HTML pages
designed &
maintained by
Alifuru67
Copyright ©
1999/2001 -
1364283024
& 1367286044
|
|
|||||
|
|
||||
Pokja Maluku Tuntut Pembentukan Komnas
Jakarta, Kompas
Kelompok Kerja (Pokja) Maluku meminta pemerintah membentuk Komisi Nasional (Komnas) Maluku yang bertugas membantu Presiden dan Wakil Presiden menyelesaikan kasus Maluku. Pembentukan Komnas itu diajukan mengingat setelah lebih satu tahun pemberlakuan darurat sipil di Maluku, ternyata belum efektif menghentikan konflik antarwarga sipil.
"Menurut catatan Pokja, sampai hari ini hampir setiap dua hari ada konflik, ada kekerasan dan ada yang mati. Agar komisi tersebut dapat bekerja dengan baik, pemerintah harus menentukan kebijakan yang signifikan, termasuk meninjau kembali pemberlakuan darurat sipil di Maluku," kata Amir Hamzah, Ketua Pokja Maluku didampingi Sekretaris Mietje Saimima usai menghadap Wakil Presiden Hamzah Haz di Istana Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (5/9). Dalam pertemuan itu, Hamzah didampingi Mayjen (Pur) Mulchis Anwar, staf ahli Wapres bidang Polkam.
Amir menambahkan, Pokja menemui Wapres untuk menyampaikan harapan agar pemerintah dapat memberikan atau menetapkan kebijakan yang lebih tegas bagi penyelesaian Maluku secara komprehensif. "Untuk masalah Aceh, sudah ada UU Nanggroe Aceh Darussalam dan Inpres No 4 Tahun 2001. Untuk Irian Jaya, RUU Otonomi Khusus dirampungkan. Sedang untuk Maluku, pemerintah hanya memberlakukan Keppres No 88 Tahun 2000 tentang Pemberlakukan Keadaan Darurat Sipil yang sampai sekarang belum efektif menahan konflik," katanya.
Beli senjata
Kepada Wapres, Pokja Maluku juga mengusulkan pemerintah membeli ratusan senjata milik warga sipil yang terlibat konflik. "Wapres mengatakan akan konfirmasi dulu pada Menko Polkam," kata Amir. Menurut dia, salah satu kendala dalam penyelesaian kasus Maluku adalah adanya ratusan pucuk senjata organik di tangan warga. "Selama senjata ini masih ada di tangan masyarakat sipil, maka tentunya komponen masyarakat Maluku akan hidup dalam keadaan saling curiga," kata dia.
Amir mengungkapkan, senjata yang masuk ke Maluku kebanyakan hasil selundupan. "Ada yang harganya sampai Rp 12 juta. Ada juga senjata hasil rampasan. Jadi, macam-macam," katanya. (mba)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas |
Copyright © 1999-2001 - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon
HTML pages designed and maintained by Alifuru67 * http://www.oocities.org/baguala67
Send your comments to alifuru67@egroups.com