detikcom, Jumat, 19/01/2007 23:42 WIB
Terkait Pembakaran, 17 Anggota DPRD MTB Akan Diperiksa
M Hanafi Holle - detikcom
Ambon - Sebanyak 17 Anggota DPRD Maluku Tenggara Barat (MTB) akan menjalani
pemeriksaan polisi. Ini diduga karena mereka berada dibalik aksi pembakaran 6
kantor pemerintah daerah setempat, pada Selasa (16/1/2007) lalu.
"Kami akan panggil sebagai saksi atas aksi pembakaran tersebut," ujar Kapolres
MTB, AKBP Eko Rudi, kepada detikcom di kantornya, Jumat (19/1/2007).
Menurutnya, kesaksian ke-17 anggota DPRD penting untuk menindaklanjuti proses
pemeriksaan yang sudah dilakukan terhadap 12 saksi sebelumnya. "Keterangan dari
ke-17 anggota DPRD juga penting bagi kami," kata Kapolres.
Hingga kini, pihak Polres MTB, terus melakukan penyelidikan. Setelah 12 warga
dipanggil sebagai saksi, sejumlah warga lainnya juga akan menyusul.
"Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti. Makanya sejumlah saksi akan kami
panggil lagi," ungkap Kapolres.
Sebelumnya, pembakaran ini diduga dipicu ketidakpuasaan terhadap hasil Pilkada,
yang menetapkan pasangan calon Bupati Bitto Temmar-Barnabas Orno, asal PDIP-P,
sebagai pemenang.
"Aksi ini diduga bentuk penolakan pelantikan pasangan Bupati terpilih," jelas
Kapolres.
Aksi pembakaran kantor pemerintah MTB berakibat, keenam dinas yang kebetulan
berada pada satu bangunan dilahap sijago merah, masing-masing dinas perindustrian
dan perdagangan, dinas pariwisata, dinas pertambangan, dinas pertanahan, badan
perencanaan dan pembangunan daerah dan dinas pertanian. Semua arsip dan
peralatan kantor ludes di lalap si jago merah.
Sebelumnya, saat pelantikan pasangan Bupati terpilih, Bitto Temmar-Barnabas Ono,
yang didukung PDI-Perjuangan, ke-17 anggota DPRD MTB ini tidak hadir. Proses
pelantikan hanya dihadiri 8 anggota DPRD.
Menyikapi rencana pemeriksaan ini, ketua DPRD MTB, Vorner Sanamase
mengatakan bahwa apa yang akan dilakukan polisi itu terlalu berlebihan, apalagi
kalau ketidakhadiran ke-17 anggota DPRD itu dikaitkan dengan aksi pembakaran 6
kantor Pemda MTB.
"Harus ada bukti sebelum diperiksa," tampik Sanamase.
Terkait prosesi pelantikan Bupati, ditegaskan Sanamase, ke-17 anggota DPRD MTB
itu memiliki hak hadir atau tidak hadir.
"Terserah mereka. Mau hadir atau tidak. Jadi jangan dikaitkan dengan aksi
pembakaran," cetus Sanamase. (ndr/)
© 2006 detikcom, All Rights Reserved.
|
