Radio Vox Populi [Ambon], 01-Mei-2006
Sepuluh Demonstran Hari Buru di Ambon Dikawal Dua Paleton
Polisi
Azis Tunny - Ambon
MEMPERINGATI Hari Buruh Sedunia tanggal 1 Mei 2006, 10 aktifis Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi
menolak rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Para demonstran juga mendesak pemerintah daerah untuk
memperhatikan nasib ribuan kaum buruh perusahaan yang beroperasi di Maluku yang
dalam tahun ini di PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja.
Dalam aksi yang menurunkan sedikit demonstran itu ternyata mendapat perhatian
aparat keamanan. Terlihat dari dua paleton atau 60 personil polisi bersiaga
mengamankan jalannya demonstrasi yang dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur
Maluku itu, Senin (1/5).
Dalam orasinya, para demonstran menuntut agar pihak perusahaan menghentikan
eksploitasi tenaga kaum buruh tanpa memperhatikan nasib kaum buruh itu sendiri.
"Kenapa pada Hari Buruh mahasiswa yang turun ke jalan melakukan demonstrasi.
Karena di antara kami, ada yang orang tuanya bekerja sebagai buruh perusahaan,
saudara atau kakaknya yang kerja sebagai buruh. Ini rasa keterpanggilan kami untuk
turut memperjuangkan hak-hak kaum buruh," teriak Djamaludin Arey, salah satu
demonstran saat berorasi.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian mereka adalah masalah pemutusan
hubungan kerja 2.589 karyawan perusahaan plywood PT. Artika Optima Inti yang
beroperasi di Waisarissa Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku pada bulan
Maret 2006 lalu.
Salah satu persoalan yang menjadi keprihatinan para demonstran adalah tunggakan
lima bulan gaji yang belum dibayar perusahaan kepada tenaga kerjanya, termasuk
pesangon, pengembalian jamsostek, yang total hutang perusahaan kepada karyawan
yang di PHK mencapai Rp.47 miliar. Untuk menyelesaikan masalah ini, sudah dua
kali pertemuan antara karyawan dan pihak perusahaan yang difasilitasi pemerintah
daerah namun belum menghasilkan kesepakatan.
"Masalah buruh di Maluku juga sangat memprihatinkan. Bayangkan, ribuan karyawan
PT. Artika Optima Inti yang di PHK belum mendapat gaji lima bulan kerjanya,
termasuk hak-haknya yang lain. Bagaimana nasib kerluarganya untuk makan,
bagaimana kelangsungan anak-anak mereka yang mesti bersekolah. Pemutusan
hubungan kerja ribuan karyawan ini kami lihat sebagai masalah kemanusiaan yang
mesti mendapat perhatian kita bersama," tandas Ilham Sipahutar, Wakil Sekretaris
Umum HMI Cabang Ambon saat berorasi.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka meminta gubernur Maluku dan Ketua DPRD
Maluku membentuk tim independen penyelesaian tuntutan karyawan PT. Artika
Optima Inti, disamping berfungsi untuk mengkaji dan mengevaluasi keberadaan
maupun operasional perusahaan plywood yang merupakan bagian dari PT. Djayanti
Group ini.
"Kami mendapat informasi dari para karyawan bahwa perusahaan ini tidak
memperhatikan aturan standar keselamatan kerja karyawan. Perusahaan ini juga
terindikasi melanggar AMDAL, memanipulatif data keuntungan perusahaan untuk
menghindari pajak, melakukan pembohongan publik atas dana Jamsostek,
pengelolaan koperasi karyawan tidak transparan karena tidak adanya pembagian
SHU kepada karyawan yang menjadi anggota koperasi, juga terindikasi pengadaan
bahan baku kayu turut mendukung mafia illegal logging, dan manipulasi beberapa
perijinan dan berbagai masalah lainnya yang memerlukan penanganan segera," kata
Ilham di hadapan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Azis
Lattar yang menerima para demonstran di kantor gubernur.
Menanggapi permintaan demonstran, Azis Lattar menyatakan, persoalan teknis
operasional yang menjadi tuntutan akan diperhatikannya, sementara soal politik
terkait revisi UU Ketenagakerjaan akan diteruskan ke pemerintah pusat.
Dikatakannya, hingga saat ini pihaknya telah mempertemukan pihak karyawan dan
perusahaan PT. Artika Optima Inti namun belum menghasilkan kesepakatan antara
kedua belah pihak. "Pertemuan ini akan kami lanjutkan tanggal 4 Mei nanti, dan jika
persoalannya belum juga menghasilkan kesepakatan maka masalah ini akan kami
lanjutkan ke pengadilan industrial," terangnya.
Ilham Sipahutar yang bertindak sebagai koordinator aksi demonstrasi menyatakan,
pihaknya akan mendukung sepenuhnya sikap dan perjuangan kaum buruh PT. Artika
Optima Inti yang di PHK secara massal, dan akan secara aktif dan pro-aktif mengikuti
perkembangan kasus tersebut agar penyelesaian hak-hak kaum buruh sesuai pasal
156 UU Ketenagakerjaan.
"Kami akan mengikuti perkembangan masalah ini, dan jika pertemuan tanggal 4 nanti
pihak perusahaan belum bersedia membayar hak-hak kaum buruh maka tanggal 5
Mei nanti kami akan demo dalam jumlah besar dengan melibatkan kaum buruh yang
menjadi korban PHK ini," tandasnya.
Selain menuntut hak-hak karyawan PT. Artika Optima Inti, pernyataan sikap yang
menjadi tuntutan para aktifis HMI Cabang Ambon ini adalah menolak revisi UU
Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 42 (tenaga kerja asing), Pasal 59 (pekerja
kontrak), Pasal 65 (outsourcing/memborongkan pekerjaan kepada pihak luar), Pasal
88 (pengupahan), Pasal 156 (pesangon) dan pasal 137-145 (mogok kerja).
Mendorong semua usaha dari berbagai elemen, dan akan terus memperjuangkan
perubahan nasib buruh ke arah yang lebih baik sesuai standar hak asasi manusia
(HAM) maupun konvensi internasional (ILO), Haru Buruh sebagai titik nol kembali
proses revisi.
Mengharapkan semua organisasi buruh ataupun perwakilan karyawan yang ada di
Maluku untuk dapat bersikap independen, konsisten, dan berani memperjuangkan
hak-hak para pekerja yang sering dilanggar para pengusaha.
Tntutan lainnya dari para demonstran ini adalah meminta presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menasionalisasikan aset-aset strategis yang telah dijual ke pihak asing
dan menolak penjualan aset milik negara lainnya. (VP)
Copyright © 2005 RadioVoxPopuli.com. All right reserved.
|
