Cenderawasih Pos, 04 Juli 2007 05:43:05
Gubernur Usul Perda RMS
Panitia Minta Maaf, Pangdam Akui Teledor
AMBON- Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu menegaskan perlunya regulasi yang
melarang keberadaan gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS). Orang
pertama di daerah ini berharap perlu adanya sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang
mengatur pergerakan RMS agar ditindak sampai ke akar-akarnya.
Permintaan Ralahalu ini disampaikan ketika memberikan penjelasan dalam Rapat
Kerja DPRD Maluku terkait tarian Cakalele yang dibawakan oleh sejumlah orang
dengan membawa bendera RMS saat puncak Harganas Jumat (296/) lalu yang
mencoreng wajah daerah ini di mata nasional dan internasional.
Tampaknya keinginan Ralahalu ini sangat direspon oleh sejumlah anggota dewan.
Hanya saja, dewan berkeinginan agar pemerintah daerah mengusulkan dibuat
rancangan undang-undang tentang separatis yang merongrong Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) ke pusat. ''Ide ini sangat bagus. Tapi saya harap
dipertimbangkan,''kata Ketua Fraksi Amanah Kebangsaan DPRD Maluku, Lutfi
Sanaky.
Hadir pada kesempatan itu, selain Gubernur Maluku, Wakil Gubernur, Muhamad
Latuconsina, Pangdam Patimura Mayjen TNI Soedarmaji Soebandi, Kapolda Maluku
Brigjen Polisi Guntur Gatot Setiyawan dan Ketua Panitia Panitita Harganas, Ny Sofie
Ralahalu dan sejumlah Panitia Harganas lainya.
Sanaky mengaku, kalau ada Perda, sanksi pidananya sangat ringan. Apalagi, kata
dia, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan dalam bidang hukum.''Saya
harap Pemda mengusulkan keinginan ini disampaikan ke Pusat agar dibuat UU atau
peraturan lainya yang mengatur keberadaan RMS,''jelas Sanaky yang juga mantan
Praktisi Hukum ini
Ralahalu berjanji akan memerintahkan Karo Hukum Pemda Maluku, agar
mengumpulkan ahli-ahli hukum di Universitas Patimura untuk membicarakan
kemungkinan dibuat aturan tentang keberadaan RMS untuk diusulkan ke Pusat.''Bila
perlu UU itu mengatur tentang separatis di Indonesia,''tekan Ralahalu.
Pangdam akui teledor
Ketua Panitia Harganas Maluku, Ny Sofie Ralahalu mengaku, Harganas yang
dipusartkan di Kota Ambon sangat dirasakan masyarakat di Maluku khususnya Kota
Ambon.''Harganas sangat direspon positif oleh masyarakat. Apalagi program-program
Harganas yang menyentuh masyarakat,''kata Isteri Gubernur Maluku itu.
Hanya saja, kata Sofie insiden tarian Cakalele itu sebagai penyebabnya. Dia
mengaku, sejak awal penari Cakalele telah dicurigai.''Karena itu saya atas nama
Panitia Harganas menyampaikan permohonan maaf,''kata Sofie.
Pangdam Pattimura Mayjen TNI, Soedarmaji Soebandi mengatakan, sebelum puncak
Harganas dilakukan, pihaknya telah melakukan berbagai tahapan.''Tahapan-tahapan
sudah dilakukan dengan komandan-komandan satuan yang ada,''kata Pangdam.
Hanya saja, kata dia, pihaknya telah maksiml jalankan tugas dan fungsinya, namun
puncak harganas itu terjadi kecolongan dengan masuknya para penari.''Kita sudah
maksimal kok kenapa kecolongan,''tandasnya.
Padahal, kata dia, antusiasme masyarakat saat kedatangan Presiden RI SBY sangat
diapresiasi oleh masyarakat khususnya warga Kota Ambon.''Apresiasi masyarakat
patut dipuji,''paparnya.
Dijelaskan, kenapa insiden terjadi karena kami punya struktur organisasi jelas ada
tahapan dan tindakan yang harus dilakukan terhadap semua yang akan dilakukan.
''Pak Kapolda saya katakan minta maaf atas kecolongan. Kami diatur secara
terstruktur, saya komandan tugas pengamanan ada komendan sektor ada satuan
tugas. Kami punya struktur dan mekanisme tahapan yang jelas,''jelas Pangdam.
Pangdam mengaku, pihaknya direncanakan hari ini melakukan insvestigasi internal
untuk mengevaluasi penyebab kecolongan di sektor mana.''Saya tahu titik rawan
mana penyebab terkecoh petugas di palangan, kita ketahui nantinya setelah
investigasi dilakukan. Karena kami terkecoh,''tekan Pangdam.
Evaluasi ini, kata dia, jika ada komendan yang bertugas dilapangan membuat
kecolongan, kama akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.''Kalau ada
komendan yang lalai dilapangan dikenai sangsi. Saya akan laporkan secara jujur
tidak ada yang direkayasa. Apapun konsekwensinya kami siap. Tapi level mana
komendan mana yang lalai,''bebernya.
Pangdam juga, berjanji akan mencari aktor intelektual dibalik tarian Cakalele itu,
karena penari tarian cakalele bisa dengan leluasa masuk di lapangan meledek tempat
digelarnya puncak Harganas.''Kenapa sampai penari menyebut bagian dari kegiatan.
Kata penari mereka terlambat,''kata Pangdam menirukan alibi penari Cakalele
tersebut.
Perlu pemberdayaan
Menyikapi berbagai kegiatan yang dilakukan Sepratis RMS, dua anggota DPRD
Maluku, Benhur Watubun dan Ridwan Hasan Marasabessy mengku, tindakan
sejumlah oknum masyarakat Desa Aboru karena kurangnya perhatian pemerintah di
desa itu.''Kami kira kurangnya pembangunan di desa itu, sehingga harus diperhatikan
lagi,''kata mereka.
Watubun berharap, masyarakat di Desa Aboru harus ada program pemberdayaan
sehingga masyarakat setempat merasa ada pembangunan didaerah mereka.''Kalau
mereka dipagari dengan pemberdayaan tidak terjadi demikian,''tandas Watubun.
Marasabessy berharap, masyarakat Desa Aboru tidak saja diperhatikan di sektor
pembangunan fisik, tapi masyarakatnya yang dinilai mampu bisa dipercayakan
memimpin salah satu instansi.''Kalau ada orang Aboru memimpin saya kira mereka
merasa diperhatikan. Tapi saya yakin mereka (Warga Desa Aboru) tidak melakukan
hal demikian. Saya tahu mereka dengan jelas, karena mereka warga binaan
saya,''pungkas Marasabessy. (CR7)
All Rights Reserved 2004. Cenderawasihpos.com
|
