Ottis Simopiaref dilahirkan di Biak tanggal 12 Oktober 1953. Setelah menamatkan SMA di Biak kemudian melanjutkan studi di Akademi Maritim Nasional Indonesia di Semarang. Sejak tahun 1984 hidup di Belanda, setelah melalui perjalanan panjang guna mendapatkan perlindungan politik. Ottis dan 3 teman lainnya pada akhir 1983 mendapat perlindungan politik oleh pemerintah Belanda. Setelah dikejar-kejar oleh pihak militer akhirnya mereka berhasil masuk dalam kedutaan Belanda di Jakarta. Berawal dari petisi yang ditujukan kepada DPR/MPR dimana intinya menanyakan politik R.I di Irian serta sebab-sebab kematian Arnold Ab pada waktu itu. Berita Petrus ( Penembakan Misterius ) yang sempat melanda di Indonesia membuat mereka kalang kabut sehingga situasi memaksa mereka untuk mencari perlindungan diri. Beberapa hari mendekam di Kedutaan sebelum akhirnya meninggalkan Indonesia untuk tinggal di Belanda sampai saat ini. Dalam kesempatan wawancara dengan redaksi dari SUARA DEMOKRASI, Ottis memberikan pandangan-pandangannya sebagaimana posisinya sekarang, sesuai pengakuannya, sebagai aktivis Papua merdeka.

Apakah dasar serta tujuan perjuangan OPM ( Organisasi Papua Merdeka ) menurut anda ?

Tujuan utama adalah mendapatkan kebebasan hidup, kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri serta adanya pengakuan yang mendasar sebagai bangsa yang dijamin kemerdekaannya. Dasar perjuangan OPM adalah ide untuk membangun federasi Melanesia dimana ide tersebut tidak hanya dimiliki oleh OPM tetapi juga seperti negara-negara Melanisia yang lain seperti PNG, Vanuatu, Fiji, Solomon Islands, kanaky dll, dengan latar belakang serumpun dan persamaan kebudayaan. Salah satu hal yang bisa dilihat adalah adanya persamaan kebudayaan, bentuk tubuh.

Ada berapa jumlah suku di Papua ? Ada berapa bahasa ? Bagaimana inter-aksi antar suku di Papua ? Sejauh mana tingkat homegenitas suku-suku itu ? Apa penyebab utama "perang antar suku" yang secara tradisi terjadi di "Papua" ?

Kurang lebih ada terdiri dari 250 suku yang beraneka ragam dengan jumlah bahasa yang banyak juga serta dengan kepercayaan, agama yang macam-macam. Misalnya ada suku dimana laki-laki seperti umumnya bekerja tetapi ada juga yang justru wanita mencari nafkah, sebut saja suku Sentani di daerah Jayapura. Dalam perkembangannya banyak mengalami perubahan, dengan semakin terbukanya lapangan kerja dimana fasilitas untuk laki-laki lebih diprioritaskan.

Hubungan antar suku masih sangat tergantung pada letak geografis dari masing-masing suku. Katakan suku-suku yang terletak didaerah pesisir mempunyai kemungkinan yang lebih banyak untuk mengenal lebih banyak suku. Berbeda dengan suku-suku yang letaknya di daerah pedalaman. Untuk menempuh perjalanan dengan suku terdekat kadang-kadang diperlukan waktu 4 hari, dimana semua tergantung dari faktor jarak dan kesulitan medan. Suku-suku yang nomaden akan mengenal beberapa bahasa serta kebudayaan, misalnya suku Timika, Dhani, Amungbae, Komoro, paling tidak kepala suku bisa mengenal 3 bahasa lokal. Mereka lebih mudah untuk berinter-aksi dengan suku-suku yang lain. Faktor lain yang mempengaruhi inter-aksi antar suku bisa kita lihat setelah masuknya pemerintah R.I di Papua. Dalam Pembangunan sarana-sarana transportasi tentu saja membuat keadaan berubah, misalnya dengan adanya jalan raya memungkinkan inter-aksi antar suku lebih sering, yang tentu saja ini mempunyai dampak positif. Permasalahan lain yang timbul yaitu dengan adanya tranmigrasi lokal, sebut saja suku.suku nomaden tidak mempunyai ruang gerak yang luas, sehingga keadaan memaksa mereka untuk menetap, dan ini kita bisa lihat dengan perkembangan setelah 30 tahun, dimana hampir semua suku di Papua sekarang tinggal menetap.

