SUARA PEMBARUAN DAILY, 5 Juli 2007
Suaka ke Australia, 100 Warga Papua Minta Izin Presiden
[JAYAPURA] Sebanyak 100 warga Papua dari Kabupaten Waropen meminta izin
resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mendapatkan suaka politik
kepada Australia.
[PHOTO: SP/Charles Ulag. Ketua DPR Agung Laksono (kanan), menerima kunjungan
anggota Kongres AS yang dipimpin oleh Ketua Subkomisi Asia Pasifik, Eni
Faleomavaega, di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Rabu (4/7). Eni
mengingatkan masalah Papua menjadi sorotan di Kongres AS.]
Permintaan suaka politik itu menyusul surat resmi mereka yang dikirimkan ke
Sekretariat Presiden di Jakarta melalui faks, beberapa hari lalu. Permintaan suaka
politik itu juga terkait adanya ketidakadilan hukum, HAM dan demokrasi serta adanya
penerapan kekuasaan yang sama sekali tidak menghormati hukum di Kabupaten
Waropen, sehingga atas nama keadilan dan penegakan hukum serta penghormatan
terhadap hak-hak asasi manusia, mereka meminta suaka politik ke negara tetangga
Australia.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Gerakan Moral Masyarakat Waropen
(Germomawar) Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Dorus Wakum kepada SP di
Sekretariat Germomawar Anti KKN di Jayapura, kepada SP, Rabu, (4/7).
Menurut Wakum, selain perlakuan di atas, ke-100 warga ini juga merasa tidak
dilindungi hukum atas tindakan mereka yang membeberkan penyimpangan dana
APBD oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif di Kabupaten Waropen.
Padahal, tindakan membuka tabir penyelewengan dana alias korupsi merupakan
komitmen luhur Pemerintahan Yudhoyono yang seharusnya mendapat dukungan dari
seluruh aparat di Indonesia.
Namun, fakta membuktikan bahwa di Kabupaten Waropen tindakan korupsi bukannya
diberantas tapi "dipelihara" oleh sejumlah oknum anggota polisi dan aparat Kejaksaan
tinggi Papua dengan "sikap busuk" yang mengelola kasus korupsi tersebut untuk
kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.
Berkibar di Yogyakarta
Sementara itu, lebih dari 100 mahasiswa asal Papua di Yogyakarta, Rabu (4/7),
melakukan aksi demonstrasi menuntut Papua Merdeka dengan memakai atribut
Organisasi Papua Merdeka (OPM), yakni bendera Bintang Kejora. Ratusan aparat
keamanan yang mengawal jalannya aksi terpaksa melakukan pengawalan ketat dan
sempat bersitegang di bahu jalan depan Taman Makam Pahlawan Kusumanegara
karena mahasiswa mendesak turun ke jalan.
Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua
Barat menuntut kemerdekaan Papua, sambil menyanyikan lagu tentang bendera
Bintang Kejora. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menuntut Indonesia segera
membuka dialog untuk kemerdekaan Papua dan menolak pemberian otonomi khusus.
Mereka menuntut dilakukan referendum dan kemerdekaan bagi rakyat Papua.
Dari Jayapura dilaporkan, walau anggota Kongres Amerika Serikat (AS) Eni
Faleomavaega batal ke Papua, Presidium Dewan Papua (PDP) telah mengirim utusan
ke Jakarta. Hal itu dikemukakan Sekjen PDP Thaha Al Hamid kepada SP, Rabu di
GOR Cendrawasih, Jayapura.
Dikatakan, utusan orang Papua itu adalah Willy Mandowen yang telah berangkat ke
Jakarta untuk menghadiri pertemuan dengan Faleomavaega. Keputusan PDP untuk
mengirim utusan juga disampaikan kepada peserta Konferensi Besar Masyarakat
Adat Papua (KBMAP).
"Eni Faleomavaega batal ke Papua atas keputusan pemerintah, dalam hal ini
Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Keputusan ini
menunjukkan bahwa Papua masih ditangani secara khusus. Walaupun seseorang
sudah pegang visa, tapi mesti ada izin dari Kantor Polhukam, baru bisa ke Papua. Ini
sebuah hal yang bukan saja kita sesalkan, tapi saya kira Eni sendiri jauh lebih
menyesal," kata Thaha. [ROB/GAB/162/A-16]
Last modified: 5/7/07
|
