KOMPAS, Jumat, 05 Mei 2006
Negeri Teka-teki
Benny Susetyo
Di era serbaterbuka seperti sekarang ini, banyak hal di negeri kita yang masih penuh
dengan teka-teki. Negeri teka-teki yang memunculkan banyak sekali misteri.
Seolah-olah rakyat tahu banyak hal, tetapi senyatanya tidak begitu. Masalah Munir,
kasus Tibo, kerusuhan rasial Mei 1998, perselingkuhan pejabat dan koruptor yang
berlarian ke luar negeri adalah teka-teki. Kita tahu satu aspek (misalnya, Munir
memang dibunuh karena ketakutan politik), tetapi tidak tahu aspek lain (misalnya,
cara menangkap otak pembunuhnya).
Kita menjadi negeri teka-teki karena tak pernah mau belajar mengelola bangsa ini
benar-benar berkeadaban. Keadaban publik tidak pernah menjadi fokus bagi para elite
politik untuk menata kembali moralitas bangsa. Moralitas bangsa hanyalah simbol
yang dikemas rapi dalam pelbagai produk perundangan, tetapi tidak mendasari para
elite berperilaku.
Kewajiban elite politik untuk menyediakan ruang publik yang sama bagi semua orang
gagal karena mereka sering melahirkan kebijakan dan hukum yang membingungkan.
Manakala hukum tak mampu lagi memberikan kepastian, keamanan, kedamaian,
ketenteraman, bukankah yang berlaku sama saja dengan hukum rimba? Mereka yang
dijerat oleh pasal-pasal hukum baru mereka yang berkelas teri. Auktor intelektual di
belakang layar masih bebas untuk memainkan berbagai skandal.
Kewibawaan hukum masih berada di bawah bayang-bayang kekuatan politik.
Pasal-pasal hukum kita sedang terpenjara oleh kekuatan politik yang sekarang ini
sedang berkuasa. Publik pun semakin tak berdaya menghadapi kenyataan ini.
Negeri kita hanya bisa menangkapi para pelacur—atau mereka yang diduga sebagai
pelacur karena keluyuran di malam hari— tetapi tidak pernah bisa memberikan solusi
konkret bagaimana agar mereka tidak melacur. Aturan ketenagakerjaan kita dibuat
untuk menguntungkan pemodal, sementara buruh tetap hidup pas-pasan.
Tiga soal mendasar
Ada tiga soal mendasar yang kini jarang lagi didiskusikan. Pertama, ketidakjelasan
ideologi bangsa, ketidakjelasan konsep pembangunan, serta mulai memudarnya
kewibawaan kepemimpinan. Paham kebangsaan kita semakin lama semakin
meredup, tidak jelas, dan makin diombang-ambingkan oleh kekuatan internasional.
Akibatnya, rakyat mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang telah diperbuat
pemimpin selama ini.
Seharusnya, ketika kita menerima Pancasila sebagai ide bersama, maka hal ini akan
berimplikasi kepada siapa pun pemimpinnya untuk menjalankan kebijakan dengan
dasar saling menghormati, berasas pluralisme, kemanusiaan, dan persatuan yang
didasari oleh keanekaragaman budaya. Lalu kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan
dalam daulat hukum harus dijunjung tinggi untuk meraih apa yang kita nyatakan
sebagai keadilan ekonomi.
Pemimpin yang menjalankan lima asas ini berarti dia memiliki visi akan dibawa ke
mana bangsa ini. Pemimpin yang memiliki visi dasar tersebut akan mempunyai
orientasi jelas atas bangsa ini. Namun, realitasnya sedikit demi sedikit kita
kehilangan pemimpin yang benar-benar teguh memegang prinsip-prinsip yang lima
tersebut.
Pemimpin kita terlalu ceroboh untuk menyatakan bahwa para investor tidak mau
masuk karena para buruh yang gemar unjuk rasa. Kalau mau dipahami, tidak ada
yang istimewa yang dituntut buruh. Hanya kehidupan yang layak saja. Tidak perlu
kehidupan mewah seperti pejabat. Namun nyatanya? Untuk kehidupan yang sangat
sederhana saja, kebijakan sering tidak berpihak kepada buruh. Jadi bagaimana kita
mau bersikap adil?
Krisis akan berlangsung bila para pemimpin masih ragu menegakkan moralitas
bersama yang bernama Pancasila. Pancasila merupakan roh bangsa ini untuk
menata kehidupan publiknya. Pancasila harus menjadi dasar hidup bersama apa pun
kondisinya, siapa pun mereka yang berani menekan negeri ini.
Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sungguh-sungguh mengamalkan Pancasila,
baik rakyat dan pemimpinnya, tidak ada alasan kita untuk terus berada di lubang
krisis. Kita bisa bangkit dengan ideologi bersama. Bukan ideologi agama ataupun
paham lainnya, tetapi mewujudkan Pancasila sebagai pendasaran paling ultimate
sejauh ini.
Dan kita tak perlu menjadi negeri yang penuh dengan teka-teki seperti saat ini.
BENNY SUSETYO Pendiri Setara Institute
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
