SUARA - DEMOKRASI BERTANYA

A. TANGGAPAN TERHADAP FORMAT-POLITIK SEKARANG.

1. Bagaimana Anda melihat perjalanan Orde-Baru selama 30 tahun ini ?
   1. Apa misi yang diembannya pada awal kelahirannnya ?
   2. Sejauh mana konsistensinya atas misi awal tersebut ?
   3. Sejauh mana defleksinya atas misi awal ? Jika defleksi itu ada, apakah merupakan unsur adaptasi terhadap situasi real ataukah suatu kekeliruan pemahaman atas misinya ?
   4. Bagaimana dengan masa-depannya ?
2. Dapatkah Anda menguraikan format-politik yang kita miliki sekarang ini ?
   1. Dari mana format-politik itu berasal dan atas pertimbangan apa format-politik itu di pakai ?
   2. Apakah pemakaian format-politik itu mencapai sasarannya ?
   3. Apakah ada dampak-dampak negativ dari format-politik yang dipakai ? Seberapa serius dampak-dampak negativ itu bagi masa-depan bangsa dan negara Indonesia ?
3. Bagaimana tanggapan Anda atas tuntutan terhadap perubahan format-politik kita saat ini ? Setujukah Anda bahwa, format-politik kita sekarang mesti diubah atau di reformasi ? Mengapa ?

Jika jawabannya YA, mohon dijawab bagian B dan C.

B. KEARAH MANA PERUBAHAN ITU DIBAWA ?

1. Menurut Anda, aspek-aspek mana saja dari format-politik kita yang perlu di reformasi ?
2. Bagaimana perubahan yang Anda inginkan dari masing-masing aspek itu ?
3. Ijinkanlah kami menyebut beberapa aspek :

3.1. Sistem Kepartaian :

Apakah sistem kepartaian dengan tiga Orsospol ini sudah optimal dalam menampung aspirasi masyarakat ? Mohon dijelaskan !

1. Jika menurut Anda sudah optimal,
   • apa tanggapan Anda atas suara-suara diluar sistem yang menginginkan perubahan sistem kepartaian ?
   • apa penyebab munculnya organisasi-organisasi baru dengan "nama-nama lama yang dibarukan " seperti, PNI-Baru ,Masyumi-Baru dll. ?, apa kira-kira tendensinya ?
   • sejauh mana sikap mempertahankan sistem kepartaian ini diperlukan ? apa kepentingan pokoknya ?, apakah dapat dipastikan bahwa, perubahan sistem kepartaian akan membawa dampak instabilitas ? Mengapa ?
2. Jika menurut Anda belum optimal,
   • perubahan seperti apa yang diperlukan dan mengapa ?
   • bagaimana seyogyanya isi undang-undang kepartaian yang baru ?
   • apakah dapat dibuka kesempatan sebesar-besarnya tanpa batas untuk mendirikan partai baru ? jika tidak, apa kira-kira pembatasan-pembatasan yang diperlukan ?

3.2. Dwi-Fungsi ABRI :

1. Apakah Anda melihat dwi-fungsi ABRI sebagai masalah dalam format-politik kita? Mohon penjelasannya !
2. Jika TIDAK :
   • apa tanggapan Anda atas tuntutan beberapa kelompok, agar dwi-fungsi ABRI ditiadakan?
   • apakah fungsi politik ABRI memiliki landasan konstitusi ? apa landasannya ?
   • sering disebutkan bahwa, peran politik ABRI membawa kepincangan pada sistem kontrol, karena tak akan ada kekuatan politik lain yang mampu mengontrol garis kebijakkan yang diback-up oleh ABRI. Juga disebutkan bahwa, masuknya ABRI dalam kancah politik, membawa serta garis komando berciri militer yang mematikan/menutup peluang tumbuh-kembangnya pikiran-pikiran alternatif yang kreatif. Bagaimana tangapan Anda atas pendapat diatas ?
3. Jika YA :
   • apakah dwi-fungsi ABRI harus ditolak sama-sekali ?, atau diredefinisikan kembali dengan beberapa batasan ? Mohon penjelasannya !
   • bagaimana usulan Anda mengenai masalah ini ?, apakah cukup beralasan adanya kekhawatiran bahwa, dihapusnya/dikuranginya peran politik ABRI, akan membawa instabilitas politik diindonesia, dengan/akan munculnya komunisme, separatisme dll.? apakah pencegahan hal-hal diatas hanya dapat dilakukan dengan memberi peran politik pada ABRI ? apa ada jalan keluar yang lain ?

3.3. Asas Proporsional :

Bagaimana penyusunan suatu format-politik baru yang disesuaikan dengan tuntutan penerapan asas proporsional yang akhir-akhir ini merebak ?

1. apakah tuntutan ini wajar dalam kontelasi negara proklamasi 17.08.1945 ?
2. bagaimana sebenarnya term mayoritas dan term minoritas dimengerti dalam konstelasi politik negara proklamasi ?
3. bagaimana format-politik baru harus ditata, agar dapat menghindari terjadinya " tirani mayoritas " dan/atau " tirani minoritas " dalam kaitannya dengan "term mayoritas-minoritas" diatas ?, apakah kekhawatiran munculnya dua jenis tirani tersebut beralasan ?
4. dalam sejarah Indonesia modern ( sejak 1945 ), apakah pernah terjadi dua jenis tirani atau salah-satu dari diatas ?, jika ya, kapan dan apa bukti-buktinya atau indikasi-indikasinya menurut Anda ?
5. Islam sebagai Agama adalah agama mayoritas penduduk Indonesia, menurut Anda, apakah umat ( agama ) Islam harus diberikan perlakuan-perlakuan khusus dalam menjalankan ibadahnya ?