Salah satu hal yang mempengaruhi homogenitas suku-suku adalah sifat pateristik yang kuat, yang menjadi keyakinan sebagian besar suku-suku di sana.

Kita lihat kondisi 25 tahun yang lalu, perang antar suku masih sering terjadi. Penyebab utama adalah pelanggaran atas daerah perburuan. Penentuan batas-batas perburuan merupakan tradisi yang turun menurun sehingga hal tersebut diketahui oleh para suku. Sejak dari kecil mereka diajak untuk berburu disamping untuk mengenal daerah juga untuk mengetahui daerah perbatasan sendiri. Sering terjadi misalnya seorang anggota dari suatu suku membawa lari seorang gadis dari suku lain, hal ini juga menjadi pemercik terjadinya perang antar suku. Kemungkinan lain bisa juga terjadi misalnya binatang piaraan memasuki serta merusak daerah lain.

Bagaimanakah tanggapan anda atas fakta bahwa Papua Barat telah menjadi Irian Jaya ?

Yah, sebetulnya permasalahan ini kita harus telusuri secara luas dan melihat kembali kebelakang, artinya kenapa hal itu terjadi, dalam kondisi bagaimana, kepentingan politis apa yang mendasari semua itu. Dalam rangka Dekolonisasi terhadap kondisi International (? redaksi.) pada waktu itu, pemerintah Belanda dan Australia membentuk komite dengan nama Dewan New Guinea. Pada tanggal 1 Desember 1961 Dewan New Guinea memutuskan untuk menggunakan nama Papua Barat sebagai nama negara dengan lagu Kebangsaan Hai Tanako Papua dan bendera seperti yang ditetapkan.

Apakah alasan utama OPM tidak menerima PEPERA 1969 ?

Perlu diketahui bahwa PEPERA 1969 adalah suatu hasil lanjutan dari suatu pertemuan yang dilaksanakan di Amerika Serikat. NEW AGREEMENT di New York pada tanggal 15 Agustus 1969. Dimana diantara delegasi yang hadir tidak ada satupun Papua. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan penting dimana bisa dilihat dalam ps. 9, 10 yang muncul dengan nama Bunker Plan ( Hukum International ). Selang 3 bulan kemudian dilaksanakan PEPERA. Dibawah pengawasan ketat ABRI, 100% dari 1025 delegasi menyatakan persetujuannya dengan hasil PEPERA 1969, yaitu Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia. Proses persiapan PEPERA sendiri tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan-ketentuan International. Intimidasi atau pemaksaan terjadi bagi calon delegasi yang suaranya dianggap tidak setuju, bahkan merekapun dicap sebagai anggota PKI sehingga namanya dicoret dari daftar delegasi.

Bagaimana pendapat anda tentang perkembangan Irian dalam masa Orde Baru ini ?

Memang kita lihat juga ada perkembangan terutama seperti juga yang dialami di Indonesia. Perkembangan pembangunan Fisik bisa kita lihat, tapi ingat masih sangat jauh tertinggal artinya tidak secepat di bagian Indonesia yang lainnya. Bandingkan dengan Jawa yang begitu pesat dalam 30 tahun terakhir ini. Saya pikir dalam segi SDM bahkan lebih parah lagi. Saya tidak melihat adanya pemerataan yang ada hanya sistem yang sangat sentralisme dan sangat tidak memperdulikan perkembangan sosial masyarakat daerah, demikian juga dengan masalah HAM, lingkungan dll.

Masalah-masalah apa yang timbul sejak Orde Baru menerapkan berbagai kebijaksanaannya ?

Pembunuhan besar-besaran terjadi pada tahun 1965, kemudian 1967. Pemberontakan paling besar terjadi 1977 di Timika, OPM pada waktu itu menghancurkan pipa-pipa milik Freeport, dengan menggunakan Dinamit hasil pencurian dari Freeport. Jumlah korban pada masyarakat sangat besar sekali, sekitar 2000 korban setelah pengeboman sapu rata yang dilakukan oleh pihak ABRI dari udara dengan menggunakan Helikopter.

