HTML pages
designed &
maintained by
Alifuru67
Copyright ©
1999/2001 -
1364283024
& 1367286044
|
|
|||||
|
|
||||
Minggu, 14/10/2001, 12:41 WIB
DPR cari masukan soal kerusuhan dari pimpinan gereja
Laporan Asep Salahudin Samboja
satunet.com - Tim DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua, AM Fatwa, mencari masukan penanganan kerusuhan bernuansa SARA, dari pimpinan Gereja dan tokoh masyarakat Kristen di Maluku melalui pertemuan di Gereja Maranatha Ambon, pekan lalu.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, dimanfaatkan oleh tiga pimpinan Gereja/tokoh Kristen untuk menyampaikan berbagai permasalahan sehubungan tragedi kemanusiaan dengan dampaknya pada semua sendi-sendi kehidupan.
Mereka juga mempertanyakan berbagai program pemerintah pusat, baik penanganan maupun perhatian yang terasa kurang diberikan ke Maluku, dibandingkan Aceh dan Papua.
"Kami pun menyatakan bahwa Gereja Protestan Maluku dan Jemaat tetap berada dalam bingkai NKRI. Tapi, pemerintah pusat hendaknya menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya secara vertikal sehingga tidak mengarah ke disintegrasi bangsa," kata seorang peserta dialog, Philip Litaay.
Atas pertanyaan itu, Wakil Ketua DPR AM Fatwa mengatakan, maksud kunjungan Tim DPR merupakan sikap proaktif dan inisitif dari lembaga itu guna melihat secara langsung kondisi riil di lapangan, di mana ternyata sebagian besar merupakan isu-isu provokasi yang dikembangkan oknum-oknum tertentu, termasuk pemberitaan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.
"Saya bersama delapan anggota DPR-RI dari 10 Fraksi yang juga tujuh dari sembilan Komisi telah melihat kondisi di Ambon dan Pulau Seram (Maluku Tengah) sekembalinya ke Jakarta masing-masing akan memprosesnya, termasuk staf eksekutif yang mengikuti kunjungan kerja ini melaporkan ke menterinya," katanya.
Dia menilai, berdasarkan data di lapangan selama tiga hari, ternyata kerusuhan di Maluku bukan asli dari agama.
"Kerusuhan ini tidak bersumber dari masalah agama. Ini hanya provokasi dari pihak-pihak tertentu," katanya.
AM Fatwa yang juga salah satu Ketua DPP PAN itu, mengatakan, hasil yang dilihat maupun didengar dari berbagai komponen bangsa di Maluku ini akan disampaikan ke masing-masing Komisi terkait permasalahan di lapangan.
Dia cenderung masalahnya akan ditangangi Komisi I yang membidangi keamanan dan Komisi IV tentang Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) termasuk penanganan pengungsi dengan dampak sosialnya.
"Berbagai permasalahan ini bisa langsung disampaikan ke Komisi karena ada anggotanya yang mengikuti kegiatan kunjungan ke Maluku. Begitu pun unsur eksekutif ke Departemen teknis," katanya.
Sebelumnya AM Fatwa juga telah meminta masukan serupa dari pimpinan dan tokoh masyarakat Muslim, menyusul pertemuan dengan PDSD Maluku dan Dewan Pembantunya serta mengungjungi pengungsi di Masohi, ibukota Kabupaten Maluku Tengah, Namlea, Kabupaten Buru dan Kodya Ambon.[ant/wya]
Copyright © 1999-2001 - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon
HTML pages designed and maintained by Alifuru67 * http://www.oocities.org/baguala67
Send your comments to alifuru67@egroups.com