Indopos, Rabu, 06 Sept 2006
Penolak Eksekusi Datangi DPD
JAKARTA - Kasus eksekusi Tibo cs sampai ke Senayan. Kemarin Solidaritas
Masyarakat Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara
Timur untuk Keadilan menemui Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka meminta
DPD mendesak pemerintah untuk menunda eksekusi Tibo cs.
"Kita mendesak pemerintah membuka kembali peradilan terhadap Tibo cs," kata
salah seorang juru bicara solidaritas Ignas Iryanto. Pemerintah juga perlu
menginvestigasi ulang secara jujur terhadap kasus kerusuhan Poso, Sulawesi
Tengah, yang akhirnya menyeret nama Tibo dan dua rekannya -Marinus Riwu dan
Dominggus da Silva- ke pintu ekseskusi.
Solidaritas juga menilai pemerintah tidak pernah membuka secara jujur akar
persoalan kerusuhan itu. Termasuk siapa-siapa aktor intelektual berbagai konflik di
daerah. Khususnya di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua.
"Misalnya, soal 16 nama yang disebut Tibo, mengapa tidak ditindaklanjuti. Demikian
juga pembunuhan Theys Eluay (ketua Presidium Dewan Papua, Red), terkesan
ditutup-tutupi objektivitasnya.
Wakil Ketua DPD Laode Ida menyatakan akan menyerap aspirasi dari pihak-pihak di
daerah. Bahkan, hal itu sudah dilakukan DPD dengan meminta pemerintah untuk
menunda eksekusi Tibo cs. "Kita sudah lakukan itu. Kita meminta untuk ditunda
eksekusi itu sampai ada penelusuran yang lebih jelas," ujarnya. Turut hadir dalam
pertemuan itu Ketua PAH I DPD Sudharto dan anggota DPD dari NTT Wilhelmus Wua
Openg.
Laode mengatakan, yang dilakukan DPD hanya sebatas menyuarakan aspirasi
daerah. Kalaupun hukum berbicara lain, DPD tak bisa berbuat banyak. "Kita tidak
mungkin ikut campur dalam putusan hukum," tandasnya.
Meski demikian, Laode mengakui, keributan di Poso baru-baru ini adalah salah satu
bentuk kegagalan DPD juga. "Itu bentuk kegagalan DPD dalam menyuarakan aspirasi
daerah," tandasnya. (abi) |
