Modus, Rabu, 5/4/06 08:45 WIB
Perang propaganda Iindonesia vs Separatis, siapa yang KO?
Oleh M. Khalid Sudibyo dan Tony Priyono *)
Disadari atau tidak, saat ini keutuhan atau integrasi NKRI sangat dipertaruhkan
karena "penyakit lepra" berupa ancaman separatisme dan disintegrasi bangsa masih
tetap terbuka lebar tidak hanya di Nanggroe Aceh Darussalam, melainkan juga terjadi
di Papua, Irian Jaya Barat termasuk Poso Sulawesi Tengah.
Di Nanggroe Aceh Darussalam misalnya, belum adanya itikad baik dari GAM untuk
membubarkan diri tetap menjadi pertanyaan besar apakah mereka sudah memiliki
grand strategy baru di NAD bisa RUU PA ataupun pilkada chaos ? Tampaknya yang
dapat diprediksikan sementara ini adalah GAM akan kembali mengangkat senjata
dan mengobarkan semangat separatisme. Bukti kuat lainnya adalah permintaan Aceh
Monitoring Mission (AMM) agar GAM dan SIRA merubah singkatan organisasi
mereka karena masih mengandung kata-kata "Merdeka" dan "Referendum" juga tidak
digubris baik oleh Muzakir Manaf Cs maupun M Nazar Cs.
Tidak hanya itu saja, di 21 Kota/Kabupaten yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam
terjadi aktivitas eks GAM yang masih mengobarkan permintaan "merdeka" termasuk
tuntutan yang macam-macam. Namun disisi yang lain petinggi GAM sedang asyik
melakukan bisnis berskala internasional seperti mengimpor gula ataupun barang
elektronik dari Singapura walaupun izinnya belum dikeluarkan BPKS Sabang.
Disisi yang lain, simpatisan politik dan sayap politik eks GAM juga telah gencar
melakukan perang propaganda terhadap Indonesia dengan melalui sejumlah media
antara lain rapat-rapat, sosialisasi MoU Helsinki yang sepihak dll dimana sering
kepada masyarakat Aceh yang dipedalaman, eks GAM menyatakan bahwa situasi di
NAD bisa damai dan membaik saat ini karena perjuangan GAM bukan hasil
pemerintah RI, Gubernur NAD, Camat ataupun Geuchik. Perang propaganda memang
sudah dilakukan mereka, sementara aparat Indonesia masih diam seribu bahasa!
Sangat disayangkan.
Sementara itu, di Poso Sulteng kemungkinan besar disintegrasi bangsa yang diawali
dengan kerusuhan sosial bisa terjadi manakala terhadap kelompok Tibo Cs tidak
segera diberlakukan eksekusi hukuman mati dan malah sebaliknya diampuni karena
Tibo Cs mengajukan grasi kedua setelah grasi pertama ditolak Presiden. Kredibilitas
hukum di Indonesia dan sikap tegas pemerintah menegakkan law enforcement
ditentukan dalam kasus Tibo cs ini dan sebaiknya segera lakukan eksekusi hukuman
mati terhadap mereka !
Sedangkan di Papua, gerakan politik OPM atau Free Papua Movement melakukan
perang propaganda, agitasi bahkan berada di belakang kerusuhan Abepura baru-baru
ini juga cepat harus disikapi pemerintah, dimana pemerintah perlu menyebar luaskan
artikel tandingan dengan esensi status Papua ketika Proklamasi, secara historis
Papua adalah bagian dari Proklamasi, seperti termuat dalam Risalah Rapat-rapat
Panitia Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPUPKI), rapat-rapat
tersebut meyimpulkan wilayah yang akan menjadi Negara Indonesia Merdeka adalah
semua bekas Hindia Belanda termasuk Papua (Nederlandse Niew Guinea). Setelah
Konferensi Meja Bundar, Papua adalah wilayah RI. Belanda secara formal berada di
Papua sebagai daerah pemunduran sesuai kesepakatan dalam Konferensi Meja
Bundar (KMB) bahwa Belanda harus meninggalkan Indonesia. Operasi Mandala Siaga
merebut Irian Barat (Papua) tahun 1962 karena ternyata Belanda ingkar janji bahkan
memperkuat diri di Papua. OPM hampir pasti kreasi Belanda seperti juga RMS di
Maluku.
PEPERA adalah Program PBB dan hasilnya sudah diakui syah oleh lembaga
internasional tersebut. Keputusan tersebut oleh karenanya tidak dapat dipersoalkan
lagi sekarang. Upaya mempersoalkan kembali PEPERA oleh sekelompok anggota
Kongres AS dan Sejarahwan Belanda yang menerbitkan Buku penelitian tentang
PEPERA jelas skenario golongan liberalist konservatif yang masih berangan-angan
menjadikan Papua sebagai koloni Negara Barat. Golongan inilah yang berusaha terus
membina OPM dan munculnya berbagai LSM yang mendukung separatisme. Issue
yang paling cepat untuk mendiskreditkan aparatur keamanan dan TNI adalah
pelanggaran HAM.
Australia yang berhasil menanamkan peranan dan pengaruhnya di Salomon dan
Papua Niew Guinea (PNG) juga berkepentingan dengan Papua yang memiliki
berbagai posisi strategis baik untuk kepentingan ekonomi maupun pertahanan. Oleh
sebab itu Australia sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat subversif di
Papua.
Namun disisi yang lain, pelaksanaan proses dan hasil PILKADA di Propinsi Papua
dan Propinsi Irian Jaya Barat menunjukkan rakyat Papua sudah sadar bahwa mereka
bagian dari Indonesia.
Memang tidak ada jalan lain bagi Indonesia sekarang ini, bahwa perang opini publik,
perang propaganda dan perang-perang urat syaraf lainnya yang dilakukan oleh
kelompok oposisi aktif dan oposisi pasif terhadap Indonesia harus segera disikapi
secara cepat, professional dan berdasarkan fakta, dimana keterlibatan dan rasa
nasionalisme media massa juga turut dipertaruhkan. Dan biasanya, media massa
yang kurang memiliki nasionalisme yang kuat tidak akan mau bersama-sama bahu
membahu dengan pemerintah melakukan perang opini publik dan perang propaganda
dengan lawan Indonesia, baik berasal dari luar negeri maupun dari internal Indonesia
sendiri. Kalau hal ini tidak segera cepat dilakukan, pasti kita akan KO dan harga yang
dibayar dari knockout tersebut cukup besar yaitu Indonesia akan terpecah belah. *)
Kedua penulis adalah pemerhati masalah polkam. Tinggal di Lamno, Aceh Jaya
Nanggroe Aceh Darussalam.
Copyright © 2004 modus.or.id | email: modus18704@yahoo.com
|