Apakah menurut anda masalah-masalah itu khas terjadi hanya di Irian atau terjadi juga ditempat-tempat lain di Indonesia ?

Beberapa waktu lalu, tepatnya Bulan Maret 1996 ada korban pemerkosaan, pembunuhan yang terjadi di Papua. Juga tahun lalu ( 1995 ? redaksi) menurut sumber yang dipercaya, terjadi pemerkosaan 3 wanita oleh 2 tentara. Kejadian tersebut berawal dengan penangkapan dan penahanan ketiga wanita tersebut di dalam Container. Saya rasa banyak kejadian yang sama juga seperti terjadi didaerah lainnya. Seperti kalau kita lihat kasus pemerkosaan atau pembunuhan dimana-mana, yang juga dilakukan oleh militer.

Tuduhan seperti GPK ( dulu GPL : Gerakan Pengacau Liar ) guna memberikan kesan bahwa gerakan OPM sangat liar. Dalam melakukan penekanan ABRI sangat aktif. Gerakan Dwifungsi diterapkan dimana-mana juga, seperti sistem desa yang diterapkan sejak tahun 1975 dengan hampir seluruh kepala desa adalah anggota ABRI.

Sejak kapan OPM terbentuk ? Bagaimana ?

OPM didirikan pada tanggal 28 Juli 1965 di Manokwari berdasarkan struktur Organisasi Militer dengan sistem gerakan gerilya. OPM adalah kelanjutan dari gerakan KORERI.

Salah satu kepercayaan lama yang dianut msyarakat Papua yaitu keyakinan akan perubahan dan kehidupan yang baru, yang dikenal dengan nama KORERI. Kondisi pada waktu itu menunjukan bahwa Jepang tidak memberikan kebahagiaan kepada rakyat Papua. Sejak itu gerakan KORERI diperluas menjadi gerakan politis yang bernafaskan kepercayaan, dengan harapan terwujudnya perubahan sosial. Para aktifis KORERI bahkan tidak memakan babi dengan kepercayaan bahwa itu akan menimbulkan kekuatan tersendiri sehingga tercapai kehidupan dengan kebahagiaan

Tahun 1943 dianggap sebagai tahun berdirinya KORERI dimana pada tahun tersebut terjadi pertumpahan darah antara masyarakat Papua melawan kolonialisme Jepang. Jatuh korban banyak di kubu KORERI yang hanya bersenjatakan parang, 2 pimpinan mereka kemudian dibunuh oleh Jepang.

Bagaimana struktur organisasi OPM ?

Gerakan OPM berkembang dan pelan-pelan telah meninggalkan struktur dasarnya, militer. Awal 1964 muncul tokoh-tokoh intelektual OPM dengan ide-ide barunya. Gerakan OPM lebih ditujukan pada gerakan Politis dan Diplomatis. Sebut nama Arnold Ab, seorang Etnolog, pemikir dari OPM yang mengembangkan pemikiran-pemikiran politiknya dengan jalur-jalur kebudayaan dan pendidikan dengan mendirikan kelompok-kelompok musik dan budaya pada awal tahun 80-an. Arnold Ab ditangkap oleh tentara pada tahun 1983 karena diduga sebagai otak rencana KUP 11.02.1984 yang gagal dilaksanakan. Arnold Ab ditemukan mati tertembak di tepi pantai pada saat malam pelariannya. Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa dia sengaja dilepaskan oleh pihak militer.

Apakah pernah terjadi perpecahan ditubuh OPM, kapan dan mengapa ?

Pada tanggal 1 Juli 1971 diproklamirkan kemerdekaan Republik Papua Barat dengan Presiden Zeth Rumkorem, dan ketua senat ( parlemen ) Jacob Prai. Dalam jangka waktu 2 bulan terjadi perpecahan yang menurut saya disebabkan oleh dualisme kepemimpinan dengan ambisi pribadinya masing-masing. Setelah itu tidak ada organisasi yang jelas.

Seberapa besarkah dukungan masyarakat Papua terhadap OPM ?

