Indopos, Selasa, 03 Juli 2007
Tim Mabes Periksa Pangdam
Polri: RMS Menyusup karena Panitia Terlibat
AMBON - Para petinggi Maluku mulai diperiksa. Tim Evaluasi Mabes TNI yang
diterjunkan untuk mengusut kasus penyelundupan bendera RMS di depan Presiden
SBY kemarin meminta keterangan kepada Pangdam Pattimura Mayjen Sudarmaedy
Soebandy.
Karena pejabat yang diperiksa itu termasuk Pangdam, tim dari Jakarta tersebut
dipimpin perwira berbintang tiga. Ketuanya adalah Letjen TNI Agustadi Sasongko
Purnomo yang saat ini menjabat sekretaris Menko Polhukam. Dia juga pernah
menjabat Pangdam Pattimura.
Anggota tim itu adalah Mayjen TNI Bambang Dharmono (Asops Kasum TNI Mabes
TNI) dan Mayjen Remolhon Simbolon (deputi Menko Polhukam).
Tim tersebut juga memeriksa istri Gubernur Sofie Ralahalu yang menjabat ketua
panitia Harganas (Hari Keluarga Nasional) yang disusupi separatis tersebut. Selain
itu, mereka mendengar keterangan Sekda Maluku Ir Said Assegaff serta Asisten I
Sekda Maluku Yopie Patty. Nama yang disebut terakhir itu kemarin juga diperiksa
polda. Yopie disebut-sebut ikut mengundang dan meloloskan penari liar dari RMS
tersebut.
Dari Pangdam Sudarmaedy, tim Agustadi mendengar proses terjadinya kasus
tersebut. Mulai persiapan acara hingga pelaksanaan. Terutama sistem keamanan
yang menyebabkan kecolongan.
Tim juga terjun langsung melakukan olah TKP di Lapangan Merdeka. Investigasi
lapangan itu berlangsung 30 menit. Agustadi mendapatkan penjelasan dari komandan
Korem Ambon dan asisten teritorial Kodam Pattimura. Agustadi yang dimintai
komentar tak bersedia menjawab. "No comment," ujarnya.
Belum ada keterangan dari Mabes TNI mengenai siapa pejabat keamanan yang akan
dicopot. Yang pasti, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menyatakan akan
memberikan sanksi kepada anak buahnya yang mengakibatkan acara di Maluku
tersebut kecolongan.
Gubernur Karel Albert Ralahalu akan dimintai keterangan oleh DPRD Maluku hari ini.
Menurut Ketua DPRD Richard Louhenapessy, pihaknya juga akan mendengar
keterangan dari panitia penyelenggara serta aparat keamanan.
"Inti rapat bersama itu, dewan menanyakan mengapa sampai terjadi insiden tersebut
dan berbagai isu yang berkembang pascainsiden. Termasuk, seputar keterlibatan As I
Sekda Maluku dan sejumlah kepala desa dalam insiden tersebut," ungkapnya.
Panitia Terlibat
Sementara itu, Kapolri Jenderal Sutanto yang kemarin menjadi inspektur upacara Hari
Bhayangkara di Banjarmasin, Kalsel, menjelaskan, sebelum pelaksanaan acara yang
dihadiri kepala negara itu, berbagai analisis mengenai kemungkinan yang terjadi telah
dilakukan intelijen, BIN dan Polri. Semua antisipasi tersebut juga telah disiapkan
secara baik oleh petugas di lapangan. "Tentu, yang jaga di lapangan harus
menyiapkan dengan baik untuk menghadapi hal tersebut," ungkapnya.
Menurut dia, Polri juga telah menahan beberapa orang yang diduga terlibat langsung.
"Evaluasi kini sedang ditangani Polda Maluku. Sekarang 31 orang sudah ditahan,"
jelasnya.
Bila dalam evaluasi ternyata kesalahan terletak pada Polri, sebagai pemimpin
tertinggi, Sutanto menegaskan dirinya tak segan memberikan sanksi kepada anak
buahnya yang dinilai lalai dalam bertugas. "Saat ini, evaluasi sedang kami lakukan.
Tentu, siapa pun yang bertanggung jawab akan kami tindak," tegasnya.
Kadivhumas Mabes Polri Irjen Sisno Adiwinoto mengungkapkan, sementara diduga
insiden tersebut terjadi karena ada keterlibatan anggota panitia. "Dalam hal ini, tidak
bisa dikatakan kesalahan satu orang saja, tapi kepanitiaan secara bersama,"
katanya.
Dia menyatakan, panitia pada tingkat daerah dalam penyambutan kepala negara
tersebut adalah istri gubernur. Penanggungjawabnya adalah pemerintah daerah
setempat dan unsur muspida menjadi panitia pengarah. "Sistem pengamanan masih
TNI, kemudian pelaksananya Paspampres. Pengamanan wilayah tetap dilakukan TNI
dan Polri," tegasnya.
Saat disinggung apakah nasib Kapolda Maluku Brigjen Gatot Guntur Setiawan masih
aman, Sisno menegaskan, hal tersebut tidak bisa dikatakan aman atau tidak aman.
Sebab, kata dia, yang paling bertanggung jawab adalah dua kesatuan, yakni TNI dan
Polri. "Kalau berbicara soal tanggung jawab, panglima TNI pernah menyatakan,
tanggung jawab yang lebih tinggi ada pada panglima TNI dan Kapolri," ungkapnya.
Sementara itu, Puluhan ribu umat Islam di Ambon kemarin turun ke jalan untuk
melakukan aksi protes di Kantor Gubernur Maluku. Isu aksi mereka masih
menyangkut lolosnya bendera RMS ke hadapan SBY. Kelompok pendemo yang
menamakan diri sebagai Aliansi Pembela Wibawa Negara Kesatuan Republik
Indonesia (APW-NKRI) dan Gerakan Pemuda Islam (GPI) Maluku itu berakhir ricuh.
Belum diketahui penyebab kerusuhan tersebut. Di lokasi demo ada berbagai versi
penyebab. Antara lain, mobil angkot menyenggol pendemo sehingga demonstran
marah dan melempari angkot tersebut. Versi lain, pendemo kecewa oleh ledekan
polisi sehingga melampiaskan emosi ke mobil angkot yang melintas di depan Masjid
Al Fatah, Jalan Sultan Babullah, Ambon. Ada juga yang menyebut bendera RMS
berkibar di Galala dan Poka Rumah Tiga sehingga pendemo marah dan melempari
angkot.
Para pendemo memulai aksi di depan Pelataran Masjid Al Fatah sekitar pukul 10.00
WIT. Mereka melakukan long march lewat Jalan A.Y. Patty, Jalan Sultan Khairun,
hingga Kantor Gubernur Maluku. Pengunjuk rasa diterima Gubernur Karel Albert
Ralahalu, Wakil Gubernur M.A. Latuconsina, Sekda Said Asegaf, Pangdam XVI
Pattimura Mayjen TNI Sudarmaidy Soebandi. (tom/rdl/jpnn)
©Copyright 2006, Indo Pos Online colo'CBN. |
