pengusiran tidak segera dilakukan, maka bukan tidak mungkin niat warga Rumahtiga, Poka dan Tihu, untuk kembali ke tanah adatnya tidak akan tercapai.

Salah seorang anggota IKRAPATI, John Kudubun kepada Siwalima, Sabtu pekan lalu di Ambon, membenarkan niat IKRAPATI untuk menemui Presiden Gus Dur, berkaitan dengan keinginan warga Rumahtiga, Poka, dan Tihu.

"Kita tidak punya maksud apa-apa tetapi molornya pengusiran terhadap para perusuh bisa berakibat pada penilaian bahwa Gubernur latuconsina ingkar janji. Kan janji itu disampaikan oleh gubernur sendiri," tandas Kudubun kesal.

Menurutnya, semakin lama kegiatan penyisiran dilakukan terhadap kawasan Rumahtiga, Poka dan Tihu, tentu akan memberikan ruang gerak yang lebih leluasa kepada para perusuh untuk terus memperkuat pertahanan mereka.

Apalagi kecenderungan itu diperkuat munculnya aktifitasnya mendadak berupa pengalihan pangkalan speed boad dari Dusun Kota Jawa ke pantai Desa Rumahtiga. Pula, pembangunan pasar kaget serta terminal bus sepanjang pantai desa Rumahtiga.

Menurut Kudubun, indikasi pertahanan diri para perusuh itu kata Kudubun bisa dilihat dari kasus penghadangan kegiatan tim Investigasi Unpatti, belum lama ini.

Kasus seperti itu kata Kudubun, merupakan bukti bahwa warga Desa Rumahtiga, Poka dan Kelurahan Tihu kini sedang mengalami diskriminasi, pembodohan, dan eksploitasi.

"Coba lihat sendiri fasilitas pendidikan, negeri-negeri adat, pemukiman penduduk, sarana peribadatan dan lain sebagainya dihancurkan, kok dibiarkan begitu saja," tanya Kudubun penuh kesal.

Lebih lanjut, Kudubun mengatakan, dalam pertemuan bersama Gubernur Latuconsina, pihak IKRAPATI telah mengajukan pokok-pokok pikiran IKRAPATI dimana dalam point lima dinyatakan apabila sampai dengan batas waktu tanggal 30 September 2000 wilayah Desa Rumahtiga, Poka dan Kelurahan Tihu belum diisolir, maka langkah selanjutnya yang ditempuh adalah meminta pertanggungjawaban dari Presiden Gus Dur, selaku penguasa darurat sipil pusat serta menyerukan kepada dunia Internasional agar dengan sungguh-sungguh mengalihkan perhatiannya terhadap nasib etnis Maluku yang kini terpuruk akibat konflik berkepanjangan jelang dua tahun ini. (ana)

4. Pangdam Akui Partner Kerjanya Kurang, Kapolda Minta 1 Batalyon Brimob Jakarta (--deleted--)

5. Sahuburua: Lobi DPR belum Tentu Masalah Selesai (--deleted--)

6. "Biarkan Dialog Tumbuh Alamiah" (--deleted--)

From : Izaac Tulalessy - Wartawan Harian Umum Siwalima Ambon

Siwalima Report 54 - Provided By Masariku Network & Harian Umum Siwalima Ambon

Edisi Jumat 6 Oktober 2000

Pokok-Pokok Berita:

Dialog "Dead Lock" PDS Harus Jeli Baca Situasi
TPG Beber Diskriminasi Perkara di Polres Ambon
Kasus Thamrin Tomagola: Dan Sesko TNI Sanggah Pemberitaan Siwalima
Maluku Lepas, Pilihan Berat Gus Dur
Iklim Kebebasan Ganggu Keamanan di Maluku, Panglima TNI Keluarkan Perintah Harian

* "Dead Lock" Penguasa Daruart Sipil Harus Jeli Baca Situasi

Ambon, Siwalima
Proses dialog Islam dan Kristen selama triwulan pertama pemberlakuan Status Darurat Sipil di Maluku terkesan sepertinya tak jalan atau dead lock. Hal ini disebabkan kinerja Sub Penguasa Darurat Sipil di Maluku, Dr Ir Saleh Latuconsina, termasuk unsur-unsur pembantunya tidak mampu atau tumpul membaca perkembangan aktual untuk dikonsepsikan sebagai rujukan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi.

