Cenderawasih Pos, Selasa, 31 Oktober 2006
Demo, Kota Poso Lumpuh
Kalla: Brimob Belum Akan Ditarik dari Poso
POSO-Aksi demo empat ribuan umat Islam Poso yang berasal dari 22 ormas Islam
yang ada di daerah tersebut Senin, kemarin, berakibat pada lumpuh totalnya Kota
Poso dan sekitarnya.
Pantauan Radar Sulteng (Grup Cenderawasih Pos) sepanjang siang kemarin, tak
satupun aktifitas masyarakat Kota Poso yang berjalan. Semua kantor dan dinas di
jajaran Pemkab Poso tutup, termasuk sejumlah kantor vertical, seperti kantor Kejari,
kantor Pengadilan negri, dan kantor KPKN Poso. Yang terlihat masih melaksanakan
aktifitasnya, hanya dua Pompa Bensin Kayamanya dan Sayo), bagian UGD RSUD
Poso, dan dua Kantor Bank, BRI dan BPD Poso. Macetnya aktifitas masyarakat
Poso juga terlihat di sector ekonomi. Ini disebabkan tutupnya pusat-pusat
perbelanjaan masyarakat, seperti Pasar sentral, BNS, dan Pertokoan. Untuk di Pasar
sentral Poso, tak satupun pedagang yang berani membuka toko atau lapaknya untuk
menjajakan dagangannya. Mogok juga terjadi di sector jasa pembangunan fisik. Senin
kemarin, tak satupun proyek pembangunan yang berjalan. Kontraktor dan pekerja
memilih meliburkan pekerjaan proyeknya.
Sejumlah masyarakat yang ditemui Koran ini mengaku memilih meliburkan
aktifitasnya, dan ikut bersama-sama umat lainnya melakukan aksi demo damai.
"Uang gampang di cari. Tapi urusan umat ini lebih penting, ketimbang urusan pribadi
dan duniawi," kata Ahmad, yang sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang ini.
"Libur sehari nggak apa-apa mas. Yang penting tuntutan umat ini bias tercapai," ujar
teman Ahmad, Ramli yang tukang ojek ini.
Demo yang digelar kemarin, memang terlihat beda dari aksi demo sebelumnya. Jika
sebelumnya demo hanya diikuti oleh dua atau tiga ormas islam, maka kali ini demo
lebih representatif. Karena demo diikuti oleh semua ormas islam yang melibatkan
seluruh elemen dan strata masyarakat Kab. Poso. Massa bukan hanya berasal dari
bagian kota saja, tetapi juga berasal dari seluruh penjuru Desa yang ada di wilayah
Kab. Poso dan sebagian Kab. Touna. "Ini persoalan umat. Bukan sekedar masalah
kelompok atau daerah tertentu. Jadi semua umat islam yang peduli dengan
agamanya, turun aksi hari ini," sebut Andre yang mengaku berasal dari salah satu
desa di wilayah Poso Pesisir Utara ini.
Brimob Belum Akan Ditarik
Sementara itu, Pemerintah belum berencana menarik penempatan delapan kompi
pasukan Brimob yang di-BKO-kan ke Polda Sulawesi Tengah. Wapres Jusuf Kalla
menegaskan, penarikan pasukan hanya akan dilakukan bila kondisi keamanan di
daerah rawan konflik itu telah pulih.
"Kapan saja, apakah minggu depan, atau bulan depan, pasti ditarik karena BKO
(bawah kendali operasi) itu hanya untuk keadaan darurat atau dalam jangka pendek
saja. Semua tokoh agama dan tokoh masyarakat setuju," kata Kalla di Kantor Wakil
Presiden kemarin.
Wapres juga menolak desakan sejumlah tokoh agama agar menarik anggota
Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri dari wilayah Sulawesi Tengah.
Pasalnya, selama sebelas bulan bertugas di Sulteng, Densus 88 telah berhasil
menangkap puluhan pelaku teror dari kedua kelompok.
"Sebagian besar (pelaku teror) sudah ditangkap. Ada 52 yang ditangkap di Poso dan
Palu, terus di Taripa sudah 17 ditangkap, termasuk yang menembak Pendeta Susiati
dan Silalahi serta pelaku mutilasi. Itu sukses tim Densus 88 Antiteror," ujarnya.
Kalla mengakui masih ada sejumlah pelaku teror yang diburu aparat. Namun, hasil
pertemuan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat di Palu sepakat
nama-nama yang ada dalam daftar DPO akan dicari bersama-sama oleh aparat dan
masyarakat.
"Satu orang saja bisa melakukan teror. Ini bedanya dengan konflik horizontal yang
harus melibatkan ribuan orang," ujarnya.
Kalla menjelaskan, dalam pertemuan dengan pemuka agama dari kelompok
Islam-Nasrani dan tokoh masyarakat di Palu, semua kelompok sepakat bahwa
seluruh tindakan setelah deklarasi Malino akan menjadi musuh bersama. Dua
kelompok juga sepakat menyerahkan pelakunya untuk diproses sesuai ketentuan
hukum.
Terkait dengan insiden penyerangan anggota Brimob ke perkampungan Tanah Runtuh
pada 22 Oktober silam, Wapres Jusuf Kalla mengatakan Kementrian Koordinator
Polhukam akan membentuk Tim Pencari Fakta yang beranggotakan unsur TNI/Polri
dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tim bertugas mengklarifikasi insiden
penyerangan anggota Brimob ke perkampungan muslim di kota Poso tersebut.
"Kalau polisi salah, yang bersalah akan mendapatkan penindakan dari atasan. Tapi
kalau benar ada tembakan dari masyarakat, tentu harus dimintai pertanggungjawaban
dan dijatuhi hukuman yang keras," jelas Kalla.
Upaya penegakan hukum itu juga dibarengi dengan rekonsiliasi antarkelompok
masyarakat dengan dihidupkannya kembali Kelompok Kerja Malino. Pokja itu
bertugas menjalin kekerabatan sosial antara dua komunitas di Poso melalui
silaturahmi, dialog, pertandingan olahraga, dan pengembangan sosial ekonomi
masyarakat.
Selain itu, Pokja Malino juga bertugas menyelesaikan satu pasal yang masih
mengganjal dalam perdamaian Malino I. Yakni, mengembalikan hak-hak keperdataan
masyarakat yang terbengkalai akibat konflik. "Sekarang kita tata lagi hak-hak
keperdataan itu," terang Kalla.
Untuk membentengi generasi muda dari pengaruh buruk radikalisme, pemerintah juga
akan memberikan paket insentif ekonomi guna menggerakkan ekonomi masyarakat.
"Lusa (Rabu) menteri sosial dan menteri pekerjaan umum akan ke Poso. Kita akan
berikan dana yang cukup agar generasi muda bisa bekerja sehingga tidak timbul
masalah baru," papar Kalla.
Upaya menghadang pengaruh buruk juga dilakukan dengan pembentukan dai yang
mengajarkan agama yang lebih moderat. "MUI, NU, dan Muhammadiyah, bahkan
panglima Laskar Jihad (Ustadz Ja'far Umar Thalib, Red) akan mengadakan penataran
dai yang baru untuk meng-counter pikiran-pikiran yang sangat bertentangan dengan
ajaran agama Islam yang moderat," terangnya. (noe)
All Rights Reserved 2004. Cenderawasihpos.com
|
