Banjarmasin Post, Senin, 14 Mei 2007 02:53
RMS dan Gerakan Separatis
Oleh: Adi Sartono SH MH, Pemerhati masalah hukum dan politik
Boleh jadi ini adalah hari-hari yang sangat menegangkan bagi petinggi baik dari sipil
maupun militer di Ambon. Persoalan awal, hanya karena ulah sekelompok penari
tradisional nekad memasuki Lapangan Merdeka Ambon, saat berlangsung peringatan
Hari Keluarga Nasional yang dihadiri Presiden SBY dan rombongan. Persoalan
selanjutnya bukan lagi menyangkut makna dan keindahan Tarian Cakalele yang
disuguhkan. Dalam hitungan detik saja, tarian itu berubah menjadi drama yang
bersuasana penghianatan kepada bangsa dan NKRI, ketika penarinya berusaha
mengibarkan bendera perjuangan Rakyat Maluku Selatan (RMS).
Drama pengibaran Bendara RMS di Lapangan Merdeka Ambon itu menghentak
kesadaran kita semua. Bagaimana penyusup dapat begitu mudahnya memasuki ring
pengamanan kepala negara, yang mestinya sangat ketat dan berlapis. Insiden
pengibaran Bendera RMS itu, memicu pertengkaran di antara petinggi di Ambon
maupun di pusat tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kecolongan
tersebut. Masalah pertanggungjawaban atas insiden itu memang harus segera
dituntaskan, guna memperbaiki sistem pengamanan kepala negara yang lebih baik di
kemudian hari. Pihak yang harus bertanggungjawab atas kelalaian itu, mesti diminta
pertanggungjawabannya sesuai mekanisme hukum yang ada.
Pengibaran Bendera RMS tentu tidak bisa disetarakan dengan tindakan kriminal
biasa. Sebab, insiden itu memiliki implikasi sosial dan politik yang sangat luas,
bahkan sampai ke dunia Internasional. Oleh karena itu, pengibaran Bendera RMS
atau apa pun namanya sudah pasti bukan insiden yang bersifat insidentil semata.
Tetapi melalui sebuah rencana yang sangat matang, dan memiliki motif politik yang
jelas serta terkait dengan suatu gerakan terorganisasi oleh aktor intelektual tertentu
yang bersuasan separatis. Tindakan itu jelas mengarah kepada makar sebagaimana
diatur Pasal 106 KUHP.
Jika kita mau belajar dari kasus gerakan separatis yang terjadi di negara lain di Asia,
seperti Gerakan Moro di Filipina Selatan, Tamil Ealam di Srilangka, selalu
mengangkat isu ketidakadilan, kemiskinan dan latar belakang ideologi sebagai
landasan perjuangan mereka. Namun sebenarnya, isu tersebut hanya sebagai
instrumen politik dari sekelompok orang yamg memiliki ambisi kekuasaan untuk
menghimpun kekuatan sosial guna mencapai tujuan akhirnya: kekuasaan atas
sebuah negara baru yang terpisah dan berdaulat. Hal ini senada dengan pendapat
Prof Kranenburg. Bahwa, hakikat dari sebuah negara adalah organisasi kekuasaan
yang diciptakan oleh sekelompok orang yang kemudian di sebut bangsa.
Kembali ke insiden pengibaran Bendara RMS di Ambon, pemerintah hendaknya tidak
boleh terjebak oleh pemikiran bahwa selalu ada hubungan kausalitas yang jelas dan
langsung antara isu ketidakadilan dan kemiskinan dengan gerakan separatis di Tanah
Air. Kalau kita mau jujur melihat kondisi masyarakat kita saat ini dari Sabang sampai
Marauke, maka secara kasat mata pun akan terlihat lebih banyak rakyat miskin
daripada yang sejahtera. Kalau isu ketidakadilan dan kemiskinan selalu memiliki
hubungan kausalitas yang pasti dengan gerakan separatis, maka seluruh Rakyat
Indonesia akan mengadakan gerakan separatis untuk berpisah dari NKRI.
Oleh karena itu, akar persoalan sebenarnya bukan semata terletak pada
ketidakadilan dan sosial ekonomi masyarakat setempat. Tetapi lebih dominan kepada
bagaimana kemampuan pemerintah dan segala atribut pendukungnya secara represif
lewat regulasi hukum mampu menekan aktor intelektual yang memiliki paham
separatis, serta secara preventif memberikan public education kepada masyarakat
agar selalu menjaga keutuhan bangsa dan NKRI.
Dengan demikian, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas secara represif
terhadap aktor intelektual yang memiliki ambisi kekuasaan dan berada di balik setiap
gerakan separatis, sebelum mereka berkembang sedemikian rupa sampai memiliki
akses dan dukungan dari negara lain berupa dana, suaka politik, bahkan peralatan
perang seperti separatis Moro, Tamil Ealam maupun yang pernah terjadi di Aceh.
Kalau hal seperti ini terjadi, maka segala upaya untuk merangkul kembali mereka ke
pangkuan Ibu Pertiwi harus dibayar 'sangat mahal' oleh republik ini.
e-mail: adishmh@yahoo.com
Copyright © 2003 Banjarmasin Post
|
