The Cross

 

Ambon Berdarah On-Line
News & Pictures About Ambon/Maluku Tragedy

 

 


 

 

 

SUARA PEMBARUAN DAILY


SUARA PEMBARUAN DAILY, 13 Juli 2007

Waspadai Separatisme di Masyarakat

[JAKARTA] Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) Letjen M Yasin mengatakan, masyarakat Indonesia harus mewaspadai munculnya gerakan separatisme di lingkungan sekitarnya.

Menurut Yasin, isu-isu strategis yang membahayakan ketahanan nasional, seperti separatisme, gerakan ekstrem, fanatisme, terorisme, dan federalisme, harus diberantas.

"Ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan bersama. Separatisme, federalisme, dan lainnya ini muncul di mana-mana. Harus kita waspadai jangan sampai terseret," kata Yasin di Jakarta, Kamis (12/7), seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, sebagian masyarakat Indonesia masih kurang waspada terhadap gerakan separatisme. Terbukti dari masih adanya gerakan separatisme yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kasus pengibaran bendera RMS saat peringatan Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni di Ambon, merupakan contoh nyata masih adanyagerakan separatisme di Indonesia.

Ia mengatakan, masyarakat Indonesia harus memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, serta semangat persatuan dan kesatuan untuk menangkal separatisme. "Kalau masyarakat kita berpegang sepenuhnya pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, maka tidak ada ruang untuk mereka (separatisme)," kata Yasin.

Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasioonal (Lemhannas) Muladi mengatakan, gerakan-gerakan separatisme seperti yang terjadi di Aceh, Papua, maupun Ambon harus ditumpas secara tegas karena sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Separatisme dapat ditumpas secara yuridis melalui penegakan hukum dan pendekatan budaya.

Lebih lanjut Yasin mengingatkan, sebagai negara kepulauan, Indonesia rawan ancaman perpecahan. Pluralitas dan heterogenitas di Indonesia dapat menyebabkan perpecahan. Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan juga memiliki kelemahan dalam pengamanan, sehingga dituntut memiliki kekuatan patroli dan pengawasan yang cukup besar.

Disesalkan

Sementara itu, sikap pemerintah yang tidak menganggap serius kajian Lemhannas mengenai masih adanya keinginan GAM untuk melepaskan Aceh dari NKRI melalui gerakan politik, sangat disesalkan.

"Lemhannas kan, orang-orang pintar isinya. Jangan disepelekan kajian-kajian itu. Semestinya dipakai sebagai masukan dalam membuat contingency plan," kata Sidharto Danusubroto, Wakil Ketua Komisi I DPR dari FPDI-P.

Ia mengingatkan, jangan sampai situasi menjadi tidak terkontrol, lantaran terlambat mengatasi persoalan.

"Jika dibiarkan, kita akan mendapat pendadakan, yaitu sesuatu yang tiba-tiba hadir di hadapan kita, tanpa ada persiapan untuk menghadapinya," katanya.

Sejak MoU Helsinki ditandatangani, pemerintah membiarkan penggunaan lambang dan atribut GAM di Aceh. Hal itu menciptakan kesan GAM bukan sebagai mantan pelaku pemberontakan, melainkan pahlawan.

"Pemerintah telah menerapkan standar ganda dalam menyikapi GAM di Aceh, dibanding bagaimana penyikapan pemerintah terhadap OPM di Papua, atau RMS di Maluku," ujar Sidharto.

Menurutnya, menyelesaikan masalah dalam koridor nasionalisme (NKRI), tidak terkait dengan rezim Orde Baru apalagi untuk kembali pada model pemerintahan tersebut.

"Bukan kita mau Indonesia kembali ke masa lalu, jika bicara nasionalisme, NKRI. Kita sudah tidak bisa lagi kem-bali ke masa lalu," tegasnya. [B-14]


Last modified: 13/7/07
 


Copyright © 1999-2002 - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon
HTML page is designed by
Alifuru67 * http://www.oocities.org/aboroe
Send your comments to alifuru67@yahoogroups.com
This web site is maintained by the Real Ambonese - 1364283024 & 1367286044