Ambon, Siwalima - Menyusul masuknya sekitar 415 orang Laskar Jihad di Ambon, sadar
atau tidak publik kota ini menjadi ketar-ketir. Pasalnya, misi sosial yang diemban
selama ini, cuma retorika politik.
Karena itu, kehadiran Laskar Jihad, kini dan sampai kapan pun tetap dilihat sebagai
bagian dari upaya untuk terus melanggengkan konflik kemanusiaan di Maluku. Demikian
antara lain sari pendapat yang dikemukakan anggota DPRD Tk II Kota, Herman Hattu,
SH kepada Siwalima, Rabu ( 15/11) kemarin, di Ambon.
Dengan lolosnya Laskar Jihad masuk ke Ambon tanpa pencegahan apapun, menunjukan
bahwa Penguasa Darurat Sipil sebenarnya tidak konsisten terhadap kebijakan yang
diambilnya. "Ini karena Penguasa Darurat Sipil tidak konsisten dengan Surat Perintah
(SPRINT) yang telah diterbitkannya sendiri," tuturnya.
Buktinya surat perintah itu tidak berfungsi, katanya, karena dalam pelaksanaannya tidak
pernah berhasil memulangkan dan mencegah masuknya Laskar Jihad.
"Saya lihat sprint itu ibarat macan ompong, artinya sprint itu keluar hanya sebatas
kebijakan politik semata, tetapi kebijakan secara hukum yang merupakan fokus dari isi
surat itu realisasinya tidak ada," tegas Herman yang juga anggota fraksi PDI-Perjuangan
ini.
Yang lebih fatal lagi, kata Herman, ketika adanya informasi soal penambahan stok
Laskar Jihad, Penguasa Darurat Sipil tidak punya reaksi apa-apa untuk mengambil sikap
tegas. "Mungkin daerah ini bukan lagi darurat sipil, tetapi darurat jihad," katanya, sinis.
Padahal, pemerintah melalui Menko Polsoskam, Susilo Bambang Yudhoyono sudah
punya komitmen ketika berkunjugan ke Ambon beberapa waktu lalu telah menghimbau
kepada pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur selaku Sub Penguasa Darurat Sipil
Daerah, termasuk para pembantunya supaya mengambil langkah bijak untuk
menertibkan orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan di Ambon.
Sayangnya himbauan itu tidak dilaksanakan, ini terbukti dengan datangnya lagi ratusan
Laskar Jihad di kota Ambon.
"Bagi saya, ini satu pelanggaran yang sangat fatal yang telah dilakukan oleh Penguasa
Darurat Sipil bersama para pembantunya," ujar Herman. (fik) |