DEWA, 11 May 2006
"Apa Hasil DAU Rp 1,7 Triliun untuk Kota Ambon?"
Ambon, Dewa
Anggota DPR RI Ir. Hamzah Sangadji mempertanyakan pemanfaatan Dana Alokasi
Khusus (DAU), sebesar Rp 1,7 triliun selama lima tahun dalam masa kepemimpinan
Drs M. J Papilaja, MS, tidak sesuai harapan masyarakat. Hal itu, disampaikannya
kepada wartawan, Rabu (10/5) kemarin di Ambon.
Menurut Sangadji, selama lima tahun masa kepemimpinan Jopy Papilaja, dari fakta
yang ada, tentang pemanfaatan DAU yang bersumber dari dana APBN, ternyata tidak
sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu indkasi adalah kemiskinan mencapi
sekitar 38.0,1%, dari angka kemiskinan ini saja ada indikasi-indikasi penyimpangan
anggaran.
Dijelaskan, salah satu fungsi anggota dewan terhadap penggunaan anggaran, baik
terhadap dana sektoral yang berasal dari departemen terkait yang merupakan mitra
komisi di DPR, tentu hanya berada pada tingkat pengawasan terhadap daerah dimana
dirinya terpilih.
Karena itu, sumber dana pembangunan Maluku, yang berasal dari APBN berjumlah
80%. Untuk Kota Ambon dalam kurun waktu lima tahun berjumlah Rp1,7 triliun,
belum lagi sumber-sumber dana yang lain.
"Inilah fakta yang harus kita lihat. Apakah ada kebocoran atau tidak, harus diselidiki
oleh aparat yang punya kewenangan untuk itu. dewan hanya, melaksanakan tugas
pengawasan, sementara tingkat eksekusi dan realisasi, ada pada eksekutif atau pada
pimpinan daerah," tandasnya seraya menambahkan, inilah prinsip dasar yang
menjadi pengamatan selaku anggota dewan.
Dan, kata Sangadji, tentu harapan masyarakat soal pertumbuhan ekonomi, ketertiban
kota, melakukan rekonstruksi terhadap pembangunan pasca konflik, apakah secara
signifikan menyerap dana sebesar itu. "Ingat, ini baru dari satu sumber, belum ada
dana-dana yang berkaitan dengan DAK dan kontigensi," katanya.
Dari fakta itu, menurut Sangadji, sebenarnya kalau dilihat dengan besarnya dana
tersebut, tentu insane pers bisa memahami. Untuk bisa membuktikan, apa yang
disampaikan ini, harus ada pembuktian melalui instrumen hukum dan aparat penagak
hukum yang melaksanakannya, baik pelaksanaan internal maupun eksternal.
Selaku wakil rakyat yang berasal dari Provinsi Maluku yang diusung oleh rakyat Kota
Ambon dirinya mengaku merasa prihatin kalau dana sebesar itu dengan fakta
pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
"Bayangkan banjir dimana-mana, sampah dimana-mana, kok untuk menertibkan dua
masalah ini saja, tidak bisa. Ini kan menciptakan ketidakpastian rakyat ketidak
tenangan rakyat dan ketidak kesejukan rakyat. Itulah yang harus diperhatikan. Jadi,
sebenarnya teman-teman pers yang bisa memberikan apresiasi memberikan
informasi kepada rakyat, sehingga rakyat tahu, ada hak-hak mereka yang belum
terpenuhi secara baik," ujarnya berharap.
Lebih lanjut dikatakan, pihaknya dari Fraksi Golkar DPR RI, dan selaku juru
kampanye yang ditugaskan oleh Fraksi Golkar DPR RI dan DPP Partai Golkar, ingin
menegaskan perlu ada pembaharuan, ada pergantian pimpinan dalam rangka
menciptakan sebuah kota yang aman, damai dan sejahtera dalam bingkai NKRI,
dengan kepemimpinan Richard Louhenapessy-Syarif Hadler untuk lima tahun akan
datang. [D3W]
|