Demikian dikemukakan Pengamat Sosial Politik Unpatti Drs Tony Pariela, MA dan anggota dewan Maluku Drs Bito Silvester Temar. Keduanya dihubungi secara terpisah, Kamis (5/10), ketika dimintai tanggapannya atas kondisi deadlock yang semakin kuat terasa selama era pemberlakukan darurat sipil. Menurut Tony, visi untuk mengharmonisasikan Islam dan Kristen hanya melalui dialog, tidak ada pilihan lain. Dan itu diterima oleh dua pihak yang bertikai. Banyak gagasan yang muncul selama ini tapi tidak pernah dikonsepsikan sebagai rujukan untuk membangun prasyarat kondisional internal dimasing-masing komunitas, membangun agenda diplomasi dialog. Akibatnya, melahirkan gejala determinasi yang begitu kuat diantara dua kubu untuk memilih bertahan.

"Jadi aksentuasinya terletak pada faktor internal di lembaga Sub PDS yang tidak mampu membaca perkembangan aktual dilapangan sehingga menguatkan faktor eksternal yang membuat masingmasing mempertahankan eksistensinya, kuatnya egoisme kelompok," ujar Tony. Egoisme kelompok ini bertambah tajam setelah kehadiran kelompok luar di Ambon untuk memberikan proteksi terhadap kelompok tertentu. Ini kemudian menimbulkan pergeseran esktrim pada masingmasing kubu dalam memaknai konflik yang terjadi sematamata didasarkan eksistensi agama masingmasing. Seperti upaya memurnikan agama dari nilai kultur PelaGandong dan istilah Salam untuk sebut Islam.

Terciptanya kondisi ekstrim yang demikian itu, kata Bito, karena orangorang disekitar Saleh Latuconsina tidak bisa bekerja kreatif memberikan masukanmasukan dalam menyusun strategi diplomasi dialog menangani konflik. Bahkan, secara formal, orangorang disekitarnya yang justru memegang kendali pimpinan Sub PDS untuk bebas membaca dan menyusun strategi membangun dialog dua pihak yang bertikai. "Mungkin para pembantu melihat dia seorang sipil sehingga pengakuan mereka terhadapnya sangat lemah, dan karenanya ia tidak efektif mengendalikan TNI dan Polri. Jadi ada kendala psikologisnya," kata Bito. Karena itu Latuconsina harus bisa memahami betul kendali internal itu. Kalau tidak, katanya, meski pendekatan persuasif diubah menjadi represif agak sulit diimplementasikan hingga ke tingkat komando dan distorsi komando aparat keamanan seperti terjadi dilapangan yang selama ini tetap tidak akan berubah.

Sikap pasif yang ditunjukkan orangorang sekitar lembaga Sub PDS, menurut Bito, sangat mungkin memiliki target terselubung untuk menggagalkan dan atau bermaksud mendongkel posisi politik Saleh Latuconsina sebagai Gubernur Maluku. "Saya menduga seperti itu. Mungkin mereka melihat dia birokrat intelektual yang selalu mengutamakan obyektifitas melihat berbagai persoalan, namun oleh kalangan tertentu dikategorikan sekuler sehingga dinilai merugikan previlage kelompok tertentu oleh kelompok tertentu. Maka dia harus didongkel".

Tapi di sisi lain, dalam posisinya strategis itu dia mengalami kesulitan tersendiri karena berhadapan langsung kompleksitas komunitasnya dan bagaimana harus berhadapan dengan mereka, duga Bito seraya menambahkan, kendala lain adalah semakin dalamnya rasa dendam dan kuatnya personalisasi konflik serta sikap apriori masyarakat yang kian menebal terhadap kebijakankebijakan publik yang dikeluarkan Sub PDS selama ini karena tanpa diikuti konsistensi yang jelas. Kemudian lembagalembaga politik yang ada sama sekali tidak berdaya mencari solusi atau rumusanrumusan politik yang bisa disumbangkan kepada pemerintah daerah sebagai rujukan membangun jalan dialog. Ini diakibatkan mendalamnya rasa trauma masyarakat yang timbul selama kerusuhan dan membuat masyarakat terbagi menurut komunitas keagamaan.

Selain itu, telah terjadi ketumpulan kaum intelektual yang diharap bisa menyumbangkan solusi scientific ternyata mandeg total. Jadi, "ada kemacetan intelektualisme dari kaum akademisi dalam merumuskan formula penyelesaian masalah Maluku, seperti dalam kasus penghancuran kampus Unpatti, Rektor Huliselan malah menyatakan dirinya bersikap netral, tapi pada posisi mana dia berdiri netral, apa sebagai akademisi atau politikus," kata Bito.

