SINAR HARAPAN, Kamis, 23 Agustus 2007
Pemekaran untuk Memperkuat Integrasi NKRI
Oleh Suradi/Kristanto Hartadi
Jakarta-Pemekaran Papua menjadi Papua Selatan harus dilihat dari perspektif
strategis, yakni memperkuat integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di empat wilayah kabupaten yang akan
menjadi Provinsi Papua Selatan, yakni Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Digul.
Penegasan tersebut dikemukakan Bupati Merauke drs John Gluba Gebze ketika
berkunjung ke Redaksi Harian Sinar Harapan, Rabu (22/8) sore. Dia berada di Jakarta
dalam rangka mengantar sekitar 600 elemen masyarakat Papua yang menyampaikan
aspirasi pemekaran Provinsi Papua Selatan ke Komisi II DPR dan Depdagri. Dalam
pertemuan di DPR, Komisi II setuju dan berjanji akan menggunakan hak inisiatif untuk
mengusulkan pembentukan Provinsi Papua Selatan, meski ada moratorium
pemekaran daerah.
Bupati Gebze yang alumni Institute Ilmu Pemerintahan tahun 1989 dan pernah duduk
di sejumlah jabatan strategis di Jakarta mengatakan persyaratan untuk sebuah
provinsi di Papua Selatan sudah terpenuhi. Selain dukungan elemen Majelis Rakyat
Papua (MRP), DPRP, dan elemen masyarakat di empat kabupaten tadi, wilayah
Merauke dan tiga kabupaten lain merupakan daerah subur pengahasil beras, ikan,
agropolitan lain serta tambang. "PAD kami juga cukup bagus," katanya.
Secara historis, Gebze menceritakan Merauke merupakan sumbu koordinat untuk
mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan ketika perang kemerdekaan,
Merauke menjadi titik kendali untuk menguasai seluruh wilayah Papua yang dikuasai
penjajah. "Kalau kita baca sejarah, spirit kemerdekaan juga datang dari Papua bagian
Selatan karena di sana ada tempat penahanan pejuang kemerdekaan, yakni Digul. Di
sana, Sjahrir dan Hatta pernah ditahan," ujarnya.
Akhir Tahun Terbentuk
Bupati Gebze menjabat untuk kedua kali dan di bawah pemerintahanya Merauke
memiliki pesawat Boeing 737 A 300 yang dikerjasamakan dengan Merpati dan enam
kapal besar penumpang dan barang. Bupati menargetkan pada akhir tahun 2007 ini
semua persyaratan administartif pembentukan provinsi sudah terpenuhi.
"Di daerah, tinggal persetujuan Gubernur Papua Barnabas Suebu saja yang belum.
Kami sudah mengirim delegasi, bahkan sampai tiga kali untuk bertemu dan meminta
persetujuan gubernur, tapi dia menghindar terus. Saya tak tahu mengapa, tapi jika
Barnabas terus menghindar, kami akan gunakan cara intelektual, yakni mendorong
penggunaan hak inisiatif Komisi II DPR, beres," katanya.
Ditanya mengapa ada penolakan dari Gubernur Papua, Gebze menjelaskan
kemungkinan besar kekuasaan Barnabas akan berkurang, wilayah akan berkurang
dan tentu pemasukan APBD pun akan berkurang. "Tapi feeling saya ada persoalan
lain, ya kita tak perlu ungkap di sini," katanya diplomatis. n
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
