Disesalkan Pembakaran Gudang MJP
Dinilai Belum Layak, Penentuan Konversi Libatkan Banyak Pihak
Sanggau, AP Post.
Ketua TP3D2 Kabupaten Sanggau yang juga Ketua Bappeda Ir H Setiman H Sudin menyesalkan terjadinya pembakaran satu gudang berikut ekses lainnya yang terjadi di PT MJP Sekadau akhir pekan lalu. Lokasi kebun plasma diperusahaan tersebut belum saatnya dikonversikan karena sesuai penilaian tim yang terdiri dari instansi terkait tingkat pusat dan daerah kelas kebun masih belum sesuai dari ketentuan.
"Sebenarnya tidak perlu terjadi pembakaran itu, kalau begini semua jadi rugi. Permintaan untuk dikonversi bisa saja namun tidak semudah yang dibayangkan, masih ada kebun di sana klasifikainya kelas C dan D, padahal sesuai ketentuan Dirjen Bun setidaknya kelas A atau B. Pemda dan perusahaan sudah melakukan terobosan yakni dengan pra konversi," ujar Setiman menjawab AP Post siang kemarin diruang kerjannya berkaitan dengan kejadian pembakaran gudang, perusakan mess, penjarahan, pengusiran dan dan ancaman terhadap karyawan PT MJP di Sekadau Jumat pekan lalu.
Masalah yang terjadi katanya tidak semudah yang dibayangkan, karena bukan semata-mata perusahaan yang menentukan suatu kebun dapat dikonversikan atau tidak, melainkan melewati suatu proses dari tingkat pusat dan propinsi. Penilaian yang melibatkan Dirjenbun, Bank pelaksana dan BI, Askrindo, Disbun Tingkat I dan II merupakan suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan termasuk masyarakat didalamnya.
Khusus kejadian kemarin lanjutnya penilaian dari Tim tadi teryata dilokasi perkebunan PT MJP belum saatnya dilakukan konversi karena masih ada kelas kebun yang dibawah klasifikasi yakni C dan D, oleh sebab itu Pemda dan perusahaan sudah melakukan langkah terobosan yakni dengan prakonversi. Jika memang dinilai belum layak tentunya tidak bisa dilakukan karena yang menentukan penilaian dari komponen tim tadi.
"Penilaian itu dari tim baik tingkat pusat dan daerah, masalahnya disana ada bagian kebun yang belum layak kelasnya masih belum sesuai. Nah jika tetap dipaksakan tentu menjadi masalah, karena dengan sendiri kebun itu 100 persen menjadi milik petani, jika belum mampu dikhawatirkan justru akan membebani mereka, Bank tentunya tidak mau karena mereka punya kekhawatiran kreditnya tidak terlunasi nantinya. Kita tetap berusaha semakismal mungkin," ujar Setiman.
Jika memang tetap dipaksakan konversi katanya dengan kondisi kebun yang belum layak beban perawatan kebun akan ditanggung petani peserta mereka harus membayar kredir ke bank, dengan kondisi seperti ini dikhawatirkan tidak akan sesuai dengan perenacanaan dan justru bisa menimbulkan beban bagi mereka. Kalau seperti itu bisa menimbulkan masalah lain yakni perkebunan itu bisa berantakan.
Setiman tidak menutup kemungkinan bisa terjadi dengan adanya desakan yang meminta konversi kebun secepatnya padahal belum layak nantinya pemilik kebun tadi karena kebunnya tidak menguntungkan lantas menjual kepada pihak lain.
Dilain pihak dengan timbulnya kejadian ini bisa membuat inverstor yang bergerak dibidang perkebunan sawit menjadi jera, karena untuk investasi tidak sedikit biaya yang ditanamkan. Informasinya perusahaan itu sudah tidak sedikit jumlah dana yang ditanamkan disana. Pekebunan kelapa sawit itu sebenarnya baru saja di pegang manajeman baru PT MJP yang mengambil alih manajeman lama.
Perusahaan katanya sepenuhnya sangat mendukung konversi bahkan sudah dilakukan jadwal kerja dan persiapan seperti merealisasi rehabilitasi kebun untuk rencana konversi 935 kk secara bertahap. Bahkan sebanyak 766 kapling sudah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional.
Sebenarnya peralihan dari manajeman lama ke manajeman baru katanya sekarang ini sudah banyak perubahan dan lebih akomodatif, namun memang tentunya tidak sepihak bisa menentukan konversi suatu kebun atau tidak, melainkan penentuan dari instansi terkait. Salah satunya yakni dukungan bank dinilai kurang responsif pencairan dana sering terlambat, padahal perusahaan sudah menalangi operasional sementara ini. Padahal investasi penanganan kebun plasma 100 persen dibiayai kredit program. Imbasnya juga menghambat rehabilitasi kebun. Sementara itu ketua harian TP3D2 Sanggau yang juga Kacabdisbun Ir H Nadjimi Idris ketika dikonfirmasikan tidak diperoleh jawaban, menurut salah seorang stafnya Nadjimi sedang sakit.(by)