Cenderawasih Pos, 04 Juli 2007 05:44:50
Tim Evaluasi Juga Periksa Kapolda
JAKARTA-Tim evaluasi insiden RMS yang diketuai Sekretaris Menkopolhukam
Agustadi Sasongko telah menyelesaikan tugasnya. Panglima TNI Marsekal Djoko
Suyanto menegaskan tim itu bukan hanya memeriksa Pangdam dan unsur TNI.
"Saya perlu luruskan, tim evaluasi dari Menkopolhukam jadi ada unsur TNI dan unsur
Polri, jadi disitu komprehensif," ujar Djoko di Istana Negara, Jakarta kemarin.
Panglima belum memastikan siapa yang akan dimutasi akibat lalai dalam
pengamanan presiden di Ambon tersebut. "Mereka baru datang hari ini (kemarin, Red)
belum ada kesimpulan yang final, tunggu saja,"ujar Djoko.
Mantan Kepala Staf Angkatan Udara itu mengatakan, bahwa jabatan bagi tentara
adalah tugas negara yang setiap saat bisa saja ditarik. Termasuk, jabatan pangdam.
"Harus dipertanggungjawabkan, itu adalah amanah yang diberikan oleh pimpinan,"
katanya.
Berarti pasti akan dicopot ? Panglima terdiam sejenak. "Jangan diarahkan kesitu,
siapa yang dicopot, TNI dituding BIN, itu justru keluar dari masalah, fokusnya bukan
kesitu tapi ke arah bagaimana RMS masih bisa berkibar," kata jenderal kelahiran
Madiun tersebut.
Lantas apa analisa sementara TNI ? Menurut Djoko, ada masalah keamanan,
masalah kesejahteraan dan keinginan untuk diakui. "Banyak, kalau dilihat dari
temuan sementara teman-teman yang ke Ambon, tidak hanya karena kemiskinan,
kalau miskin saja di Gunungkidul ( Jogjakarta, red) dan di Sukabumi Selatan juga
masih banyak," katanya.
Mantan Komandan Pangkalan Udara Iswahjudi, Madiun itu menambahkan, evaluasi
yang menyeluruh dari tim Kementrian Polhukam sedang menyimpulkan
penyebabnya. "Mungkin lusa ( besok, red) diumumkan," kata Djoko.
Panglima TNI memang belum menyebutkan siapa yang akan diganti dan yang paling
bertanggungjawab terhadap insiden tersebut. Namun, sumber Jawa Pos di lingkungan
Kementerian Politik Hukum dan Keamanan memastikan ada pergantian jabatan dan
mutasi terkait kasus itu. "Sudah selesai hasilnya dan sekarang berada di tangan
menteri ( Widodo AS, red)," katanya.
Sumber lain Jawa Pos di lingkungan Mabes TNI menambahkan, kasus RMS menjadi
pukulan telak bagi TNI terutama TNI Angkatan Darat. "Itulah mengapa pak Bambang
Dharmono ( Mayjen Bambang Dharmono, Asisten Operasi Mabes TNI, red) turun
langsung kesana," katanya.
Perwira itu menambahkan, peristiwa penyusupan RMS membuka perdebatan kembali
tentang fungsi komando teritorial ( koter). "Mekanisme tanggung jawab koter seperti
Korem dan Kodam dievaluasi ulang," katanya.
Kepolisian, kata sumber itu, telah mengambil fungsi-fungsi yang sebenarnya bisa
diampu oleh aparat TNI. Belum lagi, ada permasalahan politik lokal antara elit politik
Ambon yang menunggangi. "Ada informasi, penari lolos karena ada rekomendasi dari
pejabat setempat, mereka juga punya identitas yang dilegalisasi di Korem," katanya.
Mengapa oknum TNI di Korem terlibat ? Sumber itu tidak bisa memastikan
alasannya. "Yang saya dengar dari teman-teman di lapangan, ada beberapa kali
deadlock saat rapat pembagian kewenangan pengamanan di tingkat lokal," katanya.
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, insiden RMS di Ambon mampu
mengambil simpati internasional. "Itu target mereka, kalau soal kekuatan saya yakin
sudah tidak ada lagi, mereka hanya protes sesaat untuk galang opini," kata Juwono.
Mantan Duta Besar untuk Inggris itu menambahkan, yang harus dilakukan oleh
pemerintah pusat adalah memberi perhatian lebih ke Ambon. "Yang utama adalah
pengembangan keadilan sosial, seperti di Aceh dan di Papua, mereka merasa
terpinggirkan," katanya.
All Rights Reserved 2004. Cenderawasihpos.com
|