Jika YA:

• apa kira-kira menurut Anda perlakuan-perlakuan khusus yang perlu dijamin oleh negara ? apa kira-kira pertimbangannya ?
• apakah perlakuan-perlakuan khusus tersebut harus diterapkan disegenap wilayah Indonesia atau disesuaikan dengan kondisi daerah ? apa alasannya menurut Anda !
• apakah menurut Anda, saat ini tidak ada perlakuan-perlakuan khusus atas umat Islam? jika ada, mohon Anda sebutkan !

3.4. K O R P R I :

Apakah sikap KORPRI yang monoloyal terhadap Golkar perlu dicabut dalam rangka reformasi politik ?

1. Jika TIDAK, apa komentar Anda atas pendapat-pendapat dibawah ini :
   • Memihaknya KORPRI kepada Golkar membuat kebijaksanaan " massa mengambang " menjadi tidak adil, karena jika PPP dan PDI tidak memiliki " tangan " sampai ke Kecamatan dan Desa, maka Golkar, lewat jaringan KORPRI memilikinya.
   • KORPRI sebagai organisasi birokrasi adalah lembaga yang menjalankan keputusan-keputusan politik dari partai yang memenangkan PEMILU. Oleh karena itu birokrasi ini harus netral, tidak menjadi anggota partai manapun olehnya setiap partai yang memenangkan PEMILU tidak harus membentuk suatu jaringan birokrasi baru.
   • Seluruh tatanan birokrasi memiliki pengaruh, bahkan daya tekan atas massa rakyat. Jika seluruh tatanan birokrasi ini, lewat keanggotaannya di KORPRI menjadi anggota salah-satu partai, maka daya tekan halus maupun kasar lewat pengaruh ataupun fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh birokrasi dapat digunakan untuk kepentingan partai tersebut. Ini membawa dampak ketidakadilan dalam kompetisi antara partai dalam mendapat pengaruh.
   • Bahwa seluruh jajaran birokrasi adalah milik rakyat, dibeayai oleh rakyat dan harus mengabdi kepada kepentingan rakyat. Jadi tidak boleh menjadi milik suatu parpol manapun, tidak boleh dipakai untuk kepentingan parpol manapun.

2. Jika YA,

   • Bagaimana komentar Anda atas pendapat :

     • Adalah hak KORPRI untuk menyalurkan aspirasi politik melalui kekuatan politik apapun.
     • KORPRI wajib " memenangkan Orde-Baru " dengan memenangkan GOLKAR demi kesinambungan pembangunan nasional.
   • Bagaimana sebaiknya aspirasi politik warga-negara yang bergabung dalam jajaran birokrasi disalurkan ? Ijinkan kami menyebut tiga kemungkinan :
     • Anggota KORPRI dibiarkan bebas menyalurkan aspirasi politiknya secara pribadi.
     • Anggota KORPRI tidak diperbolehkan ikut memilih. Jika ada yang ingin aktif di parpol ; memilih dan dipilih, harus keluar dari jajaran birokrasi.
     • KORPRI dimasukkan sebagai salah-satu golongan yang harus memiliki utusan ( golongan ) dalam parlemen.

Bagaimana tanggapan Anda atas kemungkinan-kemungkinan diatas? Atau apakah Anda mempunyai usul lain ?

3.5. Menurut Anda, masih adakah instrumen-instrumen politik saat ini ( institusi politik maupun UU-poltik ) yang inkonstitusional ? Mohon disebutkan ! Apa rekomendasi Anda atas kenyataan ini ?

3.6. Jika ada aspek-aspek politik lain yang ingin Anda soroti, mohon disebutkan dan mohon disertai dengan usulan-usulan Anda dalam menyikapi aspek-aspek tersebut.

C. BAGAIMANA PERUBAHAN ITU DICAPAI ?

1. Seberapa tinggi tingkat urgensi perubahan politik kita ? Apa sebabnya ?
2. Langkah strategis apa yang harus diambil dalam mengawali perubahan politik tersebut ? Alasannya ?
3. Apakah ada tanda-tanda perubahan yang dikendalikan oleh pemerintah yang sesuai dengan tuntutan reformasi politik ? Apa saja tanda-tanda itu, jika ada !
4. Ada pendapat yang mengatakan bahwa, peristiwa 27. Juli 1996 justru menjadi indikator dari sikap pemerintah yang sangat represif dan menolak setiap kemungkinan perubahan politik. Komentar Anda ?
5. Menurut Anda, perlukah perubahan itu didorong dari bawah dan tidak tergantung pada kerelaan hati pemerintah ?
6. Seberapa jauh aksi-aksi kelompok pro-Demokrasi yang bersifat lokal dapat mendorong perubahan politik nasional ?
7. Apa langkah yang harus dilakukan untuk menyatukan aksi aksi pro-demokrasi yang bersifat reaktif dan lokal menjadi terpadu secara nasional ?
8. Apakah demonstrasi massa menjadi faktor penekanan yang effektif ?
9. Ada kelompok yang menggunakan istilah : oposisi dari dalam, mendorong perubahan dari dalam sistem. Menurut Anda, cukup kuatkah kelompok ini dan bagaimana prospek strategi oposisi dari dalam ini dapat berhasil ?
10. Menurut Anda, apakah perubahan politik memasuki abad ke-21 ini akan memakan korban ? Mengapa ? Bagaimana meminimalkan korban yang akan jatuh ?

Berlin, Desember 1996.

Suara Demokrasi

Aliansi Pemuda/I Independen Indonesia Di Berlin.