* Empat Bulan Capai 28.900 M3

Kuching, AP Post.

Penyelundupan kayu ke Sarawak, Malaysia terus berlangsung. Maraknya aksi penyelundupan ini membuat industri kayu di sana tak kekurangan bahan baku. Selama empat bulan saja, suplai kayu selundupan bisa mencapai 28.900 meter kubik. Tingginya angka penyeludupan ini juga membuat Sarawak menjadi daerah pengekspor kayu terbesar ketiga di Asia.

Informasi yang dihimpun AP Post, kayu-kayu illegal itu dibawa dari Kalbar baik melewati jalan darat maupun laut menuju Pelabuhan Sematan, Kuching, Sarawak. "Hampir semua perusahan kayu di sini memperoleh kayu dari daerah kita," ujar salah seorang warga Indonesia saat mengantar AP Post mengelilingi kawasan industri Bako, Kuching.

Banyaknya jumlah kayu yang diselundupkan di kawasan itu, menyebabkan pria tadi hanya bisa geleng kepala tanpa bisa berbuat apa-apa. "Inilah faktanya. Kayu-kayu illegal iyu banyak di sini," tambahnya sembari menunjuk tumpukan kayu gelondongan pada salah satu perusahaan.

Warga yang tak ingin namanya ditulis itu mengatakan, sebenarnya Pemda Kalbar sudah mengetahui adanya kayu illegal tapi hingga kini belum mampu berbuat banyak. "Semua sudah tahu kok," katanya singkat.

Sumber AP Post di Kuching menyebutkan pada 1 Maret sedikitnya ada 21 kapal yang mengangkut kayu gelondongan. Pada 15 Maret juga 21 kapal. Kayu yang diangkut semakin meningkat pada 15 April yakni 29 kapal dengan muatan 1.804 M3. Selama empat bulan terakhir atau Januari-April, ada 555 buah kapal yang dengan muatan kotor 28.900,68 M3, yang dibawa dari Pelabuhan Paloh ke Pelabuhan Sematan, Kuching, Sarawak. Dari angka tersebut, produksi kayu olahan di Sarawak pada awal tahun 1999 mulai bergerak naik sebagai pengekspor kayu ketiga terbesar di Asia.

Membisu

Sosiolog hukum dari Untan H Rousdy Said SH, MS yang bersama-sama AP Post menyaksikan langsung di kawasan penumpukan kayu ilegal mengatakan, dilihat dari keadaan hutan Malaysia yang sangat minim, maka kayu yang diekspor oleh pihak Malaysia itu tidak lain berasal dari hutan Kalbar. "Kayu-kayu yang dibawa dengan kapal motor ke Malasyia bukan saja dari perbatasan kedua negara, tetapi dari hutan-hutan yang jauh dari daerah perbatasan. Ada oknum yang mengumpulkan kayu dari tebangan liar untuk dibawa ke Malaysia lewat Telok Batang sebagai pelabuhan muat," kata Rousdy mensinyalir.

Ia menilai, modus operandi penyelundupan tersebut, tak diimbangi dengan tindakan dari aparat berwenang, misalnya Polisi Perairan, TNI-AL, Bea Cukai, Syahbandar maupun Dinas Kehutanan Kalbar melakukan pencegahan kapal-kapal motor membawa kayu ilegal tersebut.

"Semua penegak hukum itu membisu seribu bahasa terhadap semakin semaraknya penyelundupan kayu dari Kalbar ke Sarawak," ujarnya.

Dijelaskan, tak ada reaksi dari penegak hukum, lantaran pihak-pihak itu justru ikut terlibat dalam aksi penyelundupan. Padahal, lanjutnya, sangat besar kerugian yang di derita khususnya daerah ini. Belum lagi semakin gundulnya hutan di Kalbar, akibat hutan dibabat tanpa diimbangi dengan usaha penanaman kembali. "Betapa naifnya, saat Indonesia sedang memasuki pesta demokrasi orang-orang yang tak bermoral melakukan pencurian kayu, sementara tak ada perhatian dari pihak keamanan daerah ini," kata Rousdy yang juga Dewan Penasehat Unfrel Sekda Kalbar itu.

Ia mensinyalir ada kesengajaan dari sindikat pencurian kayu, sebab semua aparat keamanam tersedot perhatiannya pada pengamanan pemilu. "Dengan tertangkapnya lima warga Malaysia dan Indonesia di Bukit Keraci Kawasan hutan Ketungau Hulu, Sintang sudah saatnya Pemda Kalbar melakukan tindakan pro aktif dalam mengamankan hutan di daerah ini," sarannya.

Menurut Rousdy, sudah saatnya perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehutanan segera direvisi dengan UU yang baru. Sebab, dalam praktiknya, 33 peraturan, realitas di lapangan sangat jauh berbeda. Banyak kelemahan yang dijadikan alasan sehingga membuka peluang bagi sindikat pencurian kayu terlepas dari jeratan hukum.

"Peraturan yang dibuat harus diselaraskan dengan aturan hukum yang berlaku di negara Malaysia, yang sesungguhnya kita ketahui sangat berlainan dengan negara kita. Jika tidak, maka hubungan kedua negara ASEAN kelak semakin tidak menguntungkan," katanya. (tam)