Ketua Fraksi PPP DPRD Sambas Syuhada Hadran minta agar dana JPS yang diperuntukan bagi pencabutan terumbuk pada lahan eks tanaman jeruk Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya diusut tuntas.

Pasalnya petani di daerah tersebut resah berkait dengan pencairan dana yang tak sesuai ketentuan semula.Setidaknya dalam ketentuan awal, ditetapkan bahwa untuk satu hektar lahan terumbuk jeruk yang akan dicabut didanai Rp 1 Juta, berarti kalau di Desa Sungai Raya yang ada sekarang ini seluas 50 hektar maka dana yang diperlukan adalah Rp 50 Juta, namun pada kenyataannya dana yang diberikan hanya Rp 40 Juta.

"Untuk itulah kita berharap agar masalah ini diusut tuntas, karena pengerjaan pencabutan terumbuk eks lahan tanaman jeruk tersebut belum selesai," kata Syuhada. Menurutnya, petani menduga adanya penggunaan dana yang tak diserahkan sebesar Rp 10 Juta tersebut untuk kepentingan pribadi sejumlah oknum.

Sementara ketika petani mempertanyakannya diperoleh jawaban, bahwa uang sebesar Rp 10 juta dipergunakan untuk kepentingan sosial diantaranya sumbangan ke sejumlah masjid, dan beberapa sumbangan lainnya dengan jumlah keseluruhan Rp 10.150.000.

"Padahal ketika dilacak, didapatkan data bahwa uang tersebut dibagi-bagikan kepada oknum tertentu yang mengelola dana tersebut," kata Syuhada. Berkait dengan hal tersebut, beberapa hari lalu beberapa petani mengadukan masalahnya ke DPRD Sambas. Makanya diharapkan tim Tingkat II Sambas melacak kebenaran berita tersebut. Dan kalau ternyata terjadi penyalahgunaan dana hendaknya diusut tuntas dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ia menambahkan, ironisnya lagi banyak diantara petani tersebut yang tak mengetahui kalau dana yang ada dipotong Rp 200.000 per hektar."Mereka tak tahu adanya pemotongan dana tersebut, setelah dihitung-hitung ternyata dana yang sampai ke petani hanya Rp 40 Juta jumlahnya bukan Rp 50 Juta untuk 50 hektar lahan terumbuk jeruk," kata Syuhada.

Sangat disayangkan tindakan yang dilakukan oknum tersebut, dana yang seharusnya milik petani dan rakyat kecil sebagai upaya membangun kembali pemberdayaan pertanian masih harus dipotong hanya untuk kepentingan orang tertentu saja.(lyn)