|
|
KOMPAS, Selasa, 30 Oktober 2001, 11:43 WIB Maluku dan Maluku Utara Masih Menyimpan Persoalan Jakarta, KCM Laporan: Heru Margianto Meski sudah berangsur-angsur tenang, namun Maluku dan Maluku Utara masih menyimpan persoalan. Gubernur Maluku Saleh Latuconsina dalam acara sarasehan “Merajut Damai di Maluku, Stop Kekerasan” dan peluncuran buku tentang Maluku di Hotel Milenium, Jakarta, Selasa (30/10) mengemukakan, ada dua persoalan besar di Maluku saat ini. Pertama, tuntutan kelompok Muslim, agar pemerintah melakukan tindakan hukum terhadap RMS yang dituding sebagai gerakan separatis. Kedua, tuntutan kelompok Kristen, agar pemerintah bersikap tegas terhadap keberadaan Laskar Jihad di Maluku. Terhadap tuntutan kelompok Muslim, Latuconsina menilai hal itu tidak mudah dalam mencari bukti-bukti dan mengembangkannya dalam penyelidikan yang akurat. Sementara terhadap tuntutan kelompok Kristen, itu juga tidak mudah, karena menyangkut toleransi sesama umat Muslim. “Apa yang mereka tuntut itu menjadi masalah bagi kami,” tegasnya. Selain itu, lanjut Latuconsina, penegakan hukum di wilayah konflik itu sampai saat ini masih menjadi kesulitan besar, sebab hanya ada dua hakim di Pengadilan Negeri Ambon, meskipun polisi dan jaksa bisa melakukan pekerjaan, namun itu tersendat di pengadilan. Oleh karena itu, pihaknya sedang mengusahakan untuk meminta bantuan tenaga hakim dari luar Ambon. Sementara itu Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka acara itu mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang melakukan langkah-langkah untuk memastikan apakah ada tindakan separatisme di wilayah konflik itu. “Tapi mereduksi masalah Maluku hanya barangkali ada separatisme, saya kira keliru. Harus dilihat secara utuh, secara komprehensif, sehingga semua langkah dilakukan, termasuk pencegahan separatisme. Dan yang lebih penting, bagaimana langkah rehabilitasi dan rekonsiliasi berjalan baik,” papar Yudhoyono. Pada kesempatan itu, Yudhoyono menyambut baik peluncuran buku yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Buku setebal 202 halaman yang berjudul “Merajut Damai di Maluku, Telaah Konflik Antarumat 1999/2000” dinilai Yudhoyono obyektif melihat persoalan di Maluku. “Saya kira MUI mengangkat masalah itu secara tidak partisan. Dengan cara ini bukan konflik antar-agama, tetapi konflik antar-umat, yang secara realistis bisa dicari solusi secara adil dan permanen,” ujarnya. Menko Polkam juga menyambut baik rekomendasi MUI dalam buku itu, yakni bagaimana semua pihak melakukan kontribusi dan mencari solusi, tidak hanya diserahkan kepada pemerintah atau hanya kepada TNI. “Tapi semua diajak, baik pemuka agama, masyarakat, lembaga swadaya, Komnas HAM dan lain-lain untuk segera mencari akar masalahnya, kemudian mencari konstruksi dan dengan keihlasan yang tinggi, permasalahan itu diselesaikan,” demikian Yudhoyono. (ima)
|