SINAR HARAPAN, Jumat, 20 Juli 2007
Presiden Perintahkan Penanganan HIV/AIDS di Papua
Jakarta—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan kepada jajaran
kabinet agar memberikan perhatian khusus terhadap penanggulangan HIV/AIDS di
Papua, sebab jumlah penderita sudah kategori merah. Sesuai data Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA), 2,4 persen penduduk dewasa di Papua terinfeksi
HIV/AIDS.
"Untuk Papua diberikan dana yang lebih besar. Tadi Presiden sudah memerintahkan
untuk memperhatikan lebih banyak mengenai Papua karena penularan HIV/AIDS
sudah memasyarakat. Sebanyak 2,4 persen adalah angka yang tinggi atau 15 kali
nasional kita," ujar Menko Kesra Aburizal Bakrie usai mengikuti Rapat Terbatas
(Ratas) mengenai penanggulangan HIV/AIDS di Kantor Kepresidenan, Kom-pleks
Istana, Jakarta, Kamis (19/7).
Ratas ini juga diikuti antara lain, Wapres Jusuf Kalla, Ibu Negara Ani Yudhoyono
selaku Duta AIDS Indonesia, Ketua KPA Nafsiah Mboi, Menkes Siti Fadilah Supari
dan Kapolri Jenderal Sutanto.
Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menambahkan, pemerintah sudah memiliki
program Save Papua yang juga tergabung dengan program daerah di Papua dan
Irjabar, di mana pemerintah melakukan pemeriksaan serentak dari kampung ke
kampung.
Ironisnya, saat ini, dana yang tersedia untuk penanga-nan virus HIV/AIDS di Indonesia
masih sangat kurang. Dana untuk penanganan HIV/AIDS untuk skala nasional, tahun
2006 US$ 66 juta dan tahun 2007 US$ 100 juta.
Tapi untuk tahun 2007, dana yang kurang mencapai US$ 50 juta. Dengan demikian
untuk tahun 2008 akan kurang US$ 100 juta, tahun 2010 akan kurang US$ 200 juta
atau setara Rp 3,2 triliun.
Dana untuk penanggulangan HIV/AIDS hanya untuk Papua saja tahun 2007 adalah
US$ 4 juta, atau 4 persen dari total kebutuhan nasional. Menurut Menko Kesra,
jumlah ini masih tergolong kecil. Untuk tahun 2008, pemerintah berupaya untuk
meningkatkan paling tidak dua kali dari tahun 2007.
Selain Papua, prioritas diberikan kepada daerah merah lainnya yang total berjumlah
22 provinsi, antara lain seluruh Pulau Jawa, hampir seluruh Pulau Sumatra,
Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan serta Sulawesi Utara
dan Sulawesi Selatan.
Selama ini, 70 persen anggaran penanggulangan HIV/AIDS ini berasal dari luar negeri.
Sedangkan dari dalam negeri 30 persen, yaitu 22 persen dari APBN, 5 persen APBD,
dan 3 persen dari APBD kota. (dina sasti damayanti)
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