Agar proses dialog dan rekonsiliasi dapat berjalan kedepan, Tony Pariela dan seniornya itu meminta Sub PDS Saleh Latuconsina beserta unsurunsur pembantu PDS dapat lebih kreatif membaca perkembangan actual di lapangan. Kalau tidak segera disikapi, berarti lembaga tersebut ingin melanggengkan konflik, dan sikap eksklusifisme tidak akan produktif membangun diplomasi dialog antara Islam dan Kristen. "Selama ini kan perkembangan masalah dilapangan tidak sejalan dengan sikap tanggap PDS. Kita berharap dengan perubahan pendekatan persuasif menjadi represif dapat dikuti pula peningkatan kreatifitas dan kinerja Sub PDS untuk membaca aktualisasi persoalan yang terjadi,"kata Tony.(aus/fik)

2. TPG Beber Diskriminasi Perkara di Polres Ambon

Ambon, Siwalima
Supremasi hukum tampaknya masih terus terganjal, manakala aparat penegak hukum sendiri belum memiliki niat yang sungguh untuk suatu proses penegakkan hukum secara proaktif. Lagi pula, dugaan adanya diskriminasi dalam berbagai laporan tindak pidana, masih saja dilakukan Kapolres Pulau Ambon dan P p Lease, Superintendent Drs ESA Parmadi. Demikian antara lain simpul pendapat tiga praktisi hukum yang tergabung dalam Tim Pengacara Gereja (TPG) kepada Siwalima Kamis (5/10), di kantornya. Ketiga praktisi hukum itu masing-masing, Anthony Hatane, SH, Richard Rahakbauw, SH dan Simon Noija, SH.

Menurut mereka, laporan tindak pidana TPG terhadap Husni Putuhena, SH Cs ke Polres P Ambon dan Pp Lease, sehubungan dengan isi sebuah bulethinnya bertajuk Jurnal, yang menuding TPG sebagai Tim Advokasi RMS, sama sekali tidak ditindak-lanjuti oleh Kapolres ESA Parmadi. Utamanya, pemanggilan tersangka Husni Putuhena Cs untuk mendengar keterangannya. Hal ini katanya berbeda dengan laporan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dilakukan TPG terhadap surat pembentukan Tim Advokasi dan Hukum Idul Fitri Berdarah. Katanya, laporan dugaan tindak pidana ini diproses secara marathon oleh Polres Ambon.

Para praktisi hukum ini menjelaskan, Polres Ambon begitu serius memanggil tersangka dan para saksi atas perkara dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan yang dilaporkan ke Mapolres Perigi lima, oleh almarhum Nadjib Atamimi,SH, sementara tersangka Husni Putuhena Cs yang dilaporkan TPG sama sekali tidak pernah dipanggil untuk diproses.

"Sesuai hukum acara, seorang tersangka yang dipanggil selama tiga kali berturut-turut utuk diperiksa, tapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas, polisi punya kewenangan untuk menjemput tersangka. Tapi mengapa Kapolres ESA Parmadi tak pernah menugaskan bawahannya untuk menjemput paksa terhadap Husni Putuhena yang terkesan sangat kebal hukum," ujar salah satu penasehat hukum TPG itu.

Mereka menduga, hal ini terjadi karena ada tindakan diskriminasi oleh Kapolres ESA Parmadi atas berbagai laporan dugaan tindak pidana sebagaimana dipaparkan di atas. Dan untuk hal dimaksud, mereka meminta Kapolda Maluku Brigjen Pol Drs Firman Gani untuk memperingati Kapolres ESA Permadi yang dianggap bersikap diskriminatif terhadap sejumlah laporan tindak pidana yang diterimanya.

Utamanya, pemanggilan tersangka Husni Putuhena, karena di negara ini tidak ada orang yang kebal hukum. (ate)

3. Kasus Thamrin Tomagola: Dan Sesko TNI Sanggah Pemberitaan Siwalima (--deleted --)

4. Maluku Lepas, Pilihan Berat Gus Dur

Ambon, Siwalima
Tawaran opsi ketiga mantan anggota DPR/MPR Z Apituley agar Presiden Gus Dur harus berani menyatakan Maluku keluar dari Indonesia (NKRI), bila opsi pertama dan kedua, tentang menyelesaikan konflik Maluku gagal total, menjadi wacana menarik. Tidak tanggung-tanggung Ketua Forum Pemuda Baguala Willem Talakua menyampaikan pikirannya seputar opsi tersebut.

Dalam press release-nya yang dibagikan ke beberapa media cetak di Ambon, kemarin, Talakua menilai opsi yang ditawarkan Z Apituley sebagai tindakan yang gegabah dan sarat interest emosional. Talakua mengakui, tawaran opsi ke tiga tersebut, akan menjadi dua pilihan berat bagi Gus Dur yaitu menerima atau menolak.

