SINAR HARAPAN, Jumat, 20 Juli 2007
Komnas HAM Perlu Tangani Serius Teror di Papua
Jakarta – Teror lewat short messages service (SMS) yang terjadi terhadap Ketua
Komisi Nasional (Komnas) (Hak Asasi Manusia) HAM Papua dipandang oleh
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
Usman Hamid akan mempengaruhi wibawa lembaga bila hal itu dibiarkan
berlarut-larut. Karena itu, seharusnya hal ini mendapat perhatian khusus dari
pengurus Komnas HAM.
"Kami menilai ancaman ini juga ditujukan pada lembaga Komnas HAM di Papua,"
ujarnya di Kantor Kontras Jakarta (19/7).
Menurut Usman, seharusnya pertemuan antara Sekretaris Daerah, Polda, dan
Pangdam di awal kedatangan Hina Jailani membawa kedamaian di wilayah itu. "Aneh
kalau tiba-tiba ada intimidasi. Orang yang melakukan ini pasti punya akses intimidasi
sehingga sulit dideteksi,"imbuh Usman.
Laporan kepada Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara sebenarnya
telah dilakukan lewat Komisioner Komnas HAM Syamsudin. Namun nyatanya hingga
saat ini belum ada perhatian serius. "Perlakuan terhadap Komnas di Aceh bisa
dibawa ke Jakarta, seharusnya terhadap Komnas di Papua pun bisa diperlakukan
sama," ujarnya.
Menurut Ketua ELSHAM Papua Denny Yomaki peristiwa ini juga akan mempengaruhi
kelembagaan. Keinginan Albert untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari
Brigif Internasional ditolak dengan alasan bahwa Komnas HAM adalah lembaga yang
didirikan negara. Sebagai wakil Komnas HAM, nyatanya Albert tak mendapat
perlindungan dari lembaga resmi tempat dia bekerja. "Al-bert saja tak mendapat
jaminan, apalagi dari LSM setempat dan korban," ujar Denny.
Usai kunjungan Wakil Khusus Sekjen PBB Hina Jilani, harapannya perlindungan
terhadap pembela HAM menjadi lebih baik di sana. Namun nyatanya, dua kali dalam
sehari, Albert mendapatkan ancaman SMS. "Albert sangat stres bukan soal dirinya
tetapi soal anak dan istrinya. Sejak 31 Juni, menurut Albert, pendampingan dari polisi
tidak lagi berlangsung," ujarnya.
Hingga kini, kepolisian yang mendapatkan laporan itu akan melacak dua nomor yang
kerap meng-SMS Albert. Namun, hingga hari ini tak ada titik terang. Menurut Denny,
Albert bahkan sampai berpikir untuk mencari keamanan dari negara lain supaya dia
bisa lebih berkonsentrasi untuk bekerja di bidang kemanusiaan.
Di kesempatan sama, Direktur Demos Asmara Nababan mengatakan bahwa yang
paling penting dari peristiwa ini adalah kewajiban kepolisian bukan saja melindungi,
tapi juga melakukan penyelidikan. Selain Hina Jailani, juga Komisioner HAM PBB
Louis Arbour telah meminta aparat RI melindungi penggiat HAM di Papua.
"Pembiaran ini akan berimplikasi politik yang besar ," ujarnya. (sihar ramses
simatupang)
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
