Radio Baku Bae, 18-Jul-2007
Pengungsi Kota Ambon Membengkak Capai 3000-an KK, Pemkot
Butuh Rp.47 miliar
Dian N. Pesiwarissa, Radio Baku Bae - Ambon
MESKIPUN verifikasi data pengungsi yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas)
Penanggulangan Pengungsi Kota Ambon belum final, namun diperkirakan jumlah
pengungsi Kota Ambon akan membengkak dari 2365 Kepala Keluarga (KK) atau
11.825 jiwa menjadi 3000 KK lebih.
Pembengkakan ini disebabkan karena banyak kk pengungsi kota Ambon yang tidak
tercantum pada rekapitulasi data pengungsi yang diserahkan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Maluku saat penyerahan pengungsi ke kabupaten/kota 11 Juni lalu, kata
Kepala Dinas Sosial Kota Ambon M.A. Namsa di ruang kerja, Rabu (18/6).
"memang belum datanya belum pasti dari satgas Kecamatan. Yang jelas ada
penambahan. Diperkirakan 1000 KK lebih. Karena setelah petugas turun mengecek
titik rumah terbakar, ternyata banyak pengungsi yang belum terdata dan belum
mendapatkan haknya. Selain itu, dari data yang diserahkan provinsi setelah
diverifikasi ada juga pengurangan jumlah karena tidak memenuhi syarat atau sudah
dapat bantuan," ungkapnya.
Namsa menjelaskan, setelah pendataan rumah yang terbakar selesai dilakukan,
pihaknya akan melakukan cross check data dilapangan dengan data base pengungsi
kota Ambon yang sementara diolah Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) kota
Ambon, berdasarkan data yang diserahkan Pemprov. Data ini kemudian akan
diserahkan kembali ke desa/kelurahan untuk dilakukan uji public terhadap kebenaran
data tersebut.
"Uji public ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengecek kebenaran data tersebut
dan memberikan informasi siapa yang pernah dapat dan siapa yang belum. Jadi
warga diminta berikan informasi yang benar. Diharapkan data akan final dalam
pertengahan Agustus mendatang," jelasnya.
Akibat adanya peningkatan jumlah pengungsi tersebut, dana semula yang ditetapkan
Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp. 33 Miliar untuk menyelesaikan pengungsi juga
meningkat menjadi Rp. 47 miliar.
"Setiap keluarga akan mendapatkan uang Bahan Bangun Rumah (BBR) sebesar
Rp10 juta, uang pemulangan Rp500.000/jiwa dengan jumlah maksimal lima jiwa/KK
serta uang tukang Rp1,5 juta/ kk," ujar Namsa.
Pemkot hingga saat ini juga belum menetapkan sumber pendanaan untuk membiayai
penanggulangan pengungsi tersebut, karena belum ada keputusan tentang besaran
sharing dana dengan Pemprov Maluku. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh
Walikota Ambon M.J. Papilaja akan meminta bantuan Pemerintah Pusat melalui
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. (rbb)
Copyright © 2007 RadioBakuBae.com. All right reserved.
|