Ambon.com, 6/10/2006
Press release bersama
Tim baru Komnas HAM harus bekerja optimal untuk menyelidiki
peristiwa kekerasan di Poso
Pokja Poso kembali mendesak Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara
menyeluruh terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Poso. Komnas HAM harus
mendorong terbentuknya Tim Pencari Fakta Independen untuk menyelidiki berbagai
peristiwa kekerasan yang terus berlangsung di Poso dan Sulawesi Tengah sejak 1998
hingga sekarang.
Kami menilai bahwa Komnas HAM tidak bekerja secara efektif di Poso. Hingga hari
ini telah dibentuk 3 tim untuk melakukan pemantauan maupun penyelidik! an di sana.
Tim pertama pada tahun 2001 yang diketuai oleh BN Marbun melakukan kunjungan
ke Poso, bersamaan dengan perisitiwa penculikan di Toyado. BN Marbun melihat
secara langsung iring-iringan jenazah pada saat ditemukan. Namun tidak ada tindak
lanjut dari tim tersebut. Atas desakan masyarakat pula, pasca penembakan Pendeta
Susianti 2004, dibentuk tim kedua yang diketuai oleh Ahmad Ali. Hasil dari
pemantauan tersebut sangat mengecewakan karena hanya berupa klipping koran dan
laporan dari aparat penegak hukum di Sulteng, tanpa ada pemantauan lebih
mendalam dari masyarakat.
Ketidakjelasan kinerja Komnas HAM bagi upaya pemenuhan hak-hak masyarakat
maupun penyelidikan atas kekerasan di Poso kembali mendorong masyarakat
mendesak Komnas HAM untuk menjalankan fungsinya. Di awal tahun 2006, Komnas
HAM membentuk kantor perwakilan di Palu yang hanya melakukan kerja-kerja
pemantauan.
Kami melihat bahwa Komnas HAM tidak melakukan upaya yang cukup serius dalam
menyikapi meningkatnya kekerasan akhir-akhir ini, termasuk tidak adanya
pernyataan politik Komnas HAM dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap
Fabianus Tibo dkk pada September lalu.
Berdasarkan pertemuan terakhir dengan Komnas HAM, akhirnya Komnas HAM
membentuk tim baru yang beranggotakan Zumrotin K Susilo, Enny Suprapto dan
Syamsudin yang berfungsi untuk menangani peristiwa Poso sesuai dengan
kewenangan legal yang ada pada Komnas HAM, yang bekerja berdasarkan UU No.
39 tahun 1999 tentang HAM.
Kami mendesak tim baru Komnas HAM untuk bekerja secara efektif dan optimal,
dengan melibatkan masyarakat secara penuh. Komnas HAM harus mengoptimalkan
kewenagan dan fungsinya untuk menyelesaikan berbagai peristiwa kekerasan di Poso
sejak tahun 1998 hingga saat ini.
Jakarta, 4 Oktober 2006
Kelompok Kerja Untuk Perdamaian Poso
Kontras, Imparsial, Praxis, Ikohi, Kalyanamitra, LBH Apik, IKOHI, LPSHAM Sulteng,
Kontras Sulawesi, HPA Poso, Crisis Centre GKST Sulawesi Tengah, Jari Sulawesi
Tengah, ICW, PBHI, KPPA Sulteng, YMPP, YPR Palu, SKPHAM Sulteng
|