"Tak segan-segan akan dikoyakan apabila ada data yang sampai ke meja saya, berupa data manipulasi," katanya di depan para kepala dinas instansi, kepala bagian dan pimpro se Kabupaten Pontianak pada temu evaluasi proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Pontianak tahun anggaran 1998/1999, Rabu (2/6) kemarin.

Sebab lanjutnya data dan informasi yang keliru disampaikan akan membuat keputusan yang keliru pula. "Gara-gara data yang keliru ini, baru dua bulan menjabat sebagai bupati, kemudian mendapat gugatan dari masyarakat melalui PTUN," kata Kimha.

Berkait dengan hal tersebut bupati Kimha, mengajak seluruh kepala dinas instansi terkait sekarang ini membenahi data atau informasi yang menyangkut bidang tugasnya masing-masing. "Kalau perlu setiap instansi telah mempunyai data base masing-masing, sehingga perencanaan dan keputusan yang dibuat dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Selama ini, tambahnya kita selalu terlena dengan kerja yang berorientasi pada target, kalau kerja sudah mencapai target kita sudah merasa puas dan bangga.

Seyogyanya kita harus memilah mana proyek yang menjadi sasaran antara dan mana proyek yang menjadi sasaran akhir. Apakah proyek tersebut telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Sebagai contoh, kata Kimha program 350.000 ton GKG yang dicanangkan di Kabupaten Pontianak. Apakah program tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan.

Kalau target tersebut tercapai namun belum bisa meningkatkan kesejahteraan para petani, berarti program tersebut baru merupakan sasaran antara bukan sasaran akhir yang diinginkan.

Jadi kita belum boleh merasa bangga, dengan pencapaian target tersebut, karena kesejahteraan petani belum meningkat, tegas Kimha.

Dari evaluasi proyek pembangunan yang ada, bahwa masih ada dana-dana yang dikembalikan lagi. Ini salah satu indikator bahwa kita belum mampu sepenuhnya mengelola proyek tersebut.

"Kalau pelaksanaan otonomi daerah telah terwujud, dimana jumlah dana yang dikelola makin meningkat lagi, apakah kita akan mampu mengelola dana tersebut dengan baik lagi.

Banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, misalnya masih sekitar 60 pesren kondisi bangunan SD yang rusak berat. Tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga perlu dibentuk posko gizi di setiap desa.(r)