Memang tidak bisa dikatakan dengan konkret, seberapa jauh dukungan itu ada. Sejak tahun 1984 kita lebih banyak mencoba dengan jalur-jalur diplomasi dan dengan kekuatan NGOs dengan melakukan aksi di kota. Kita tidak lagi memfokuskan gerakan pada mobilisasi rakyat untuk bergerilya. Beberapa kali dicoba memang usaha penyatuan gerakan. Tahun 1986 pertemuan di Vanuatu, Port Villa ( negara bekas jajahan Perancis yang terletak di dekat Fiji ), tapi tidak mencapai hasil yang diinginkan. Tahun 1994 ada seminar di Port Moresby, Papua New Guinea, guna membahas perkembangan OPM selanjutnya dan diputuskan a.l, membangun kembali kekuatan OPM, mengadakan Konggres Nasional Papua Barat pada tahun berikutnya. Konggres itu sendiri baru bisa dilaksanakan pada bulan April 1996 di Port Moresby.

Bagaimana masa depan OPM menurut pandangan anda, jika diatas anda katakan bahwa sekarang OPM tidak memiliki organisasi yang jelas ?

Secara organisatoris memang belum ada struktur yang jelas, disamping itu kita masih ingin mereorganisasi OPM.

Adapun tujuan OPM sangat tergantung dari beberapa hal a,l. sejauh mana masyarakat OPM memperjuangkan kemerdekaannya dari Indonesia, perkembangan Demokrasi di Indonesia serta perkembangan politik dunia.

Apakah pemecahan masalah Irian Jaya hanya bisa dilakukan lewat pemisahan Irian jaya dari R.I ?

Masalah tersebut akan tetap menjadi masalah yang tidak terselesaikan begitu saja. Banyak masalah yang akan menjadi masalah Papua Barat, bagaimanapun Demokrasi akan tetap menjadi problem di negara manapun juga.

Melihat hal yang terjadi di Irian, banyak kesamaan dengan yang terjadi pula di Indonesia. Bukankah seharusnya diselesaikan dengan serempak dalam kerangka negara R.I. Misalkan lewat pembicaraan, diskusi tentang otonomi daerah yang seimbang, bagaimana pendapat anda ?

Saya tidak yakin apakah rakyat Papua Barat tetap membatasi tuntutan mereka akan otonomi atau lebih, yang jelas Otonomi pernah dijanjikan oleh Soekarno bahwa akan ada otonomi seluas-luasnya. Jadi, seterusnya akan tetap menjadi masalah selama tidak ada realisasinya. Suatu contoh pernah ada permintaan tertulis dari Amung Me untuk Otonomi di daerah itu dan jawaban pemerintah adalah otonomi akan diberikan menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.

Apakah perjuangan OPM selama ini membawa pengaruh positif bagi masyarakat di Irian ?

Ada unsur dukungan yang muncul dari beberapa NGOs di Indonesia. Saya pikir keadaan ini sudah positif dan saya yakin ini akan berkembang terus. Kita lihat nama Papua Barat sudah dipakai dibeberapa NGOs di Indonesia sebagai ganti Irian Jaya, jadi saya pikir ini adalah sebagai indikasi politik akan adanya dukungan terhadap gerakan kami.

Apa pandangan anda tentang pergerakan pro Demokrasi di Indonesia ?

Belum pernah ada secara tertulis hubungan kerja sama antar OPM dengan gerakan pro Demokrasi di Indonesia tetapi saya secara pribadi menyatakan bahwa kerjasama harus diperkuat, tidak hanya sebatas ,masalah-masalah HAM tetapi lebih dikembangkan lagi dalam bidang lingkungan saya pikir juga sangat penting. Dimasa mendatang saya banyak berharap pada Hak untuk menentukan nasib sendiri.

Kalau perlawanan melawan rezim Orde Baru, Soeharto, itu kami sudah lakukan sejak dulu, jadi bagi kami diajak atau tidak diajak, kami toh sudah selalu melakukan itu.

Apakah pertimbangan anda, sehingga anda menjadi anggota KIPP di Eropa ?

Tugas saya di Eropa adalah lobi di berbagai NGOs. Saya anggap sangat perlu kalau saya bisa mengikuti kegiatan KIPP di Eropa. Ada pandangan strategis yang menjadi alasan saya, menghimpun dukungan dari segala sektor, organisasi di manapun.

Membantu menjatuhkan rezim ini bagi saya adalah reaksi dan solidaritas terhadap perjuangan Bangsa Indonesia.

S E K I A N.