Radio Vox Populi [Ambon], 02-Jun-2006
Dewan Pemerhati Buru Demo Dinas PU
Ivano Passal – Ambon
SEKELOMPOK orang yang menamakan diri Dewan Pemerhati Buru, Senin (29/5) lalu
melakukan aksi demo di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku.
Mereka minta Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu untuk membersihkan Dinas PU
Maluku, dari praktek-praktek berkedok pegawai PU yang mereka sebut dengan
'tikus-tikus' prokyek. Demo tersebut dikoordinir oleh Ketua Dewan Pemerhati Buru
Ahmad Loilatu.
Loilatu mengatakan, dalam memaknai falsafah UU nomor 32 tahun 2004 tentang
otonomi daerah, menjadikan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
daerah semakin dominan. Namun berbagai kendala pembangunan di daerah semakin
meningkat praktek-praktek kolusi dilingkungan pemerintah.
"Dalam menyingkapi makna otonomi daerah, maka perlu perhatian pemerintah untuk
memperdayakan masyarakat lokal dalam proses pembangunan yakni dengan
memberikan kesempatan bagi anak-anak negeri untuk berpatisipasi dan ikut serta
dalam proses pembangunan baik sebagai pekerja buruh maupun kontraktor", tandas
Loilatu.
Dia mengatakan, dalam menentukan kontraktor-kontraktor bagi proses pembangunan
di daerah, peran kontraktor lokal harus ikut sertakan sehingga ada proses tranformasi
dan dinamisasi nasyarakat lokal me-manage pembangunan daerahnya. Untuk itu
keterlibatan penguasaha lokal yang memiliki kapasitas dan kemampuan menagerial
serta berpihak kepada masyarakatnya menjadi cacatan penting bagi pemerintah
untuk memperhatikan dan melibatkan mereka dalam proses pembangunan
daerahnya.
"Sesuai latar pikir maka kami dewan pemerhati Buru menyampaikan tuntutan kepada
pemerintah Provinsi Maluku sebagai berikut, meminta kepada Gubernur provinsi
Maluku agar memperhatikan permasalahan di daerah buru dan melibatkan kontraktor
anak daerah untuk terlibat dalam proses pembangunan serta menolak
kontraktor-kontraktor kotor yang tidak berpihak kepada masyarakat dalam
melaksanakan proyek pembagunan di Buru,
"Untuk itu lanjut dia perlu adanya tranparansi dan pemerataan dalam membagi-bagi
pekerjaan sehingga tidak ada kolusi dan menopoli dalam pelaksanaan proyek-proyek,
dan menolak setiap rekayasa yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, memberikan
kesempatan kerja bagi kontraktor asal Buru disetiap pekerjaan proyek pembangunan
di buru", ujar Loilatu
Kami berkebaratan bilamana terdapat kontraktor Buru yang monopoli proyek-proyek
yang mengatasnamakan anak Buru tapi tidak berbuat sesuatu untuk masyarakat
Buru. Kontraktor bertipe seperti itu sebaiknya di black list saja dan diganti dengan
kontraktor lokal yang peduli terhadap Buru.(VP)
Copyright © 2005 RadioVoxPopuli.com. All right reserved.
|