Dari dua pilihan tersebut, dia optimis peluang untuk menolak cukup besar dibanding dengan menerima. Menurut dia, Presiden Gus Dur tak mungkin mempunyai keberanian untuk menerima opsi ke tiga itu. Namun kalaupun Gus Dur menerima opsi ketiga yang menghendaki Maluku dilepaskan dari pangkuan ibu Pertiwi, maka Gus Dur telah mengingkari semangat kemerdekaan RI, yang diperoleh melalui perang Hongi, Perang Hunimoa, Perang, Pattimura, serta pembentukan dan keterlibatan Jong Ambon dalam semangat sumpah pemuda 28 Oktober 1928, dan Maluku yang adalah satu dari delapan daerah pertama yang ikut mendukung NKRI.

"Saya juga paham sebagaimana dinyatakan Soekarno pada 17 Agustus 1945 bahwa "Terima kasih kepada rakyat Maluku atas kesetiaannya pada cita-cita nasional Indonesia, Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia,"ujarnya mengutip ucapan Soekarno 55 tahun lalu. Dengan demikian, lanjutnya, lewat kerusuhan berkepanjangan ini, dirinya berani mengatakan Jakarta bisa dipakai sebaga indikator stabilitas negara RI, tapi Malukupun dapat dipakai sebagai NKRI.

Dengan demikian apabila opsi ketiga yang ditawarkan itu dilaksanakan dengan berani oleh Gus Dur, maka sudah barang tentu Indonesia hanya sebuah nama. Dicontohkan, kasus Timor Timur, Aceh dan Papua tidak begitu besar pengaruhnya terhadap NKRI. Namun akan berbeda jauh, bila Maluku terpisah dari NKRI. "Sekali lagi saya katakan, Maluku adalah indikator NKRI sehingga pengaruhnya sangat besar," ujar Talakua. Dia menyadari secara jujur bahwa lewat kerusuhan ini, di Maluku telah terjadi penindasan, diskriminasi, pembodohan, eksploitasi dan pemiskinan yang bisa berpotensi dalam mengurangi melunturan semangat nasionalisme. Dan, bila hal ini dibiarkan akan sangat berdampak bagi disintegrasi bangsa. Dan bagi rakyat Maluku, Maluku seakan diabaikan oleh republik Ini.

Masih kata Talakua, hal ini terbukti dengan tidak adanya kepastian penghentian kerusuhan serta berakibat bermunculan berbagai polemik di kalangan masyarakat Maluku dengan pernyataan sikap ang disampaikan di dalam menyikapi kerusuhan ini.

Dicontohkan aksi demo mahasiswa dan pemuda Maluku (Mahamuda Siwalima) di Jakarta yang mengancam bahwa jika kerusuhan di Maluku tidak segera diselesaikan maka ada gerakan untuk menuntut kemerdekaan bagi Maluku. Begitu pun kata Talakua, Forum Independen Pemantau Pelaksanaan Darurat Sipil (FIPPDS) mempertanyakan apakah masih mungkin etnis Kristen Maluku untuk eksis dalam wilayah kesatuan RI dan jika sudah tak ada tempat lagi, maka memohon kepada pemerintah RI untuk menyediakan fasilitas transportasi mengungsikan warga Kristen Maluku keluar dari dari wilayah ini.

Selain itu, pernyataan sikap yang disampaikan kepala desa Poka saat bertatap muka dengan gubernur Latuconsina selaku penguasa darurat sipil daerah yang mengatakan bahwa warga Poka Rumahtiga mengancam akan keluar dari NKRI apabila kerusuhan tidak tertangani secara tuntas.

Contoh di atas katanya memperlihatkan sebuah rasa kekecewaan dari masyarakat Maluku yang hidup dalam format NKRI.

Menurut dia, negara dan pemerintah telah melakukan kejahatan struktural terhadap rakyat Maluku. Misalnya Praktek diskriminasi, marjinalisasi pemaksaan kehendak dan penindasan kini dirasakan masyarakat Maluku. (ate)

5. Iklim Kebebasan Ganggu Keamanan di Maluku, Panglima TNI Keluarkan Perintah Harian (--deleted--)

From : Izaac Tulalessy - Wartawan Harian Umum Siwalima Ambon
Provided By Harian Umum Siwalima Ambon & Masariku Network 2000

Received via e-mail from : Peter by way of PJS

Copyright © 1999-2000 - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon
HTML pages designed and maintained by Alifuru67 * http://www.oocities.org/alifuru67
Send your comments to alifuru67@egroups.com